Oleh : Wakini
Aktivis Muslimah
Presiden Jokowi mengajak sejumlah influencer ke Ibu Kota Nusantara( IKN), Kalimantan Timur, pada Ahad 28 Juli 2024 lalu. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng sejumlah influencer di Bandung untuk mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN). Para influencer tersebut, diajak untuk membuat konten mengenai progres pembangunan IKN melalui acara ‘Ngabuburit Bareng Influencer: Sudah Sejauh Mana Pembangunan IKN?’.
Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo Usman Lansing, kehadiran influencer ini diharapkan bisa menularkan pengetahuan dan informasi mengenai pembangunan IKN.
Menurut Usman, alasannya mengajak influencer adalah tugasnya sebagai pengaruh di media sosial. Para influencer dengan jumlah pengikut yang banyak ini diharapkan bisa memberikan pengaruh baik kepada masyarakat. “Influencer ini kan suka bikin konten, jadi mereka bikin konten terus bahan-bahannya kami siap, data-datanya kami siapkan, nanti mereka bikin konten kemudian disebar ke media sosial,” katanya.( Tempo.com).
Sempat santer di media sosial bahwa IKN terancam gagal, pasalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif dari APBN dan pembangunan insfratruktur IKN belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN tahun 2020- 2024.
Seakan kepalang basah, proyek IKN terus digenjot dengan pendanaan yang sempoyongan. Bahkan tidak sedikit yang pesimis dan memprediksi proyek ini akan mangkrak. Meskipun pemerintah telah jorjoran melakukan promosi, baik dengan menjanjikan jangka waktu sewa lahan di IKN mencapai 180 tahun dan baru- baru ini dengan menggunakan jasa para influencer untuk menggaet minat investor. Namun, kalau melihat perkembangan pembangunan dan resiko pendanaan yang mengancam APBN, bisa-bisa proyek ini mangkrak bahkan gagal total.
Resiko ini telah tampak jelas bahwa negara kehilangan kedaulatan. Dengan membuka keran investasi yang sebenarnya banyak resiko terhadap ekonomi negara. Investor bisa saja mendikte sesuai dengan arah kepentingan nya, sehingga berbagai kebijakan yang dirumuskan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, bahkan rakyat dijadikan tumbal dari kerakusan kapitalis.
Pembangunan negara sejatinya membutuhkan kemandirian. Islam memiliki solusi yang paripurna dalam membangun sebuah kemandirian negara. Salah satunya dengan memproteksi kepemilikan umum seperti gas, tambang, dan minyak, yang semuanya itu tidak boleh dimiliki oleh asing melainkan di kelola negara untuk membiayai pembangunan insfratruktur. Semua tanggung jawab negara tidak boleh berpindah ke tangan individu atau yang lainnya melainkan sepenuhnya Negara yang berperan penuh dalam mengurusi urusan umat.
Wallahu a’lam bishowwab
No comments:
Post a Comment