Oleh Ria
(Pemerhati lingkungan)
Bulan kemarau yang menyapa, memberi dampak kekeringan yang meluas terjadi diberbagai wilayah. Salah satunya, kabupaten Banyumas Jawa Tengah pun terdampak karenanya. Setidaknya sebanyak 9.652 jiwa mengalami krisis air bersih.Krisis air bersih ini diperkirakan masih akan meluas seiring dengan prediksi puncak kemarau di bulan Agustus ini. (regional.kompas.com/read/2024/08/12/125911378/kekeringan-di-banyumas-meluas-9652-jiwa-krisis-air-bersih-daerah-mana-saja)
Warga yang kesulitan mendapatkan akses air terpaksa menggunakan air galon yang lumayan membebani atas perekonomian keluarga atau menggunakan air sumur seadanya yang nyaris sudah tidak keluar lagi.
Upaya pemerintah yang dilakukan selama ini melalui BPBD mendistribusikan air bersih ke wilayah wilayah yang terdampak kekeringan dan kesulitan air.
Pada satu sisi yang lain pemerintah sudah berupaya memberikan sosialisasi bijak penggunaan air dan langkah kongkrit untuk meminimalisir terjadinya kekeringan di saat kemarau tiba. Tapi, belum sesuai harapan saat kemarau tiba kekeringan dan kesulitan airpun melanda dan mengganggu aktivitas warga.
Krisis Air Bersih akibat kemarau panjang di Banyumas saat ini, butuh penangganan khusus dan komprehensif dari pemerintah. Karena Air Bersih kebutuhan mendasar bagi masyarakat, tak cukup hanya dengan bantuan pengiriman Air saja yang jumlahnya terbatas. Ini hanya solusi tambal sulam yang tak menyentuh akar masalah.
Mengapa kejadian ini terus berulang setiap tahunnya menjelang musim kemarau? Krisis air bersih bukan diakibatkan karena musim kemarau panjang saja, maraknya alih fungsi lahan yang seharusnya dijadikan sebagai daerah resapan air kini berubah menjadi perumahan, hotel, mall, area desa wisata juga penggundulan hutan untuk proyek PLTPB dan lainnya. Yang notabene mendapat ijin dari pemerintah. Inilah yang menyebabkan suatu wilayah tak memiliki cadangan air.
Dalam sistem demokrasi Kapitalisme penguasa hanya sebagai regulator pemulus kepentingan perusahaan pemilik modal.
Sungguh Ironis, Indonesia sebagai wilayah maritim dan juga Banyumas yang memiliki Sumber Daya Alam Air melimpah bisa mengalami krisis air berulang. Maka, dibutuhkan Visi politik SDA yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pemerintah harus menyadari tugasnya sebagaipemimpin adalah untuk mengurusi rakyat. Sehingga dalam memimpin dia harus terikat dengan Islam dan menjalankan Syariat..
Dalam Islam status air dan hutan adalah kepemilikan umum (rakyat) yang dikelola oleh negara bukan diserahkan pada koorporasi. Negara harus mengendalikan dari proses produksi hingga distribusi ketengah masyarakat.
Pemerintah harus melakukan perbaikan dan memelihara konversi lahan hutan agar resapan air tidak hilang. Caranya, negara mengedukasi masyarakat agar turut menjaga lingkungan. Negara harus memetakan dengan benar terkait pembangunan yang dilakukan dalam negara. Juga memberi sanksi yang tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan.
Untuk daerah yang jauh dari sumber air negara menyiapkan teknologi yang unggul agar air bisa terdistribusi ke masyarakat. Semua mekanisme ini hanya bisa dan mampu dilaksanakan oleh negara yang menerapkan sistem Islam, yakni Khilafah.
No comments:
Post a Comment