Oleh : Ainina
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lantai 1 Jembatan Blok A Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat sore (9/8/2024), dapat terlihat sejauh mata memandang, pakaian impor asal China, termasuk baju bayi dan anak, terpampang dan dipajang rapih di kios-kios para pedagang.
Setelah produk impor menjamur di pasar-pasar grosir Indonesia.
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal. Tim tersebut rencananya bakal resmi berdiri dan beroperasi.
Zulhas mengatakan berdasarkan temuan awal, data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data dari negara asal berbeda. Data ekspor ke Indonesia dari negara asal jauh lebih besar dibanding data impor di BPS. Artinya, terdapat barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
Maka timbul pertanyaan, kenapa barang impor yang ilegal ini bisa lolos masuk ke Indonesia? Lalu kenapa baru ditindak setelah banyak yang protes dan berdampak besar pada perekonomian nasional masyarakat. Bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati.
CNN Indonesia — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah enggan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan industri tekstil. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi (INDEF) Andry Satrio Nugroho mulanya menyoroti kinerja industri tekstil dan industri pakaian jadi (wearing apparels) di dalam negeri yang terpuruk. Ia melihat pemerintah lebih memprioritaskan hilirisasi di bidang pertambangan dibanding mengurus industri tekstil dan industri pakaian jadi di Indonesia.
Maka jelas disini bahwa, pemerintah tidak intensif dan serius dalam permasalahan ini. Padahal industri tekstil menyumbang 3,98 juta tenaga kerja, dan menyumbang 5,84 persen dalam sektor manufakturing.
Imbasnya dari sektor industri tekstil di Indonesia sendiri sudah terjadi banyak nya PHK massal, karena pasar jual sepi konsumen. 3,98 juta karyawan terancam tidak lagi bekerja, tidak lagi bisa menghidupi keluarganya. Belum lagi dampak bonus demografi yang sekarang terjadi, memperbanyak angka pengangguran di Indonesia yang artinya menambah angka kemiskinan.
Banyak nya kemiskinan maka akan sangat mustahil target-target yang lain bisa tercapai. Stunting, kriminalitas, kebodohan, dan penyakit masyarakat lainya. Sekalipun pemerintah sudah mencanangkan makan gratis, prakerja, bantuan-bantuan sosial lain nya, faktanya hal tersebut tidak bisa mengcover seluruh masyarakat yang berada dibawah kemiskinan, malah salah sasaran. Artinya lagi-lagi pemerintah seperti tidak serius dalam menangani masalah masyarakat nya. Maka kepada siapa lagi masyarakat menaruh harapan nya, ketika pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalah yang ada dimasyarakat. Bukankah fungsi pemerintah adalah mengurusi seluruh kepentingan rakyatnya. Lalu kenapa seperti ada ketimpangan dalam pengurusannya. Kalangan atas difasilitasi, sedangkan kalangan bawah berjuang sendiri.
Demokrasi liberalisme jelas-jelas tidak berpihak pada rakyat yang lemah, maka dimana letak “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Pemerintah adalah lembaga praktis yang dipergunakan untuk mengurusi banyak orang, tentulah harus orang yang mengerti, memiliki kapasitas dan memahami bagaimana cara mengurus orang banyak. Berprinsip melayani, dan ikhlas dalam mengurus kepentingan masyarakat nya. Agar tidak terkontaminasi oleh nafsu pribadi yang akhirnya membuat penyelewengan-penyelewengan dalam melayani rakyatnya.
Pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab (Khalifah Umar), beliau menyatakan bahwa “Pejabat yang tadinya tidak berharta, lalu ketika menjabat berharta maka pejabat itu adalah perampok”.
Atau dikisah lainnya ketika kepemimpinan Umar bin Khattab, waktu dini hari beliau mendatangi pemukiman masyarakatnya untuk memastikan keamanan, dan kesejahteraan telah sampai pada masyarakat. Tiba lah beliau dengan ajudannya sampai disuatu desa dan satu rumah yang saat itu masih terdengar percakapan antara anak dan ibu, ternyata dini hari mereka belum terlelap tidur karena sang anak sedang kelaparan dan menunggu ibunya yang sedang memasak batu, sang anak menangis karena perut nya lapar dan ibu menenangkan nya agar tidur terlebih dahulu.
Mendengar percakapan itu Umar mengetuk pintu dan menanyakan perihal yang dia dengar dari luar rumah kepada si ibu, ibu tersebut tidak mengetahui bahwa yang datang adalah Khalifah Umar. Ibu tersebut bercerita keadaan nya dan mencaci maki Umar dan menuntut Umar untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang diderita keluarga nya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Umar meminta izin untuk pergi dan kembali ke tempat kerjanya lalu berlari ke lubung penyimpanan zakat, mengambil sekarung gandum dan yang lainnya. Ketika itu ajudannya menawarkan diri untuk membantu nya mengantarkannya, tetapi oleh Umar ditolak.
Beliau bersikeras untuk menyampaikan sendiri kepada si ibu tadi, sampai jadi makanan dan sampai keluarga tadi tidak kelaparan lagi. Menurut Umar itu adalah tanggung jawabnya yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para pemimpin Islam yang menggunakan sistem Islam yang tentunya berasal dari Allah SWT.
Karena para pejabat adalah manusia yang sifatnya terbatas. Maka, janganlah lagi memakai sistem dari manusia karena tidak akan menciptakan rasa adil bagi seluruh rakyatnya. Didalam kitab nizhamul islam (syekh Taqiyuddin an nabani) menjabarkan, bagaimana caranya seorang pejabat mengelola kekayaan alam negara, mengatur pemanfaatannya, juga mengatur pendistribusian hasilnya.
Berdasarkan Al Qur’an dan as Sunnah.
Ada 3 kepemilikan dalam Islam :
1. Kepemilikan Individu (harta yang diperbolehkan dikelola oleh individu bersifat individual dan boleh dikembangkan oleh individu itu sendiri) contoh : rumah, ladang, perniagaan, peternakan.
2. Kepemilikan Umum (harta yang dipergunakan oleh orang banyak, dan tidak boleh dimiliki oleh individu) contoh : air, hutan, jalan, udara, hamparan padang rumput.
3. Kepemilikan Negara (harta yang dikelola negara untuk mencukupi kebutuhan masyarakat) contoh : infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan, kesejahteraan, dan lain-lain) contoh : hasil tambang, hasil kekayaan alam negara, pajak asing, industri-industri.
Maka ketika dikelola dengan sebagaimana mestinya dan dialokasikan dengan sebaik-baiknya, insha Allah akan menciptakan rasa adil bagi seluruh rakyat nya.
Wallahualam bishawab
No comments:
Post a Comment