Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Program Makan Siang Gratis atau “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran secara resmi telah dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Pada saat kajian ini ditulis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) dan tim transisi Prabowo-Gibran menetapkan besaran anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada tahap pertama di tahun 2025. Besaran ini dinilai telah memperhitungkan target defisit fiskal sebesar 2.29% – 2.82%.
Hanya saja besarnya anggaran yang akan dikeluarkan serta efektivitas dampak yang akan dihasilkan dari program ini menjadi pro dan kontra diskursus publik. Terlebih anggaran publik dan kebijakan publik sepatutnya dipertanggungjawabkan oleh para pembuat kebijakan.
Ditambah lagi belum juga dilantik, kebijakan pemerintahan terpilih terkait MBG ini sudah menuai kritik. Program makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih ini telah memantik perdebatan.
Sejumlah media asing pun menyoroti rencana pemerintahan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, salah satunya adalah penggantian susu sapi dengan susu ikan untuk program makan siang gratis. Kritikus mengatakan susu ikan mungkin bukan alternatif terbaik bagi anak-anak, mengingat kadar gulanya yang tinggi dan kurangnya dukungan ilmiah yang memadai mengenai manfaat kesehatan jangka panjangnya seperti dalam laporan The Strait Times berjudul ‘Fish milk instead of cow’s milk? Idea for Prabowo’s free lunch scheme creates a stir in Indonesia’.
Koran asal Singapura, The Straits Times ini melaporkan susu ikan sudah lama menjadi inovasi pemerintah RI. Pada 2023, pememerintah RI memainkan peran kunci dalam meluncurkan susu ikan yang dikembangkan sebagai upaya melakukan hilirisasi produk perikanan.
Topik susu ikan menjadi semakin ramai dibicarakan di media sosial. Susu ikan yang disebut-sebut sebagai alternatif susu sapi untuk program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikritisi oleh seorang pakar, Epi Taufik, Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia menuturkan, susu ikan seharusnya berasal dari jenis ikan mamalia (mammae) (Kompas.com 11-09-2024).
Selayang Pandang Program MBG
Program MBG akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2025. Pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG sebanyak 15,42 juta jiwa yang terdiri dari anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 514 kabupaten/kota.
Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar kecukupan gizi yang ditetapkan, termasuk protein, vitamin, mineral, dan energi. Berdasarkan riset Center for Indonesian Policy Studies, terdapat 21 juta jiwa atau 7% dari populasi penduduk Indonesia kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kemenkes, 2.100 kilo kalori (kkal). Tercatat pula, 21,6% anak berusia di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2023. Sedangkan 7,7% lainnya menderita wasting alias rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.
Berawal dari tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia inilah, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran mengeklaim akan memperbaiki dan meningkatkan gizi anak melalui program unggulan bernama makan siang gratis (sekarang berganti nama menjadi makan bergizi gratis). Namun, nyatanya sejak awal Program Makan Bergizi Gratis ini dijanjikan pasangan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres, ikontroversi terkait program ini sudah mencuat.
Program tersebut dianggap tidak menyentuh akar persoalan karena pada awalnya dinyatakan untuk menyelesaikan persoalan stunting pada anak-anak. Padahal menurut WHO, penanganan stunting seharusnya dilakukan pada 1000 hari awal kehidupan. Perbaikan nutrisi yang dilakukan setelah masa tersebut jelas sangat terlambat, terlebih karena programnya menyasar anak usia sekolah.
Selain itu, program ini juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Alokasi dana Rp 71 triliun itu sempat disebut oleh Prabowo, akan diambilkan dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Miris. Andai ini dilakukan, bagaimana nasib anggaran pendidikan dan kesehatan, karena kedua anggaran ini saja sangat rendah. Program MBG menjadi masalah yang disolusi dengan masalah.
Patut Dikritisi
Program MBG yang dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas generasi, rasanya sulit diyakini untuk bisa terealisasi. Banyak hal yang patut diperhatikan terkait program ini. Pandangan kritis harus dipaparkan agar kebijakan ini tidak menjadi kebijakan yang ambyar.
