Oleh Ruri R
Pegiat Dakwah
Saat ini, tempat pariwisata di berbagai daerah terus digenjot guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan wisata yang ada, pemerintah berupaya terus membangunnya agar target tercapai.
Di lansir dari media TribunNews..com, Selasa (23/7/2024), beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pendapatnya pada saat kegiatan Citra Bhakti di Kabupaten Bandung, bahwa potensi di sektor pariwisata harus memperhatikan aspek muatan lokal demi menambah daya tarik wisatawan. Untuk menunjang hal tersebut maka dibutuhkan pusat perbelanjaan, infrastruktur yang memadai, konektifitas menuju ke tempat wisata, serta sekolah kepariwisataan guna menghasilkan SDM yang berkualitas sebagai pengelola.
Tempat-tempat wisata di Kabupaten Bandung saat ini sedang berkembang cukup pesat. Agar semakin optimal, pemerintah berencana untuk memperbaiki infrasturktur dan menambah fasilitas penunjang lainnya, karena sektor pariwisata merupakan andalan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu juga untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Bandung itu sendiri.
Adapun sasaran alokasi tempat wisata yaitu pelosok-pelosok desa yang secara alami dapat menampilkan keindahan desa itu sendiri. Selain itu juga guna membantu masyarakat sekitar untuk produktif agar bisa mendapatkan penghasilan.
Sayangnya, pembangunan tempat wisata selama ini tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pembangunan, karena tujuannya hanya materi atau keuntungan. Padahal tidak sedikit lahan yang rusak hingga beralih fungsi, seperti tidak ada serapan air. Seharusnya lahan dimanfaatkan seseuai kebutuhannya dengan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Selain itu juga hilangnya habitat hewan yang tinggal di sana, ditambah lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak terjadi.
Sektor pariwisata di satu sisi bisa membantu meningkatkan pendapatan UMKM, tapi di sisi lain yang kadang luput dari perhatian pemerintah, adalah selain kerusakan lingkungan karena alih fungsi lahan juga terjadi pengokohan liberalisasi, hedonisme dan konsumerisme yang tidak kalah bahayanya. Untuk itu perlu penataan ulang konsep pariwisata ini tidak hanya dilihat keuntungan secara materi saja, tapi harus diperhatikan dampak bagi masyarakat terutama generasi.
Pariwisata era kini telah menjadi ajang bisnis. Sama persis dengan sektor yang lain. Berorientasi profit, bebas nilai. Sehingga apapun dihalalkan asal dapat untung. Hal tersebut bisa terjadi karena aturan kebijakan yang dipakai adalah buatan manusia. Bukan berdasarkan syariat-Nya yang jelas tidak akan merugikan dan menyengsarakan rakyat. Di sistem ini, agama dijauhkan dari kehidupan sehingga apapupun bisa dilakukan asal mereka memiliki modal yang besar, inilah yang di sebut dengan sistem kapitalisme sekuler.
Harusnya pemerintah mengelola tempat wisata dengan baik. Meninjau tempat wisata dengan serius, memikirkan dampak dan akibat pembangunannya. Memperhatikan juga lingkungan sekitar masyarakatnya. Bukan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak asing atau swasta. Inilah realita kehidupan di sistem kapitalisme sekuler saat ini.
Kapitalisme berbeda dengan Islam. Sebagai aturan sahih yang sempurna, lslam mampu menyelesaikan semua permasalahan termasuk lahan pariwisata. Seorang pemimpin akan menerapkan aturan dari Allah Swt. untuk mengatur kehidupan umat, dan memenuhi semua kebutuhannya. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bhukari)
Dalam Islam, negara akan mengelola pariwisata dengan tujuan dakwah, yaitu untuk membangun dan mengokohkan keimanan hamba-Nya. Dengan menyodorkan keindahan alam merupakan bukti kemahabesaran Allah Swt., pariwisata pun menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Islam yang cantik dan menawan sehingga para turis akan makin memahami Islam.
Pariwisata dalam pengelolaan Islam bukanlah ajang bisnis. Sehingga semua harus dikelola dengan berbasis hadlarah Islam (mengacu pada filosofi pandangan Islam). Pariwisata juga tidak menjadi sumber pemasukan negara yang utama karena negara pada prinsipnya sudah memiliki kas keuangan yang berlebih dari sektor pengelolaan sumber daya alam, dari kepemilikan negara, dan zakat.
Karena itu, menjadi penting untuk dipahami oleh umat bahwa menjadikan pariwisata sebagai bagian dari ushlub dakwah bukan hanya berbicara sebatas konsep teknisnya saja, namun lebih dari itu, kita harus membenahi landasan tata kelola negara yang sekuler menjadi Islam agar sektor pariwisata kembali memiliki fungsi utamanya yaitu syiar Islam.
Demikianlah, Islam mengatur semua permasalahan umat secara kaffah. Kebijakan diterapkan secara tegas dan terperinci, lingkup kekuasaan dijauhkan dari kepentingan pribadi dan golongan. Sudah saatnya kembali pada sistem Islam agar kehidupan umat sejahtera, aman, nyaman, dan berkah.
Wallahualam bissawab.
