Oleh: Isti Rahmawati
Angka jumlah orang miskin di Indonesia menunjukkan penurunan. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. Secara spasial, tingkat kemiskinan juga terlihat menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan. (menpan.go.id, 5/07/2024)
Namun, hal ini terjadi di tengah rendahnya standar tingkat garis kemiskinan yang diberlakukan di Indonesia. Standar pengeluaran per kapita per bulan Indonesia termasuk yang paling rendah jika dibandingkan di negara lainnya di ASEAN. Di Indonesia sendiri, masyarakat yang dikategorikan miskin pada Maret 2024 merupakan ia yang mempunyai pengeluaran maksimal Rp582.932 per kapita per bulan.
Jika dihitung per hari, maka pengeluaran per kapita Indonesia berada di angka Rp19.431 atau bahkan tak sampai Rp20.000. Sementara negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, Singapura, Lao PDR, Thailand, Kamboja, dan Malaysia cenderung mempunyai pengeluaran yang jauh di atas Indonesia. (cnbcindonesia.com, 4/07/2024)
Fakta sebenarnya justru terjadi ketimpangan di masyarakat. Maraknya PHK, mahalnya barang-barang, dan daya beli masyarakat yang semakin menurun menunjukkan naiknya angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya negara tidak benar-benar mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan selama ini. Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaporkan hanyalah permainan angka.
Negara perlu melihat fakta langsung di lapangan. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan memiliki dampak yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Angka stunting naik, banyak pelaku usaha gulung tikar. Penghasilan yang tak menentu memicu tingginya angka kriminalitas, belum lagi kekerasan dalam rumah tangga ikut naik.
Politik angka memang hal yang lumrah di sistem demokrasi. Data-data penurunan kondisi masyarakat seringkali dijadikan alat untuk menunjukkan citra suatu rezim. Banyak masyarakat yang terbodohi dengan data dan angka-angka yang jauh dari fakta di lapangan.
Politik angka memang hal yang lumrah di sistem demokrasi. Data-data penurunan kondisi masyarakat seringkali dijadikan alat untuk menunjukkan citra suatu rezim. Banyak masyarakat yang terbodohi dengan data dan angka-angka yang jauh dari fakta di lapangan.
Islam tidak mengenal politik angka. Angka hanyalah alat bantu menyelesaikan persoalan negara. Islam akan sungguh-sungguh dalam mengurus urusan rakyat. Tidak memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi.
Islam memiliki mekanisme dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Islam akan menjamin kebutuhan primer. Pemenuhan dalam Islam bukan seperti bansos yang bisa memunculkan sifat malas. Setiap kepala keluarga diperintahkan untuk bekerja. Perintah tersebut tentu selaras dengan kebijakan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Jika kepala keluarga tidak sanggup karena uzur syar’i, maka kewajiban kerabat dekatnya untuk membantu. Jika tidak bisa, maka negara yang akan ikut andil. Wallahu’alam bi shawab