Di mulai dengan adanya inkonsistensi dan polemik yang disuguhkan pasangan Prabowo-Gibran. Polemik susu sapi diganti susu ikan. Proyeksi anggaran Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi. Inkonsistensi ini telah merajut pertanyaan krusial, mampukah nutrisi terpenuhi dengan kandungan nutrisi susu ikan (terlalu banyak kandungan gizi yang terdegradasi dalam pembuatan-kesetaraan gizi dengan susu sapi tidak rigid). Alih-alih terpenuhi generasi malah mengonsumsi makanan yang membahayakan kesehatan. Demikian juga anggaran yang ditawarkan, cukupkah anggaran sedemikian? Itu kritikal poin yang pertama.
Jika dilihat, dari program yang ditawarkan ini, seakan pemerintah telah berlepas diri dari tanggung jawabnya dalam memenuhi gizi generasi. Kebijakan mengganti susu sapi dengan susu ikan secara tidak langsung justru telah memberikan peluang besar bagi korporasi untuk meraup keuntungan. Saat ini tidak banyak industri dalam negeri yang memproduksi bubuk HPI (susu ikan) sehingga ada kesempatan bagi industri susu atau penyedia pangan dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia, seperti Jepang dan Australia yang merespons positif program ini. Ini adalah kritikal poin kedua.
Bayangkan, sebelumnya Indonesia telah menjadi pasar ekspor produk susu terbesar ketiga bagi Australia dengan nilai sekitar 130 juta dolar AS per tahun. Tidak menutup kemungkinan peluang besar ini akan direalisasikan Australia dalam program susu ikan gratis. Sebagai gambaran, untuk memenuhi kebutuhan pangan 82,9 juta anak sekolah selama satu hari saja dibutuhkan 4 juta kiloliter susu segar. Tidak terbayang berapa banyak keuntungan yang didapat korporasi dari produksi susu ikan ini.
Terkait ini pun pemerintah mengeklaim program makan bergizi gratis, termasuk susu ikan gratis, akan membantu petani skala kecil dan produsen pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, perluasan sektor pangan dengan adanya program ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kebanyakan, produksi pangan yang dikelola korporasi menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah harganya. Untuk efisiensi, negara pasti mempertimbangkan memilih produk pangan dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Jika demikian, petani dan produsen lokal pasti terkena dampak buruknya. Dan sudah jamak kita ketahui, sarana produksi pertanian yang dimiliki petani lokal masih jauh dari standar. Kekalahan dalam modal dan kecanggihan alat pertanian kerap membuat kualitas produk petani lokal lebih rendah daripada produk pertanian milik korporasi. Yang terjadi, petani lokal justru kalah bersaing dengan produsen pemilik modal besar (kapitalis) dari aspek harga dan kualitas produk. Ini kritikal poin ketiga.
Kritikal poin yang keempat adalah, bahwa program MBG akan sulit mewujudkan generasi berkualitas. Hal ini dikarenakan masalah stunting dan gizi buruk hanyalah persoalan cabang akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi karena pendapatan rakyat lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Kondisi rakyat saat ini besar pasak daripada tiang karena pendapatan kecil, bahkan tidak ada. Sementara itu, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar terus meningkat. Jika kondisi ini terjadi secara berkelanjutan, angka kemiskinan bisa meningkat sehingga memengaruhi tingkat stunting dan gizi buruk.
Melihat beberapa kritikal poin di atas, sesungguhnya jika ditinjau dari sisi gizi, sebenarnya masalah yang harus diatasi adalah bukan dengan program MBG, tetapi yang harus segera diselesaikan adalah masalah kemiskinan yang menghalangi terbentuknya generasi berkualitas. Generasi sehat dan kuat yang mampu mewujudkan kemuliaan.
