Oleh Ummu Abror
Pengajar
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik (PUPR) Basuki Hadimuljono menutup World Water Forum (WWF) ke-10 pada Jumat 24 Mei 2024 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali. Ia mengatakan bahwa seluruh agenda yang diusulkan Indonesia telah tercapai dan berbagai komitmen yang dihasilkan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan dengan rasa memiliki yang kuat. Acara WWF tersebut bertujuan untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi, serta membangun masa depan agar manusia dapat hidup selaras dengan alam.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, World Water Forum deklarasi menteri memasukkan ringkasan hasil-hasil dan tindakan yang mencakup 113 proyek air dan sanitasi. Proyek tersebut bernilai 9,4 miliar US dolar dengan 33 negara dan 53 organisasi internasional sebagai pendukung, donor, serta penerima manfaat air dan sanitasi. Kompendium yang diluncurkan pada pertemuan tingkat menteri harus diwujudkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kata menteri ketua harian World Water Forum ke-10. Detik.com (21/5/2024)
Dengan diselenggarakannya acara tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Di samping itu ada beberapa tujuaan turunan yang hendak dicapai dalam setiap gelarannya.
Air memang kebutuhan vital bagi manusia tetapi ketersediaan infrastruktur air di Indonesia memang sangat rendah demikian pula upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan atau sanitasi juga masih sangat minim.
Sementara solusi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan imbauan agar masyarakat hemat dalam penggunaan air, tidak membuang sampah pada saluran air, menanam pohon atau reboisasi, membuat tempat penampungan hujan dan solusi praktis lainnya yang nyatanya tidak mampu menyelesaikan persoalan lingkungan.
Di antara buktinya adalah dengan banyaknya sampah yang tidak diolah dengan baik hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Krisis air bersih di negeri ini sejatinya bukan karena tidak tersedianya sumber-sumber air oleh masyarakat sebab negeri ini sangat kaya akan sumber air, diduga kuat masih sulitnya rakyat mengakses air adalah akibat tata kelola air yang salah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain negara membiarkan berbagai kerusakan-kerusakan sumber air terjadi melalui kebijakan ekonomi seperti pembukaan hutan dan pembangunan tambang-tambang mineral oleh pihak swasta yang eksploitatif hingga mencemari sumber air. Maka tak heran jika negara menggandeng pihak swasta untuk memenuhi infrastruktur ketersediaan air ini.
Langkah-langkah yang tengah ditempuh oleh pemerintah terkesan setengah hati, biaya yang disediakan sangat kecil dan metode pengolahan limbah yang dipilih selalu yang paling sederhana, sehingga kondisi lingkungan hidup masyarakat jauh dari kata bersih dan sehat meski ada proyek untuk rumah tangga seperti penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah, namun jika telah diserahkan kepada swasta sejatinya tidak menyelesaikan persoalan.
Pihak swasta sebagai investor menganggap proyek penyediaan air maupun sanitasi sebagai ladang bisnis, sehingga mereka ingin mendapatkan keuntungan besar. Hal ini berimplikasi pada sulitnya rakyat sebagai konsumen dalam menjangkau ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Rakyat tentu akan semakin terhimpit sebab mereka harus membayar berbagai fasilitas yang bersumber dari air tersebut.
Pemerintah hari ini secara sadar menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, sistem ini telah menjadikan negara tidak memiliki sumber pendanaan dalam mengelola air sebab sumber pemasukan yang besar dari pengelolaan sumber daya alam melimpah telah diserahkan kepada asing, pada akhirnya negara tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi ketersediaan air bagi seluruh rakyatnya, padahal pungutan pajak yang diambil sebagai pendapatan utama negara dari rakyat tidak pernah berhenti. Sementara tujuan dari pungutan ini salah satunya untuk infrastruktur kebutuhan publik
Karena bagaimanapun juga ketersediaan air sangat berpengaruh pada kesehatan dan kualitas hidup manusia, maka ketika tidak terpenuhinya kebutuhan asasi ini akan membawa madarat atau keburukan besar bagi keberlangsungan hidup manusia seperti, kelaparan, penyakit, hingga kematian. Setiap individu masyarakat apapun latar belakangnya semestinya berhak mengakses air untuk kebutuhan hidupnya, bahkan air bersih seharusnya bisa diakses secara gratis. Sebab seluruh kebutuhan yang bersifat domestik, pertanian atau perkebunan, usaha, rumah sakit instansi pemerintah pasti membutuhkan air.
Maka usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan adanya sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, bukan solusi yang bersifat parsial. Dalam hal ini Islam sebagai ideologi yang sempurna mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan termasuk krisis air yang terjadi.
Islam memandang air sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang seperti pihak swasta. Sebab penguasaan atas segelintir orang akan mengakibatkan adanya hambatan masyarakat untuk mengaksesnya.
Negara dalam sistem Islam akan menjamin ketersediaan air dan mekanisme pendistribusiannya sehingga seluruh rakyat mampu mengaksesnya dengan mudah. Air termasuk harta milik umum yang bisa dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung, pemanfaatan secara langsung dengan memanfaatkan mata air sungai, danau, hingga sumur. Seseorang juga boleh memasang alat pengatur air di sungai yang besar untuk kemudian dialirkan ke sawah-sawah atau kebun miliknya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw:
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu, padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)
Jika negara membangun infrastruktur air dan mengalirkannya ke rumah-rumah masyarakat maka negara tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Sebab air adalah milik rakyat, pembangunan itu merupakan bagian dari pelayanan negara untuk rakyat yang pendanaannya diambil dari kas baitul mal. Kalaupun negara meminta rakyat membayar hingga mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikembalikan seluruhnya kepada rakyat dalam berbagai bentuk seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Negara juga akan melakukan konservasi alam atau menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kemudian mengatur sanitasi dengan metode terbaik. Negara juga akan memanfaatkan berbagai kemajuan sains dan teknologi memberdayakan para pakar seperti, pakar ekologi, hidrologi, teknik kimia dan industri ahli kesehatan lingkungan untuk menghasilkan produk air terbaik. Sungguh problem air di negeri ini hanya akan terurai melalui penerapan Islam secara Kafah.
Wallahu ‘alam bishawwab.
No comments:
Post a Comment