Bangladesh Mencekam, Dunia Membutuhkan Perubahan Hakiki

Oleh Harisagustinawati

Demo Berujung Kerusuhan
Demonstrasi besar mahasiswa terjadi di Bangladesh sejak 1 Juli. Aksi demo mahasiswa yang berujung kerusuhan terjadi pada Senin, 16 Juli 2024 di Universitas Dhaka ketika aktivis mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu, bentrok dengan polisi dan protes balasan memperburuk situasi. Para mahasiswa mengklaim bahwa aksi unjuk rasa tersebut awalnya berlangsung damai. Demonstrasi berubah menjadi tidak kondusif ketika sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami menyerang para pengunjuk rasa. Ratusan orang, termasuk polisi, menderita luka-luka sejak kejadian tersebut. Kerusuhan tidak hanya terjadi di ibukota Dhaka namun belakangan kerusuhan meluas ke kota-kota lain dan melumpuhkan banyak sektor. Demo juga memblokir rel kereta api dan jalan-jalan utama. Di antara para demonstran juga menyerang fasilitas publik dan sektor bisnis, seperti stasiun TV Nasional yaitu Bangladesh TV pada Kamis 18 Juli. Situs web utama pemerintah, termasuk bank sentral dan kantor perdana menteri menjadi sasaran peretas. (Tirto.id).
Dari Tempo.co pada 20 Juli 2024, Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mendesak akuntabilitas dan dialog setelah menerima adanya laporan kekerasan dan korban tewas dalam aksi protes mahasiswa di Bangladesh pada Jumat 19 Juli 2024. Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer saat jumlah korban tewas akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang dan lebih dari 2.000 orang terluka dalam unjuk rasa tersebut. Dari keterangan pejabat di rumah sakit Uttara Crescent di Dhaka, kebanyakan dari korban mengalami luka tembak. Korban jiwa tak hanya datang dari kalangan demonstran, bahkan juga jurnalis yang meliput kerusuhan tersebut. Demonstrasi ini adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Pemerintah memutus jaringan internet untuk mencegah memanasnya situasi dan mendesak sekolah-sekolah serta universitas-universitas tutup tanpa batas waktu. Sejumlah negara juga telah merilis imbauan agar warga negaranya yang berada di Bangladesh untuk membatasi aktivitas di luar.
Dilansir dari beritaheboh.com, Sebelumnya pada Jumat 19 Juli, ratusan pengunjuk rasa menyerbu distrik Narsing, Dhaka tengah dan membebaskan lebih dari 850 narapidana sebelum membakar fasilitas tersebut. “Perintah tembak di tempat juga diberlakukan bersamaan dengan jam malam, yang memberikan wewenang kepada pasukan keamanan untuk menembaki massa dalam kasus ekstrim,” kata anggota parlemen Obaidul Quader, yang juga merupakan sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa. “Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil,” ungkap juru bicara pemerintah.
Perubahan yang diinginkan Rakyat
Demo yang berujung kerusuhan terjadi di Bangladesh dipicu oleh kebijakan Pemerintah Bangladesh yang menetapkan pembatasan kuota seleksi pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai hanya menguntungkan kelompok pro-pemerintah pendukung Hasina. Mahasiswa dalam aksinya menuntut penghentian sistem kuota yang menyediakan 30% pekerjaan di pemerintahan untuk keluarga veteran perang saat kemerdekaan Bangladesh pada 1971 melawan Pakistan. Sistem kuota PNS Bangladesh ini sudah berlaku sejak tahun 1972 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Ketika sistem ini dihapuskan pada tahun 2018, 56 persen pekerjaan pemerintah dibatasi dengan berbagai kuota. Selain untuk keluarga veteran, kuota tersebut diperuntukkan bagi perempuan, kuota 5 persen yang dialokasikan untuk masyarakat, 1 persen untuk penyandang disabilitas, dan kelompok yang berasal dari distrik-distrik yang kurang berkembang. Masing-masing menerima kuota penerimaan PNS sepersepuluh.
Kebijakan ini sangat diskriminatif karena di saat yang sama terdapat jumlah pengangguran yang sangat besar dimana ada 32 juta anak muda menganggur. Mahasiswa dalam aksinya memprotes kuota pekerjaan yang diperuntukkan bagi keluarga veteran, karena dianggap hanya menguntungkan sebagian besar pendukung Hasina, yang juga menjadi pemimpin partai Liga Awami. Mahasiswa menuntut agar pemerintah menghapus sistem kuota untuk PNS dan mulai menerapkan skema seleksi berbasis prestasi.
Akankah perubahan terwujud ?
Jika melihat Kondisi di Bangladesh saat ini, terdapat kondisi yang hampir sama yaitu tragedi 1998 di Indonesia dimana saat itu terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa yang menuntut adanya reformasi. Aksi yang juga berujung kerusuhan tersebut menelan korban jiwa mencapai 1.188 orang, pembakaran fasilitas publik, pencurian, dan kriminalitas lainnya. Aksi mahasiswa saat itu bentuk kekecewaan mahasiswa akan adanya krisis di segala bidang, yaitu politik (KKN merajalela), ekonomi (Indonesia terdampak krisis moneter karena anjloknya nilai tukar rupiah), hukum (pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan kasus penculikan aktivis mahasiswa), dan sosial (konflik dengan warga Tionghoa), yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap rezim Soeharto saat itu.
