PHK ditahun 2026 naik 84 persen dan 10 provinsi dengan angka PHK tertinggi. Berdasarkan data terbaru kementrian ketenagakerjaan, jumlah PHK diIndonesia selama januari-april 2026 mencapai 15.425 orang. Angka ini melonjak menjadi 84 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kondisi Indonesia sedang tidak baik baik saja. Berdasarkan data dari Kemnaker 30 Maret 2026 yaitu jumlah PHK tertinggi yaitu diprovinsi jawa barat mencapai 3.339 orang atau sekitar 21,65 persen, Kalimantan selatan 1.581 orang, Jawa Timur 1.367 orang, DKI 1.140 orang dan Jawa Tengah 983 orang. Disisi lain diluar provinsi Jawa yaitu Sumatra Selatan ada 695 orang, Sumatra Utara 547 orang, Sulawesi selatan 360 orang. Dari data tersebut PHK ini paling banyak di Asia khususnya Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Apabila PHK ini tidak cepat ditangani maka akan berdampak besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu akan terjadi meningkatnya angka kemiskinan dan kriminal. Seperti begal, judol, pinjol , penipuan, dan mal nutrisi pada bayi. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Ditambah lagi mata uang dolar Amerika Serikat tembus menjadi 18.000 sehingga membuat BBM naik dan harga bahan pokok ikut menjadi naik. Dari sumber data kompas.com penyebab PHK Anara lain:
1. Konflik timur tengah dan ketidakpastian Global sehingga harga energi dan biaya logistik global meningkat
2. Perlambatan Ekonomi Dunia
Melemahnya pertumbuhan ekonomi global membuat permintaan exspor Indonesia menurun. Industri bergantung pada impor seperti Texstil, elektronik, kendaraan, obat-obatan, kebutuhan pokok dll.
3. Penurunan Daya Beli Masyarakat
4. Otomatisasi dan efesiensi Perusahaan.
Banyak perusahaan mulai mengadopsi teknologi otomatis seperti tenaga robot untuk meningkatkan efesiensi produksi dan mengurangi biaya operasional.
Dari data diatas bahwa Indonesia sedang diambang kehancuran. Mengapa demikian? Karena telah nyata ketimpangan sosial yang tidak merata. Orang Kaya semakin kaya orang miskin tambah miskin. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat sehingga menjadikan hidup menjadi susah. Seperti naiknya pajak, BBM naik, meroketnya harga-harga bahan pokok mahalnya kesehatan dan juga pendidikan. Suatu hal yang wajar jika rakyat menderita karena negara tidak merasa punya amanah untuk mensejahterakan rakyatnya. Malah sebaliknya negara peduli dengan investor asing atau oligarki yang mendapatkan keuntungan semata. Ketika mereka datang ke istana akan dibentang karpet merah dan jamuan makan yang mewah, sementara Rakyat bersama Maha Siswa ingin berjumpa dengan Presidennya malah mendapatkan intimidasi dan gas air mata, seolah-olah suatu ancaman bagi NKRI. Ini kah yang dimaksud dengan pengamalan sila yang ke 5 yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Sungguh tampak semua penuh dengan kebohongan dan penghianatan bangsa. Rakyat dibiarkan menderita dan dipaksa untuk mandiri. Sementara para pejabat hidup dengan bergelimang harta dan diberi fasilitas negara dari uang pajak. Lagi-lagi rakyat menjadi tumbal bagi keserakahan para pejabat negara. Apakah mereka peduli? Jawabannya tentu tidak. Ini lah Dimana sistem kapitalisme yang mengatur sistem suatu negara. Tidak peduli rakyat susah atau menderita dan tidak ada istilah makan gratis seperti MBG program dari presiden RI. Pada realitanya MBG proyek korupsi secara berjamaah dengan nominal yang begitu besar yaitu 20 milyar sehingga program ini dibungkus dengan rapi yaitu Makan Bergizi Geratis. Lagi-lagi rakyat dibohongi. Padahal dana MBG tersebut diambil dari APBN. Masih banyak lagi program pemerintah yang merugikan Negara.
Sebagi pemuda bangsa sudah waktunya melek politik. Jangan lagi mager dan acuh tak acuh oleh urusan politik, ketika kita diam dan tidak mengkritik kebijakan yang dibuat oleh penguasa maka tunggulah kehancuran Negara ini. Negara yang diurus oleh orang-orang yang tidak pada ahlinya maka negara itu akan hancur. Sudah terbukti dan terlihat didepan mata bahwa hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah, yang kaya semakin kaya dan Asing semakin meraja lela mencamplok Sumber daya alam milik negara seperti minyak, gas, emas, tambang, nikel dan batu bara, kerusakan alam seperti penebangan hutan liar ysng di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang seharusnya itu adalah paru-paru dunia yang kini dijadikan lahan cuan bagi keserakahan penguasa dan oligarki.
