Ananta Jelita
Sungguh memprihatinkan, dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Rabu (26/6/2024), terungkap bahwa ada 1.000 lebih anggota dewan di pusat dan daerah (DPR dan DPRD) yang bermain judi online. PPATK mencatat ada sekitar 63 ribu transaksi dengan pemain mencapai lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD. Setiap anggota legislatif menyetorkan uang deposit dari ratusan juta hingga Rp 25 miliar, kata Ivan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat(Kompas.com, 02/07/2024).
Jika kita lihat kondisi yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat saat ini lebih fokus pada judol daripada memperhatikan kondisi rakyatnya. Aktivitas judi online yang mereka lakukan jelas cerminan dari buruknya sistem pemerintahan yang diterapkan. Sehingga orang yang berada didalam sistem tersebut tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai pengurus masyarakat. Mengingat kondisi ekonomi rakyat yang tak kunjung stabil, kemiskinan yang juga tidak kunjung teratasi sedangkan, para wakil rakyat itu malah asyik melanggar kode etik yang mereka tetapkan sendiri.
Jika para anggota dewan itu terus-terusan terjun ke dalam judi online, maka tidak menutup kemungkinan judi online akan dilegalkan, yang jelas hanya untuk kepentingan penguasa dan oligarki yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat banyak. Para wakil rakyat yang ikut berperan dalam judol, mengakibatkan korupsi akan terus meningkat, membabi buta. Fakta yang didapat, bahwa judi dan korupsi merupakan hal yang tak bisa dipisahkan, yang ada mereka hanya akan membuat praktik korupsi tak pernah berakhir di DPR. Kenyataan yang membuat semua semakin terang. Lemahnya integritas, tidak amanah, kredibilitas rendah, merupakan buah dari keserakahan akibat kapitalisme.
Sistem kapitalisme yang diterapkan merupakan dalang dari tidak tegasnya hukum di negeri ini, juga dipisahkannya agama dari kehidupan(sekulerisme). Sehingga tidak berpihaknya wakil rakyat kepada rakyatnya sendiri bukanlah suatu masalah. Sistem ini hanya menghasilkan penguasa yang mudah melegalisasi segala perbuatan untuk kepentingan pribadi maupun penguasa dan oligarki. Halal haram tidak lagi menjadi kendali mereka dalam pengambilan keputusan, juga penetapan aturan yang berdampak pada buruknya perbuatan mereka.
Seharusnya para wakil rakyat itu memberikan contoh yang baik bagi rakyat yang diwakilinya, menjadi teladan yang baik. Bukan malah membersamai prilaku buruk rakyatnya, yang tanpa sadar hal tersebut juga merupakan satu dukungan untuk mereka yang kecanduan dengan judol. Dimana dalam Islam Majelis Ummat adalah representasi umat, yang dimana pada saat ini kedudukannya sama seperti dewan perwakilan rakyat dan daerah. Majelis Ummat berperan penting dalam menjaga penerapan hukum syara’ dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Dalam sistem Islam yang menjadi standar perbuatan adalah halal dan haram. Sistem Islam akan menetapkan peraturan sesuai dengan syari’at Islam saja. Dengan sistem ini maka akan terlahir individu anggota majelis ummat yang amanah terhadap tugasnya, bertanggung jawab terhadap ummat yang dipimpinnya, dan peduli pada kondisi masyarakat. Sehingga akan terwujud masyarakat yang terjamin kesejahteraannya dalam naungan Daulah Islam.
Wallahu a’lam bisshawab.
No comments:
Post a Comment