Tragisnya, sistem demokrasi kapitalisme telah meniscayakan kemiskinan. Sistem ini telah melahirkan sistem negara yang lalai menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat.
Sistem demokrasi kapitalisme ini telah menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Bagaimana tidak, dengan pendapatan masyarakat rendah, lapangan kerja sempit, dan tingginya kenaikan harga pangan bergizi bagi keluarga, kemiskinan semakin mendera. Kondisi ekonomi yang terus membelit peningkatan stunting dan gizi buruk pun melejit.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme ini negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, bukan pelayan rakyat. Demokrasi adalah sistem yang pada praktiknya berbeda dari teori. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanya sekedar celoteh di siang bolong. Makan siang gratis belum tentu segratis tawarannya. Bisa jadi akhirnya berbayar pula.
Sungguh pemimpin terpilih dari sistem demokrasi sejatinya memang tidak bisa melayani rakyat sebagaimana janji-janjinya. Program MBG mulai tercium aroma bisnis dibanding upaya realisasi gizi untuk generasi.
Dalam sistem ini satu kebijakan, selalu berpeluang bagi korporasi untuk mengambil porsi yang seharusnya menjadi porsi negara. Indikasi MBG menjadi program industrialisasi korporasi dan investasi dalam sektor pangan terdeteksi.
Sebuah kritik mendasar bagi pemimpin negara ini. Negara seharusnya menyediakan layanan terbaik di semua bidang bagi rakyat. Sistem demokrasi transaksional yang selalu membuat peran tersebut termarginalkan dari semua kebijakan penguasa, harusnya dihilangkan. Karena selama sistem demokrasi transaksional ini berlangsung, sektor strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat akan terus saja dikomersialisasi. Kesehatan, pendidikan, dan pangan, senantiasa menjadi sasaran empuk untuk dikomersialisasi.
Kualitas Generasi Dijamin dalam Islam
Generasi berkualitas adalah generasi yang didamba. Generasi mumpuni yang mampu mewujudkan keberadaan umat menjadi umat yang dimuliakan dengan Islam (lihat QS Al-Maidah [3]: 5). Umat yang dijanjikan memimpin bumi untuk menegakkan din yang Allah ridai (lihat QS An-Nur [24]: 55). Umat yang disifati sebagai umat terbaik (lihat QS Ali ’Imran [3]: 110), serta tidak layak terhina (lihat QS Ali ’Imran [3]: 139).
Generasi berkualitas adalah generasi yang beriman dengan akidah Islam dan beramal dengan syariat Islam disertai predikat-predikat unggul yang akan mengantarkan umat yang besar ini memimpin dunia, mengantarkan petunjuk dan rahmat Islam ke seluruh penjuru alam semesta, sekaligus mencegah kejahatan kaum durjana.
Tidaklah Allah Swt. menurunkan nushrah-Nya kepada suatu umat untuk menegakkan kekuasaan Islam, Al-Khilafah, melainkan sifat keimanan dan amal saleh melekat pada mereka. Mereka berkeyakinan dengan akidah Islam dan beramal dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman,
“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi.” (QS An-Nur [24]: 55).
Al-Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) dalam At-Tafsîr al-Kabîr (XXIV/412) menyifati, “Itulah mereka yang menyatukan antara keimanan dan amal saleh.”
Menafsirkan frasa wa ’amilû al-shâlihât, Al-Hafizh Ibnu Jarir ath-Thabari (w. 310 H) menjelaskan, yakni orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya dalam hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan larang. Hal ini menegaskan mereka yang beramal saleh, yakni mereka yang menegakkan syariat Islam.a
Kata ash-shâlihât dalam ayat ini diungkapkan dengan alif lâm ta’rîf yang bermakna khusus atau spesifik, yakni syariat Islam, bukan sembarang syariat, yang juga dilandasi oleh keimanan, yakni akidah Islam. Merekalah golongan yang Allah sifati sebagai golongan yang mengimani Rasulullah saw., memberikan pertolongan terhadap dakwahnya, dan meniti jalan Islam.
