Influencer Diboyong IKN Kian Doyong

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty

(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

Ajakan Presiden Joko Widodo pada para influencer atau pesohor pemengaruh untuk melakukan kunjungan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara menuai pro-kontra. Diketahui Jokowi didampingi sejumlah influencer untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah pegiat seni dan influencer dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7). Tampak di antaranya adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Sintya Marisca, Ferry Maryadi, Gading Marten, Poppy Sovia, Willie Salim, Meicy Villia, hingga Dian Ayu Lestari. (CNN Indonesia.com, 29-07-2024).

Setelah kunjungannya ke IKN, para influencer tersebut menyampaikan pujiannya terhadap proyek IKN. Mereka sepakat bahwa IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menawarkan potensi besar sebagai pusat inovasi dan destinasi masa depan bagi Indonesia (Setneg, 8-8-2024).

Dikutip dari metrotvnews.com 30-01-2024, pakar politik, Dedi Kurnia Syah menilai Jokowi menyukai pujian-puji untuk membangun citra di tengah sejumlah persoalan IKN yang tengah disorot kebanyakan publik. Presiden Joko Widodo memang lebih menyukai hal-hal yang sifatnya itu pujian-pujian termasuk juga bagaimana beliau membangun citra dan reputasi politiknya melebihi ekspektasi dari orang biasa.

Ketika IKN ini kemudian didengungkan oleh orang-orang yang secara normatif, berkomentar tentang peluang-peluang dan prestasi yang minim bahkan sudah mengambil dana negara yang cukup besar,” ungkap Dedi. Inilah mengapa presiden memerlukan pembalikan realitas itu salah satunya adalah dengan menggunakan influencer. Karena influencer tentu tidak bekerja secara sukarela apalagi digiring dan dibawa langsung oleh Presiden. Mereka tentu akan bekerja secara komunikatif sesuai dengan arahan dan juga harapan-harapan presiden. Salah satu fungsinya untuk memantik citra dan reputasi presiden, utamanya dalam program IKN,” jelas Dedi.

Pola pencitraan seolah menjadi biasa untuk si penguasa ini. Opini positif dicitrakan untuk menggeser berbagai sengkarut pembangunan IKN. Target pembangunan yang tidak tercapai, mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, tidak adanya minat investor asing di IKN, sulitnya air bersih, penyingkiran masyarakat adat, serta masalah lainnya, diharap terlengserkan dengan puja puji para pemengaruh publik ini. Sungguh, demi apa penguasa ini memboyong influencer, padahal sejatinya posisi IKN kian doyong di mata publik.

*Pemaksaan Hasrat tak Naikkan Martabat*

Miris. Demi hasrat pencitraan IKN menjadi projek bisu yang berisik dengan berbagai masalah. Kegagalan demi kegagalan tak membuat urungnya pembangunan IKN.

Sekalipun pembangunan IKN diliputi masalah anggaran, yaitu tidak adanya investor asing yang masuk ke IKN, padahal pembangunan IKN butuh biaya besar, yakni Rp466 triliun, ‘ngotosisasi’ penguasa tetap melanjutkan projek IKN.

Memang, sebelumnya Jokowi mengatakan ada ratusan investor asing yang akan masuk ke IKN, ada yang dari Singapura, Korea, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arat. Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengakui bahwa belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Bahlil berdalih, belum ada investor asing yang masuk ke IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai. Klaster pertama IKN merupakan kawasan inti pemerintahan. Jika tidak ada investasi yang masuk, APBN akan terkuras untuk merealisasikannya.

Terkait ini, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, saat ini ada investor lokal namun nilai investasinya hanya sebesar Rp41 triliun. Angka itu sangat jauh dari total investasi yang ditargetkan. Sedangkan dana APBN sendiri sudah terkuras Rp72,5 triliun selama 2022—2024. Waduh!

Walhasil pemaksaan hasrat yang tak terealisasi memunculkan kepanikan yang luarbiasa bagi penguasa saat ini. Jalan lain dicari, pencitraan harus terus berlanjut, demi IKN apa pun jadi. Tak ada investor, influencer pun jadi. Martabat macam apa yang disandangkan pada pemimpin model begini. Pemaksaan hasrat tak mampu naikkan martabat. IKN tetap mangkrak.