Islam Solusi Terbaik
Islam telah memberikan solusi terbaik dalam masalah apapun termasuk PHK. Ini merupakan masalah serius yang harus diselesaikan. Ketimpangan sosial adalah bagian dari Sistem Kapitalis yang hanya menggunakan ekonomi berbasis riba sehingga hilangnya keberkahan pada penduduk negeri ini. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang menjauhi petunjuk dan hukum Allah SWT. Al-Quran
Menjelaskan keberkahan hidup terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah SWT: "Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan
(Ayat-ayat Kami). Karena itu Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu" (TQS Al- A'raf(7): 96).
Dengan menerapkan Sistem ekonomi
Kapitalisme sekuler, meninggalkan syariah Allah, negeri ini telah melakukan kemaksiatan kekufuran secara sistemik dibidang Ekonomi.
Ekonomi modern bersumber dari Ribawi yang menjadi fondasi Kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sayangnya, Indonesia yang jumlah muslim terbanyak telah terjerumus dari Ekonomi Kapitalisme yang berbasis Ribawi dan menjadikan Amerika sebagai rujukan. Islam secara tegas telah mengharamkan Riba secara mutlak, baik individu maupun negara. Allah SWT berfirman: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (TQS al- Baqarah (2): 275).
Oleh karena itu negeri ini wajib menyelesaikan semua permasalahan dengan solusi islam kaffah yaitu:
Pertama: Meninggalkan seluruh pembiayaan yang berbasis riba, termasuk hutang berbunga. Sebagai gantinya, pembiayaan negara ditopang oleh sumber-sumber pendapatan Syar'i yang telah ditetapkan Islam.
Kedua: Negeri ini juga harus mengembalikan sumber daya alam sesuai dengan tuntutan Syariah. Syari'ah telah menetapkan bahwa negara yang berhak dan berkewajiban mengelola Sumber daya alam. Syari'ah Islam telah mengharamkan privatisasi Sumber Daya Alam dengan menyerahkan kepemilikan Sumber Daya Alam kepada pihak Asing dan Aseng. Rasulullah SAW menegaskan:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: Air, Padang rumput dan api".(HS Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Oleh karena itu minyak, tambang, gas, emas, batubara, Nikel, listrik hutan dan sumber daya alam lainnya harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Alhasil tidak ada lagi kasus PHK. Rakyat disini disejahterakan oleh negara karena hasil dari SDA tersebut menjadi sumber pemasukan besar bagi Baitul Mal sehingga negara tidak perlu bergantung pada asing yaitu hutang dan pajak.
Ketiga: Negeri ini seharusnya beralih mata uang Dinar dan dirham agar terlepas dari dominasi mata uang kertas internasional yaitu terikatnya dengan dolar AS. Dengan adanya sistem keuangan yang berbasis emas dan perak, nilai mata uang lebih stabil dan inflasi lebih terkendali dan tidak tergantung oleh mata uang Asing.
Sejarah mencatat, Dinar dan dirham pernah menjadi alat tukar yang digunakan selama berabad-abad dinegeri muslim dibawah naungan sistem Islam yaitu (Khilafah) yang telah menerapkan Islam secara Kaffah.
Keempat: Negeri ini harus mandiri dari segi ekonomi dan industri dalam negeri. Islam telah mewajibkan negara membangun kekuatan ekonomi bertumpu pada kemampuan produksi dalam negeri bukan bergantung pada impor sebagai bahan baku, teknologi mesin, tekstil, obat-obatan, kebutuhan pokok dll. Negara juga harus mengembangkan sektor pertanian, industri, energi, pertambangan, industri teknologi dan militer sehingga umat memiliki kemampuanya masing-masing terhadap bidangnya secara mandiri dan tidak bergantung kepada yang lain. Oleh karena itu perekonomian negara tidak mudah goyang oleh perubahan kondisi global secara external.
Kelima: Negeri ini harus mandiri dengan sistem keuangan negara melalui Baitul Mal. Pemasukan negara tidak bertumpu pada hutang atau pajak sebagai sumber utama. Sumber Baitul Mal seperti: jizyah, fai', ghanimah, 'usyur, dan harta negara hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang tetkatagori dalam kepemilikan umum. Pengelolaan yang benar atas sumber daya alam secara syar'i, negara memiliki kemampuan membiayai kebutuhan publik tanpa dan menumpuk hutang.
Dengan demikian, solusi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak diterapkan syari'ah Islam secara kaffah. Karena Islam tidak memandang ekonomi sebagai masalah utama, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus diatur berdasarkan Wahyu. Allah SWT berfirman:
"Apakah sistem hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya dari pada Allah bagi kaum yang meyakini". (TQS Al-Maidah (5): 50)
Dengan demikian solusi paling mendasar untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan tidak terjadi ketimpangan sosial adalah dengan berdaulat penerapan Syari'ah Islam secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Hanya Khilafah yang bisa menerapkan hukum-hukum Allah dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Penerapan Islam secara kaffah, menjadikan ekonomi rakyat menjadi mandiri, adil dalam distribusi kekayaan. InsyaAllah tidak ada lagi laki-laki yang tidak bekerja karena negara sudah memfasilitasi, mengajarkan sebuah karya yang dibidangnya atau memberikan modal usaha untuk berdagang. Semua ini akan diwujudkan secara berkelanjutan yaitu dengan penerapan Islam secara Kaffah. Wallaahu a' lam bish shawaab.
No comments:
Post a Comment