Oleh: Rhany (Relawan Opini Andoolo Sulawesi Tenggara)
Pernah dengar istilah ini? Orang kaya mati, orang orang miskin mati, orang tua mati, dan orang muda mati. Rupanya lirik lagu di atas menggambarkan tak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan kembali, begitupun dengan kekuasaan tidak ada yang abadi.
Sejauh mata memandang kekuasaan pasti akan jatuh atau digantika. Semua jabatanpun sama apalagi hanya sekelas presiden dan sebentar lagi kita akan menyambut kepala negara baru, kepala pemerintahan, dan tentu dengan kebijakan baru.
Dikutip oleh CNN Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelantikan presiden dan wakil presiden bakal digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih adalah salah satu tahapan yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (10/10/2024).
Dengan akan dilantiknya presiden baru, tentu menjadi angin segar bagi para rakyat yang mendambakan perubahan besar. Mengingat sebelumnya banyak masyarakat yang berharap dengan adanya periode kepemimpinan baru mampu menggantikan dengan kepemimpinan lebih baik.
Semangat masyarakat untuk menyambut beragam, lantaran tidak tahan lagi dengan kebijakan demi kebijakan yang diterapkan di era pemerintah ini. Harapan masyarakat menantikan visi misi Prabawo-Gibran terus menerus digaungkan menjadi semboyan dan selalu diingat agar terealisasi.
Dengan adanya pergantian mulai dari DPR, menteri, dan lainnya hanya akan merubah jabatan tidak merubah sistem. Padahal sistem adalah akar masalahnya, pergantian kepemimpinan akan menjalankan roda, penyanyi berbeda namun panggung yang sama, sehingga berharap pada perubahan hakiki bagaikan berharap pada terik matahari berhenti di tengah gurun.
Apalagi dengan kepemimpinan sebelumnya, rakyat banyak dibuat kecewa di antaranya mulai dari hukum yang kacau balau, angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang kian marak, judi online yang membludak, sumber daya alam yang dikuasai asing dan aseng.
Ekonomi yang banyak meninggalkan utang dan penumpuk di mana-mana. Bahkan disinyalir pemerintahan baru Prabawo-Gibran akan menanggung utang berlangsung 2026, 2027, serta 2028 (Rp. 719,8 triliun), dan 2029 (Rp. 622,3 triliun). Belum lagi kebijakan-kebijakan lain yang tidak mensejahterakan dan banyak aturan yang melonggarkan kepemimpinan dinasti.
Sudah sangat lumrah di dalam sistem demokrasi, walaupun berganti periode kepimpinan dan presiden baru tidak akan merubah apapun. Penyebab kepemimpinan merupakan alasan yang utama, pepatah mengatakan “Ikan itu busuk mulai dari kepalanya”. Maknanya jika pemimpin rusak maka seluruhnya elemen tubuh yang dipimpinnya ikut rusak juga.
Fakta kegagalan terus berulang kali sejak sistem demokrasi menjadi asas dalam berhukum di negeri ini. Sayangnya masyarakat masih saja mau diatur dengan sistem yang rusak ini. Padahal ada sistem yang lain untuk mereka jika saja jeli melihat dan mau mempelajarinya serta menerapkannya.
Sistem itu tidak lain adalah sistem Islam. Islam menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemikiran yang cemerlang menjadi landasan atas perubahan seperti yang pernah dicontohkan baginda Rasulullah dalam membangun kota Madinah bahkan sampai berlanjut dan diwariskan oleh generasi sesudahnya dan sampai menguasai sepertiga dunia. Wallahu a’lam bishowab.
No comments:
Post a Comment