*Butuh Anggaran namun Hamburkan Anggaran*

Mari kita telisik. Saat kondisi anggaran minim untuk lanjut membangun IKN, namun di saat miskin dana, pemerintah memberi bayaran pada masing-masing influencer yang nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per orang, belum termasuk transportasi berangkat hingga pulang. Begitu juga akomodasi selama di lokasi, seperti penginapan, konsumsi, dan lainnya yang pasti enggak kaleng-kaleng, mengingat posisi mereka sebagai influencer. Semua biayanya pasti ditanggung negara dengan nilai miliaran rupiah. Skema pemetaan anggaran model apa yang diterapkan pemerintah, hingga jor-joran hamburkan anggaran di saat butuh anggaran.

Sejatinya, upaya pemerintah melibatkan influencer untuk mendongkrak citra positif ini, sama sekali tidak akan efektif menyelesaikan problem pembangunan IKN. Pembangunan IKN sudah bermasalah sejak dari awalnya. IKN dibangun nir prinsip kebutuhan rakyat dan urgensitas pemerintahan. IKN dibangun atas ambisi penguasa dan pesanan para oligarki.

Sayang beribu sayang, upaya menaikkan citra IKN terus digencarkan. Misalnya, upacara peringatan HUT RI tahun ini sedianya digelar di sana. Namun, karena moda transportasi belum siap, solusinya adalah menyewa mobil dan bus. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani nota penyewaan 1.000 unit kendaraan roda empat untuk tamu negara dan VVIP saat peringatan HUT RI bulan ini. Anggaran besar menanti, padahal mendatangkan influencer ke IKN saja sudah sangat mengeruk anggaran.

Sungguh semua ini telah terbukti di hadapan mata. Proses pembangunan IKN penuh keburukan yang nyata. Hutan Kalimantan Timur dibabat untuk menjadi kota, intimidasi yang dirasakan pada proses pembelian tanah oleh otorita, harga yang murah, dan kebingungan mereka untuk hidup selanjutnya setelah “dicabut paksa” dari tanah kelahirannya hingga masyarakat adat tergusur dan terampas ruang hidupnya, APBN pun diobok-obok hingga Rp71,8 triliun hanya dalam tempo dua tahun (2022—2024). Setelah proses yang demikian bermasalah, ternyata hasilnya pun menunjukkan ketaksiapan, yaitu jalan yang buruk, moda transportasi yang belum siap, fasilitas pendukung yang terbatas, dan dana yang makin garing.

*Profil Kapitalisme Sekuler Melekat*

Memerhatikan pembangunan IKN, jelas sekali paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme sekuler begitu menonjol. Pembangunan infrastuktur tetap melenggang bukan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, namun demi keuntungan pribadi penguasa dan pengusaha kroninya. Ketika keberadaan sebuah infrastruktur dipandang tidak membawa maslahat, pembangunannya terus saja berlanjut, walaupun harus merampas ruang hidup rakyat, menggunduli hutan, merusak sumber air, dan mematikan ekosistem.

Demikianlah profil pembangunan di sistem kapitalisme sekuler. Demi memuluskan aksinya, penguasa menggunakan segala cara, termasuk dengan intimidasi. Akibatnya, rakyat dirugikan dan hanya bisa gigit jari melihat tanah kelahiran berganti kepemilikan, ruang hidupnya pun terampas secara ganas.

*Paradigma Pembangunan Infrastuktur dalam Islam*

Dalam sistem Islam pembangunan infrastruktur dilakukan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Jika keberadaan dipandang tidak membawa maslahat, pembangunan tidak akan dilakukan. Apalagi jika pembangunan infrastruktur itu akan merampas ruang hidup rakyat, menggunduli hutan, merusak sumber air, dan mematikan ekosistem, penguasa tidak akan membiarkan negara atau siapa pun melakukan pembangunan di tempat mana pun.

Dalam sistem Islam, paradigma yang diterapkan dalam melakukan pembangunan aneka infrastruktur seperti permukiman rakyat, istana negara, masjid, taman, jembatan, sekolah dan kampus, perpustakaan, dan rumah sakit, semuanya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat sehingga hasilnya adalah kesejahteraan, bukan ketertindasan. Kondisi ini ada sepanjang sejarah peradaban Islam berjalan.

Negara dalam sistem Islam tidak akan membangun infrastruktur tertentu jika membawa mudarat bagi rakyat. Sebagai contohnya, Khalifah Umar bin Khaththab ra. pada masa pemerintahannya pernah melarang pembangunan masjid yang akan menggusur rumah seorang Yahudi yang sudah tua. Inilah contoh pembangunan yang sangat memperhatikan kemaslahatan rakyat. Pembangunan infrastruktur dalam sistem Islam dilakukan secara efektif dan efisien.