Sebagaimana firman-Nya,
“Orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw.), memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepada dirinya (Al-Qur’an), mereka itulah kaum yang beruntung.” (QS Al-A’raf [7]: 157).
Mereka adalah golongan yang berdakwah, menyampaikan hidayah Islam kepada umat manusia, dan menegakkan keadilan Islam di tengah-tengah mereka.
Allah Swt. berfirman,
“Di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberikan petunjuk dengan hak dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.” (QS Al-A’raf [7]: 181).
Dengan gambaran sedemikian agungnya, tentunya mewujudkan generasi berkualitas tidak bisa ala kadarnya saja. Tidak hanya asal makan gratis tanpa visi misi yang rigid. Karena generasi yang diharap adalah generasi yang mampu membangun bangsa dan negaranya menuju peradaban yang agung.
Membangun sebuah negara yang agung tentu membutuhkan modal yang sangat besar. Sistem pemerintahan yang bersih dari kepentingan individu/golongan, anggaran yang cukup, dan generasi berkualitas tentunya menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan.
Hadirnya generasi berkualitas tentu menjadi syarat utama membangun peradaban manusia yang unggul. Oleh karenanya, negara harus memperhatikan setiap kebijakan agar peradaban yang mulia dapat terwujud. Jaminan ini hanya rigid dalam Islam. Di antara kebijakan tersebut antara lain,
Pertama, menjamin dan memenuhi kebutuhan dasar setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dalam aspek sandang, pangan, dan papan, negara harus memberikan kemudahan bagi rakyat dalam mengaksesnya, seperti harga tanah, rumah, dan pangan yang murah. Negara akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang bertransaksi dengan curang, menipu, dan mematok harga.
Pada aspek kesehatan, pendidikan, dan keamanan, negara memberikan jaminan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. Negara wajib menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai agar layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bisa berjalan dengan baik. Sistem pendidikan harus berbasis akidah Islam untuk membentuk kepribadian Islam peserta didik. Sistem kesehatan harus berbasis pelayanan prima, seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pemberian makanan bergizi kepada balita dan anak-anak.
Dalam Islam, setiap individu rakyat berhak mendapatkan makanan bergizi, bukan hanya orang miskin. Negara bertanggung jawab penuh dalam mempermudah rakyat mendapatkan akses makanan bergizi, seperti harga pangan terjangkau dan distribusi pangan yang merata ke seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan di salah satu wilayah.
Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, layanan makan bergizi gratis sudah diterapkan dalam bentuk pendirian imaret (dapur umum) berbasis wakaf yang telah dibangun sejak abad ke-14 sampai abad ke-19. Imaret pertama kali didirikan di Iznik Mekece oleh Sultan Orhan. Seluruh imaret diminta untuk menyiapkan makanan untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti pengurus masjid, guru, murid, sufi, pelancong, dan penduduk lokal yang membutuhkan.
Kedua, mengalokasikan anggaran negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di dalam baitulmal terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Pertama, bagian fai dan kharaj yang meliputi ganimah, anfal, fai, khumus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dlaribah (pajak). Kedua, kepemilikan umum meliputi tambang minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus, semisal sarana publik seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan lainnya. Ketiga, zakat yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat hewan ternak (unta, sapi, dan kambing).
Dengan mekanisme ini, negara tidak akan kebingungan mencanangkan program dan kebijakan untuk rakyat karena penguasa melakukan fungsinya sebagai ra’in dengan sangat baik. Sistem Islam kafah tidak akan membiarkan generasi memiliki fisik dan psikis lemah. Dari Abu Hurairah ra., Nabi ﷺ bersabda,
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan.” (HR Muslim).
Tentunya semua ini bisa terwujud jika dan hanya jika Islam Kaffah terealisasi sempurna dalam bingkai negara yang menerapkan Syari’ah Islam secara paripurna, yaitu negara Khilafah Islamiyyah.
Wallaahu a’laam bisshawaab.
