Oleh: Ria
Kenaikan harga gula dan minyak untuk beberapa waktu ke depan sudah dipastikan akan tetap tinggi. Berdasarkan surat Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) No.425/TS.02.02/B/06/2024 pemerintah memperpanjang lagi relaksasi harga acuan pemerintah (HAP) gula konsumsi yang naik dari Rp15.500/kg menjadi Rp 17.500/kg. Begitu juga dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp 15.700/liter.
Pemerintah menaikkan dua komoditas ini dengan alasan perkembangan nilai tukar rupiah yang makin melemah dan untuk menjaga ketersediaan stok tebu dalam negeri. Jelas ini bukan alasan yang bisa diterima secara logika karena fakta di lapangan masih banyak mafia politik yang menjadi kedok bagi para oligarki terlebih pada saat pilkada kemarin momen ini banyak dimanfaatkan para oligarki untuk membeli suara rakyat guna melancarkan langkah mereka k kursi DPR.
Dari segi sumber daya alam juga jelas Indonesia sangat kaya dibandingkan dengan negara lain. Berkurangnya stok disebabkan oleh tangan-tangan serakah yang merusak alam karena seharusnya sumber daya alam ini mampu mensuplai bahan yang dibutuhkan untuk produksi gula dan minyak.
Bukannya memenuhi kebutuhan rakyatnya tapi pemerintah justru mementingkan kekayaan pribadi dengan menaikkan harga gula dan minyak. Lebih parahnya lagi, sebetulnya penetapan HAP gula dan HET minyak tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat karena fakta di pasar harga tersebut justru lebih tinggi.
Kebijakan ini tentu sangat membebankan rakyat, usaha mikro, dan kecil di bidang makanan. Beban rakyat semakin berat belum lagi banyak PHK terjadi dimana mana. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan rakyat benar-benar dibuat sengsara. Seperti inilah kondisi negara dengan sistem kapitalisme.
Regulasi yang dibuat pemerintah hanya mementingkan para oligarki saja sama sekali tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Rakyat dipaksa memutar otak dan membanting tulang agar dapur mereka tetap ngebul bahkan demi memenuhi kebutuhan pokok yang tinggi tidak sedikit orang-orang akhirnya mengambil jalan pintas dengan mencuri berbuat kriminal sampai terjerat pinjol. Sungguh miris kebijakan pemerintah dibuat justru semakin banyak menimbulkan masalah baru.
Berbanding terbalik sekali kondisi saat ini dengan masa kekhilafahan masih tegak. Khalifah akan memastikan dan menjamin kebutuhan rakyatnya dengan sangat baik. Pendistribusian barang dipastikan sampai ke pelosok daerah yang sangat sulit dijangkau sekalipun sehingga kebutuhan pokok ini merata dirasakan oleh seluruh rakyat. Pengawasan terhadap harga bahan pokok juga sangat terjaga bahkan bisa dibilang lebih ketat karena pada masa Khalifah akan ada pemberantasan bagi para penimbun, pelaku monopoli, dan oligopoli.
Sanksi tegas akan diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan tindakan tadi sehingga harga bahan pokok tetap stabil. Hanya dengan sistem Khilafah Islamiahlah kebutuhan pangan rakyat bisa terpenuhi karena negara khilafah mempunyai visi ra’in (pengurus) dan juga sebagai mas’ul (penanggung jawab) rakyat. Wallahualam bissawab.
