Oleh: Desy Purwanti
(Aktivis Dakwah)
Sampai saat ini, masyarakat masih heboh dengan pemberitaan biaya kuliah yang tinggi. Bahkan, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) ini menuai aksi protes dari para mahasiswa.
Mereka menuntut agar pihak rektorat dan pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan UKT dan mencari solusi yang lebih pro rakyat.
Dikutip dari halaman CNN Indonesia, “Polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN), seperti di di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Negeri Riau (Unri) hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.”
Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie membantah saat ini ada kenaikan UKT. Menurutnya, bukan UKT-nya yang naik, tetapi kelompok UKT-nya yang bertambah.
“Ini sebenarnya secara prinsip bukan kenaikan UKT. Tetapi penambahan kelompok UKT,” kata Tjitjik.
Pemerintah mengaku telah mengucurkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Namun, bantuan itu belum bisa menutup semua kebutuhan operasional atau setara dengan biaya kuliah tunggal (BKT).
Bisnis dalam Pendidikan
Perubahan peeguruan tinggi (PT) menjadi perguruan tinggi berbadan hukum (PTN BH) ikut berpengaruh dalam menentukan uang kuliah tunggal (UKT). Perubahan ini menihilkan peran negara dalam pembiayaan pendidikan di PT. Karena itu, PT harus mencari sumber pendanaan secara mandiri. Sementara, seluruh biaya yang ada di PTN merujuk pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). SSBOPT ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian standar nasional PT, jenis prodi, dan indeks kemahalan wilayah. Akhirnya komersialisasi pendidikan tinggi tidak terhindarkan. Di sisi lain, sistem pendidikan saat ini juga gagal melahirkan generasi berkualitas.
Salah satu hal yang mempengaruhi konsisi PT adalah adanya program WCU (World Class University) yang mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang tentu membutuhkan biaya yang mahal, termasuk konsep triple helix yang menjalin kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi, sehingga membuat orientasi tak lagi Pendidikan , namun lebih banyak memenuhi tuntutan dunia industri.
Solusi Islam
Dalam Islam, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara, sehingga biaya pun ditanggung oleh negara.
Negara islam memliki sumber pemasukan yang banyak sehingga akan mampu menyediakan Pendidikan berkualitas dengan biaya murah bahkan gratis.
Pendidikan tinggi dalam Islam bertujuan untuk membangun kapasitas keilmuan, bukan memenuhi tuntutan industri. Sehingga, rakyat tidak dibiarkan membayar biaya pendidikan yang sangat mahal.
Negara dalam sistem Islam Khilafah, biaya pendidikan diambil dari milkiyyah ammah dan pos pendapatan negara lainnya yang sudah barang tentu bukan dari pajak barang dan jasa, karena itu haram hukumnya.
Jadi, rakyat sama sekali tidak dibebani untuk membiaya pendidikan. Namun, Islam juga memberikan kesempatan bagi rakyat yang muslim untuk berkontribusi harta di dunia pendidikan, tapi sifatnya hanya sunah, tidak sampai wajib. Kontribusi itu disebut wakaf dan sedekah.
Demikianlah Islam mengatur segala aspeknya secara lengkap dan sempurna. Seluruh umat akan merasakan kesejahteraan dengan penerapan Islam dalam naungan negara.
Islam yang diterapkan suatu negara merupakan solusi praktis atas berbagai masalah kehidupan saat ini, termasuk dalam pembiayaan dunia pendidikan.
Wallahua’lam bishawab
