Oleh Ummu Muthya
Ibu Rumah Tangga
Ketua Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana mengatakan, pihaknya mendapat aduan “cuci rapor” tidak hanya terjadi di Depok, tapi juga di Bandung, Cileunyi di Kabupaten Bandung, dan Bogor. Akan tetapi, hal ini belum menjadi dokumen laporan karena data rapor berada di Kemendikbud. Satria menilai, persoalan cuci rapor ini diduga melibatkan orangtua dan sekolah. Namun, banyak orangtua yang takut ketahuan sehingga mereka mundur. (Kompas.com, 22/7/2024)
Kasus manipulasi lapor ini muncul perbedaan nilai yang tidak sesuai, antara nilai rapor yang diunggah oleh CPD dengan buku rapor. Hasilnya, nilai siswa-siswa tersebut di e-rapor tidak sama dengan nilai yang di upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah. Kemudian, Itjen Kemendikbudristek bersama Disdik Jabar menelusuri dan akhirnya terbukti adanya istilah ‘cuci rapor’ atau manipulasi data.
Menurut koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terjadinya kecurangan ini sebagai kegagalan sistemik, dari penyelenggaraan PPDB. Oknum-oknum muncul saat penerimaan PPDB. Bahkan karena tidak adanya penegak hukum, hanya siswa yang didiskualifikasi, sedangkan oknum sekolah tidak diinvestigasi.
Kasus kecurangan dengan cuci rapor bisa membuat para siswa terkait mendapat stigma buruk dan dicap sebagai memiliki nilai bagus tetapi secara kompetensi tidak ada, ini disebabkan oleh pelaku guru dan tenaga pendidik yang tidak mengerti mendidik.
Tindakan ini jelas salah, karena telah merekayasa nilai anak didik serta mengajarkan kecurangan dan ini bisa berulang di tahun-tahun berikutnya jika dibiarkan. Dalam kasus ini juga menanamkan jiwa korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga nama guru dan sekolah akan tercoreng dan menimbulkan efek buruk di dunia pendidikan.
Dalam sistem sekuler saat ini, pendidikan hanya berorientasi pada tataran akademik dan manfaat secara materi. Bukan landasannya akidah Islam sebagai penentu halal-haramnya suatu perbuatan. Alhasil, praktik kecurangan sangat mudah terjadi apalagi dengan hilangnya peran negara sebagai pengurus dan pelindung hak rakyat.
Negara seolah tak peduli bahwa pendidikan adalah investasi peradaban masa depan. Sehingga tidak akan ada ruginya jika saat ini pemerintah menganggarkan dana besar untuk pembiayaan pendidikan. Hal ini demi menghasilkan barisan generasi terdidik, para calon pemimpin, dan SDM unggul pembangun peradaban.
Berbeda dengan sistem Islam. Tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membangun kepribadian Islam serta penguasaan ilmu kehidupan, seperti sains, teknologi, dan matematika. Pendidikan Islam akan menghasilkan peserta didik yang kokoh keimanannya dan mendalam pemikiran Islamnya (tafaqquh fiddin). Pengaruhnya adalah keterikatan peserta didik terhadap hukum Allah (bertakwa), tegaknya amar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat, tersebarnya dakwah dan jihad ke penjuru dunia.
Sistem pendidikan Islam yang berlandaskan akidah akan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam, yaitu generasi yang memiliki pola pikir dan pola sikap Islam. Keimanan yang selalu ditanamkan oleh para pendidik, akan melahirkan generasi yang bertakwa, yaitu generasi yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok (primer) rakyat yang disediakan oleh negara dan diberikan kepada rakyat dengan biaya murah. Bahkan sangat mungkin gratis karena negara Islam memiliki sumber pemasukan yang beragam dan besar jumlahnya. Selain itu, semua individu rakyat mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menikmati pendidikan pada berbagai jenjang, mulai dari prasekolah, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.
Dalam Islam sarana dan prasarana disediakan dengan infrastruktur yang kokoh, anggaran yang menyejahterakan untuk gaji pegawai dan tenaga pengajar, serta asrama dan kebutuhan hidup para pelajar, termasuk uang saku mereka.
Seperti pada masa kepemimpinan Abbasiyah terhadap pendidikan termasuk dari aspek pembiayaan sangat besar. Sekolah-sekolah dalam bentuk wakaf berkembang dengan pesat. Di antaranya ada yang khusus mengajarkan Al-Quran, tafsir, hadis, dan fiqih. Sistem tunjangan keuangan dan pelayanan khusus untuk guru dan murid diberikan secara sama.
Demikianlah sistem pendidikan dalam Islam, pemimpinnya begitu memperhatikan pendidikan buat rakyat tanpa terkecuali. Sungguh Islam memperhatikan kebutuhan dalam bidang pendidikan dengan gratis. Masyarakat hidup dengan tentram, dan kesejahteraan dijamin oleh negara dengan pemimpin yang amanah. Sabda Rasulullah saw;
‘”mam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Wallahu A’lam bish shawab.