Para arsitek, ahli tata kota, dan insinyur teknik sipil dikerahkan untuk menghasilkan infrastruktur dengan kualitas terbaik. Itulah sebabnya hingga kini banyak bangunan peninggalan Khilafah yang masih awet, tegak berdiri, dan bermanfaat untuk umat meski sudah berumur ratusan tahun. Contoh dalam hal ini adalah bangunan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang masih berfungsi dengan baik hingga saat ini, padahal dibangun pada 970-972 Masehi.
Tidak hanya berkualitas, infrastruktur dalam Khilafah juga efisien dalam penggunaan anggaran. Tidak ada penghamburan anggaran untuk Hal yang tidak terkait kemaslahatan. Dalam sistem Islam penguasa sangat memahami sabda Rasulullah saw.,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (HR al-Bukhari).

Suatu hal yang wajar, karena dalam sistem Islam pelaksana pembangunan infrastruktur adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, kapabel, dan kredibilitasnya teruji. Orang yang korup, fasik, dan tidak amanah tidak akan dibiarkan memegang jabatan. Harta pejabat selalu dihitung sebelum dan sesudah menjabat sehingga diketahui jika ada penyelewengan anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur juga dihitung dengan teliti sehingga tidak ada pemborosan.

Dalam sistem Islam negara tidak menutup kritik dari rakyat. Negara senantiasa membuka ruang diskusi dan muhasabah dari rakyat bagi pemerintah. Rakyat paham tentang konsep amar makruf nahi mungkar sehingga tidak segan memberikan saran dan kritik pada penguasa berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sebagai pengurus dan pelindung rakyat, penguasa benar-benar amanah, bukan hanya sekadar pencitraan.

Dalam sistem Islam terdapat Majelis Umat sebagai wasilah untuk melakukan muhasabah pada penguasa. Orang-orang yang mewakili kaum muslim dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah adalah orang-orang yang berada di dalamnya. Mereka juga menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan pelaksanaan hukum-hukum Islam. Alhasil seluruh penguasa tidak berkuasa untuk memuaskan hasratnya dan meninggikan martabat pribadinya, pencitraan bukan model yang dipilih dalam amanah yang dijalaninya.

Pada masanya, Rasulullah saw. pun sering bermusyawarah dengan para anggota majelis umat yang tidak lain adalah para sahabat. Mereka memberi masukan pada beliau saw. selaku kepala negara. Rasulullah saw. adalah pemimpin yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau menyerap aspirasi dan mendengarkan pengaduan mereka.

Demikian pula khulafaurasyidin sepeninggal Rasulullah saw.. Mereka juga bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Hal seperti ini berlanjut juga pada masa Khalifah setelahnya. Mereka pun biasa mendapatkan masukan dari majelis umat terkait pembangunan infrastruktur yang hendak dilakukan sehingga pembangunan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Dengan mekanisme sesuai syariat ini, terwujudlah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintai pemimpinnya. Sabda Rasulullah saw.,

“Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, kalian menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu. Pun sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kamu. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” (HR Muslim). Ketika seorang pemimpin sudah dicintai rakyatnya, ia tidak membutuhkan dan melakukan pencitraan untuk meraih narasi positif tentang kepemimpinannya, apalagi sampai memboyong para influencer ke proyek IKN sebagai pemuas hasrat pencitraan untuk menepis kegagalan demi kegagalan yang diakibatkannya.

Oleh karena itu, tiada lagi yang bisa menuntaskan munculnya kegagalan dalam pembangunan selain sistem yang tepat dalam menerapkan strategi pembangunannya. Sistem yang benar paradigmanya dalam menentukan tujuan pembangunan yang dilaksanakannya. Sistem yang anti pencitraan namun tidak anti kritik. Sistem yang mampu menuntaskan pembangunan dengan hasil yang menyejahterakan, bukan yang memangkrakkan pembangunan setelah habis-habisan menghabisi anggaran dan menghabisi nasib rakyatnya. Sistem apalagi kalau bukan sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Sistem Islam Kaffah yang sempurna dan paripurna dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyyah yang pernah berjaya hampir 14 abad lamanya.

Wallaahu a’laam bisshawaab.