Kemiskinan Menurun, Hanya Sekedar Angka Tak Sesuai Fakta!

Oleh : Ayu Ummu Umar
(Aktivis Muslimah)

Kemiskinan bukan lagi hal yang tabu bagi sebuah negara, sebab setiap negara di dunia masih memiliki masalah terkait kemiskinan, tak terkecuali di Indonesia. Menyoal tentang kemiskinan, beberapa waktu lalu Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dan hal ini mendapat sorotan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo, yang mengungkap bahwa menurunnya angka kemiskinan oleh karena kebijakan yang di keluarkan Presiden RI untuk memberantas kemiskinan. Beberapa diantaranya adalah program Bantuan Sosial (Bansos), pemberdayaan ekonomi melalui pemberian kredit dan pelatihan usaha, kemudian pengurangan kantong kemiskinan dengan melakukan pembangunan rusun dan menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berkat capaian Indonesia terkait situasi politik ekonomi yang semakin stabil, aman dan meningkat. Maka hal ini pun menarik minat investor asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sehingga, dengan masuknya para investor, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. (rri.co.id, 4-7-2024)

Melansir dari Badan Pusat Statistik (1-7-2024), pada maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan sebanyak 0,1 juta orang atau 7,09 persen dalam rentang waktu antara maret 2023 hingga maret 2024. Kemudian di periode yang sama, masyarakat miskin pedesaan juga mengalami penurunan sebanyak 0,58 juta orang atau 11,79 persen.

Akan tetapi, menelisik fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia, penurunan angka kemiskinan yang digaungkan sangat kontras dengan kenyataan yang nampak di lapangan. Faktanya, pengangguran kian merajalela akibat PHK massal di berbagai pabrik industri, harga bahan pokok yang terus melambung, angka stunting yang tinggi, hingga kemampuan daya beli masyarakat menurun dll., menjadi sebuah tanda tanya besar terkait kesejahteraan masyarakat. Apakah persentase penurunan yang ada saat ini adalah riil penurunan tingkat kemiskinan ataukah hanya sebuah ilusi angka?

Kapitalisme Dalang Di Balik Kemiskinan

Jika ditinjau dari segi kesejahteraan, nampak adanya ketimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat terkait fakta kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan. Pasalnya, masih banyak masyarakat mengalami nasib yang jauh dari kata sejahtera. Hal ini disebabkan karena, maraknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri menyebabkan banyaknya warga negara yang harus kehilangan ladang mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hingga permasalahan stunting yang tak kunjung usai. Melansir dari UM Surabaya (27-5-2024), Salah satu dosen FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa, stunting masih menempati posisi utama terkait permasalahan gizi di Indonesia yang kerap menimpa bayi dan anak dibawah usia dua tahun.

Permasalahan dalam negeri yang berdampak di berbagai sektor seperti pada sektor kesehatan, industri, pertanian, pangan dll. menjadi potret buram negara dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Padahal potensi sumber daya alam yang melimpah ruah di kawasan bumi pertiwi, tentu saja dapat mengatasi permasalahan pelik yang menimpa masyarakat jika dikelola secara baik. Namun, adanya liberalisasi ekonomi oleh sistem kapitalisme, memberikan ruang kepada para investor sehingga memiliki kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia di dalam negeri. Regulasi ala penguasa pun bagaikan bentangan karpet merah bagi para investor dan korporat. Rakyat pun layaknya anak tiri yang kerap kali harus gigit jari.

Ilusi Kesejahteraan

Beratnya beban sosial yang harus di pikul oleh masyarakat adalah bukti bahwa kesenjangan sosial nyata membayangi warga negara. Pasalnya, meningkatnya taraf kebutuhan hidup dan bahan pokok yang semakin mencekik tak sebanding dengan pendapatan rakyat yang terbilang kecil. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk sekedar menyambung hidup diri sendiri pun nyaris tak mampu. Naas, dikutip dari Kompas.com (7-11-2023), negara yang kaya akan sumber daya alam ini pun tidak mampu menyelamatkan nyawa 23 orang warga Distrik Amuma, Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan yang meninggal akibat kelaparan pada 2023 lalu. Padahal, mereka hidup di atas lahan yang subur dan berdampingan dengan kekayaan alam berupa tambang emas. Ironi, negeri kaya sumber daya namun badan ringkih terkikis oleh kerakusan kapitalis. Bak fatamorgana, kesejahteraan hanya sebuah ilusi oase padang pasir.

Memberantas Kemiskinan dengan Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Memiliki solusi yang menyeluruh dari setiap permasalah kehidupan. Maka Al-Qur’an di turunkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat, guna menjadi tuntunan sekaligus pemecahan setiap problematika kehidupan termasuk dalam mengentas kemiskinan. Meskipun kemiskinan karena kurangnya harta adalah sebuah qada. Tetapi dalam Daulah Islam, tidak ada masyarakat yang sampai mengalami kemiskinan ekstrem hingga harus kehilangan nyawa. Adapun Khalifah memiliki peranan penting dalam mengurusi umat. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab, tolak ukur kesejahteraan dalam Islam adalah jika tiga kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Sejatinya, Islam memiliki mekanisme untuk memberantas kemiskinan,
Pertama, Negara Menjamin Kebutuhan Masyarakat.
Dalam hal ini, negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Islam mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan dan papan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam TQS. At-Taubah 9: 105,
“Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kau akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Kedua, Negara Mengelola APBN melalui Baitul Mal.
Keberadaan baitul mal akan mempermudah pendistribusian anggaran yang tepat sasaran melalui tiga pos yakni pos kepemilikan negara, pos kepemilikan umum dan pos zakat. Harta yang berasal dari pos kepemilikan negara melalui jizyah, fa’i, kharaj dan hasil partisipasi baik dari muslim maupun non muslim, akan dialokasikan kepada para pekerja berupa upah sesuai asas manfaat yang diberikan. Kemudian fakir miskin juga akan menerima bantuan yang berasal dari pos zakat yakni harta yang diterima dari zakat mal, zakat Fitrah, sedekah dan waqaf dari kaum muslimin. Adapun masing-masing pembagiannya, akan dibagikan secara merata dan adil.

Ketiga, Melarang Riba serta Menerapkan Sistem Mata Uang dengan Emas dan Perak.
Dengan menerapkan sistem mata uang emas dan perak, maka akan tercipta sistem perekonomian yang jauh lebih stabil sebab ketahanannya terhadap inflasi dan terbebas dari pengaruh asing.

Negara juga akan memberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang melanggar hukum syarak.

Dengan adanya penerapan sistem Islam di bawah naungan institusi khilafah, kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab Islam memiliki mekanisme yang terperinci guna menjamin kesejahteraan. Islam juga menggunakan tolak ukur kemiskinan berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat, bukan dengan penilaian secara kuantitatif yang sangat mudah untuk di manipulasi.

Wallahu A’lam Bisshowab.