Aksi di Bangladesh adalah akumulasi atas kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Hasina. Demonstrasi tersebut merupakan puncak gunung es dari kebobrokan luar biasa yang terjadi di sana. Penyebab krisis tersebut adalah ketimpangan sosial di masyarakat, kondisi perekonomian yang buruk, sulitnya lapangan pekerjaan, dan tingginya korupsi. Pada aspek ekonomi, selama 20 tahun memerintah, bukannya kesejahteraan yang Hasina wujudkan, tetapi justru kesengsaraan. Bahkan, Bangladesh mengalami krisis ekonomi parah dan diprediksi menyusul Srilanka yang bangkrut karena hutang negara sangat besar kepada IMF. Perekonomian Bangladesh terbelit multikrisis yang pelik. Krisis bahan bakar, dimana negara menghapus subsidi dan terus menaikkan harga bahan bakar. Pada Agustus 2022, pemerintah menaikkan harga bensin sebesar 51,2% dan harga solar sebesar 42,5%. Pelanggaran HAM berat, karna meningkatnya serangan,pelecehan, dan penangkapan terhadap para aktivis. Inflasi tinggi yang pada Juni 2024 mencapai angka 9,72%, rapuhnya sektor perbankan, menipisnya cadangan devisa, dan defisit perdagangan semakin menjadikan stabilitas ekonomi Bangladesh meuju titik kritis.
Situasi ini adalah akibat penerapan sistem kapitalisme yang tidak akan pernah berpihak pada rakyat. Kapitalisme hanya menguntungkan segelintir orang pemilik modal dan penguasa, menghasilkan kerusakan dan pada puncaknya, seperti bom waktu, akan menyebabkan rakyat memberontak dan menuntut adanya perubahan yang bermuara pada konflik antara rakyat dengan negara dan berujung pada korban jiwa. Berkaca pada tragedi 98 saat Indonesia pernah ada dalam situasi yang lebih parah ternyata perubahan menuju Reformasi hanya berhenti pada tataran perubahan orang (penguasa). Hal ini justru membuat pengaruh kapitalisme semakin besar dan menyuburkan oligarki dalam lingkaran kekuasaan. Kondisi Indonesia pasca reformasi ternyata tidak lebih baik. Gelombang PHK semakin deras, rupiah yang terus melemah, investasi yang justru merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan, ada 7.694 buruh yang di-PHK periode Januari—Februari 2024, sedangkan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat, sebanyak 10.800 pekerja tekstil di dalam negeri telah menjadi korban PHK dari Januari—Mei 2024. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran bahwa jika tidak dengan perubahan hakiki, maka perubahan tidak akan pernah berpihak pada rakyat. Sistem sekularisme dengan ekonomi kapitalisme hanya akan memperburuk masalah. Sudah sangat jelas Kapitalisme gagal mewujudkan kesejahteraan bahkan menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di berbagai negara yang menganut sistem ini. Negara bahkan memberikan karpet merah kepada pengusaha kapitalis untuk menguasai sumber daya alam dengan dalih investasi asing. Inilah yang menyebabkan Para kapitalis semakin kaya, oligarki semakin kuat, sedangkan rakyat makin miskin. Adanya ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin yang semakin lebar, bertambahnya golongan menengah ke bawah, angka pengangguran tinggi, pendidikan dan kesehatan mahal, sehingga membuat rakyat terpuruk dalam krisis ekonomi terus menerus yang tidak kunjung usai. Sehingga rakyat, disatu titik akan bergejolak dan menuntut adanya perubahan. Tuntutan tersebut tidak akan membawa pada perubahan justru membawa korban jiwa sehingga perubahan yang terjadi tidak akan menyeluruh. Perubahan yang ditawarkan kapitalisme hanya perubahan semu karena solusi yang ditawarkan hanya solusi tambal sulam.
Menuju perubahan hakiki dengan Islam
Allah Swt. Berfirman dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka.”
Mewujudkan perubahan yang hakiki seharusnya dimulai dnegan diri kita. Lalu bagaimana perubahan yang benar, sehingga tidak kembali pada kondisi yang sama? Tentu saja dengan perubahan hakiki dengan penerapan sistem. Mewujudkan penerapan sistem Islam seharusnya mencontoh tahapan perubahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Rasulullah saw. mengubah masyarakat dengan melakukan dakwah secara pemikiran bersifat politis dan tanpa kekerasan. Tahapan pertama yang dilakukan Beliau saw. melakukan pembinaan individual dan umum kepada orang-orang di sekitarnya hingga terbentuk kelompok dakwah Islam ideologis. Kelompok dakwah ini berjuang dengan melakukan interaksi di tengah masyarakat, Kedua melakukan tahapan interaksi dengan umat hingga terbentuk opini umum di tengah masyarakat tentang Islam kafah. Terakhir adanya pengambilalihan kekuasaan dari kekuasaan kufur menjadi kekuasaan Islam. Inilah yang Rasulullah saw. lakukan hingga Daulah Islam tegak di Madinah. Daulah Islam mewujudkan penerapan syariat Islam kafah sebagai sistem yang diterapkan oleh Negara di dalam negeri. Adapun untuk diluar daulah akan melakukan dakwah dan jihad ke luar negeri sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Inilah jalan perubahan yang harus ditempuh jika menginginkan perubahan hakiki.
Islam merupakan sistem yang sempurna (kamil) dan menyeluruh (syamil). Islam mampu melahirkan solusi seluruh problem manusia secara tuntas, baik problem ekonomi, sosial, politik, maupun bidang lainnya. Penerapan sistem ekonomi Islam akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Harta milik umum akan dikelola negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, di antaranya berupa layanan kesehatan dan pendidikan yang gratis dan berkualitas. Negara juga akan melakukan industrialisasi dan revitalisasi di bidang pertanian dan peternakan sehingga membuka lapangan kerja. Dengan demikian, tidak ada generasi muda yang menganggur. Negara akan memberikan bantuan modal dan keterampilan sehingga generasi muda siap bekerja memajukan negara, sekaligus menafkahi keluarganya.