HET Beras Naik, Rakyat Makin Tercekik

Oleh: Umi Astuti,

Pemerhati Keluarga & Instruktur Go Ngaji

 

Pemerintah akan menetapkan Harga Eceran Tertinggi/HET beras premium dan medium mulai Juni 2024. Kenaikan HET ini tidak berimbas terhadap konsumen. Analis Senior Indonesia Strategi and Economi Action Institution, Ronny menyampaikan bahwa kenaikan HET beras hanya formalitas sebab kenyataannya harga beras sudah naik lama Rp 13.000/ kg hingga Rp 15.000/kg. Masyarakat sudah lama membeli beras dengan harga tersebut, jadi sudah tidak ada lagi imbasnya bagi konsumen.

Di sisi lain Penetapan Harga Pembelian pemerintah/HPP gabah dan beras naik tetapi kian diperpuruk dengan mahal dan langkanya harga pupuk, obat- obatan yang membuat biaya produksi petani semakin mahal , membuat petani tidak menikmati kenaikan harga beras selama ini.

Untuk diketahui, pemerintah akan memberlakukan HET dan HPP gabah dan beras secara permanen PD bulan depan. Pemerintah melalui kebijakan relaksasi mematok HET Beras Rp 14.900/kg – Rp 15.800/ kgdari harga sebelumnya Rp 13.900/kg – Rp 14.800/ kg menurut wilayah. Pemerintah mematok HPP gabah kering panen Rp6.000 – Rp 5.000/ kg.

*Rakyat Makin Tercekik*

Beras adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Naiknya HET beras tentu membuat hidup rakyat makin sulit , apalagi ditengah lesunya ekonomi, banyak PHK dan tingginya angka kemiskinan.
Naiknya HET beras juga tidak membuat petani makin sejahtera apalagi saat ini distribusi beras dikuasai para pengusaha.

Hal ini membuat rakyat semakin tercekik alasannya:
Pertama ,Beras adalah kebutuhan pokok pangan yang wajib ada di setiap rumah, baik orang kaya maupun miskin. Bisa kita bayangkan jika HET beras dinaikkan, rakyat miskin yang paling terbebani dengan kebijakan tersebut. Ditengah himpitan ekonomi yang kian mencekik, beras naik, pengangguran bertambah. Bukankah ini memicu angka kemiskinan? Dampak terburuk nya adalah kelaparan dan stunting.

Kedua, keperpihakan negara kepada rakyat jauh dari harapan, Pasalnya kebijakan yang pemerintah tetapkan selalu berimbas pada rakyat kecil. Kalau pun ada bantuan banyak kasus yang salah sasaran bahkan dananya sempat dikorupsi hingga miliaran.

Ketiga, kenaikan HET beras tidak selalu berimbas positif dengan kondisi petani. Mereka justru banyak gigit jari ketimbang pane dengan raut bahagia. Para petani akan tertunduk lesu jika kenaikan HET beras tidak diimbangi dengan kebijakan stabilisasi harga yang murah dan pasokan pupuk yang memadai.

Apabila kondisi ini berlanjut bisa- bisa tidak ada lagi yang menjadi petani imbasnya pada masa yang akan datang kita akan tergantung pada impor beras dan yang diuntungkan yaitu para pengusaha. Meski petani adalah ujung tombak sektor pangan,tetap yang berkuasa dalam distribusi hingga mengatur harga beras di pasaran adalah para pengusaha dan mafia pangan.

Dikenal sebagai negara Agraris tidak lantas kesejahteraan petani berakhir manis tetapi berujung tragis dan menangis jika kebijakan negara perihal pangan masih berkiblat pada sistem kapitalis.Pengurusan negara mandul, kebijakan pangan tumpul, berujung rakyat ikut tersungkur.

Ketahanan pangan adalah kebutuhan pokok manusia maka seharusnya negara Bertanggung jawab dan memprioritaskan kebijakan pangan, pengelolaan beras dengan tersistem dan terstruktur dengan benar.

*Pengaturan Pangan Dalam Islam.*

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia misal beras,maka negara tidak boleh tergantung pada negara lain. Negara harus memberikan subsidi besar dan mempermudah pengadaan sarana prasarana bagi petani. Maka dibutuhkan politik agraria yang tidak lagi bercorak Kapitalis melainkan lebih berpihak pada petani yakni dengan menghidupkan tanah mati untuk dimanfaatkan dan dikelola masyarakat . Ketergantungan pangan kepada negara lain membuat negara mudah dijajah dan dikuasai maka kita akan kembali pada politik pertanian sistem Islam yang mengacu pada peningkatan produksi pertanian dan distribusi pangan yang adil.

Langkah – langkah kebijakan yang diambil jika negara menerapkan sistem Islam adalah sbb:

Pertama, menghentikan impor dan memberdayakan sektor pertanian.
Sejak banyaknya sektor industri pertanian dipandang sebelah mata bahkan lahan pertanian dialihfungsikan menjadi pabrik – pabrik akibat nya Indonesia banyak kehilangan lahan pertanian yang seharusnya bisa menjadi swasembada pangan.

Kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktifitas lahan yang sudah tersedia. Negara membantu pengadaan mesin- mesin pertanian, bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya.
Negara juga mengembangkan IPTEK pertanian secara mandiri
bukan malah meliberalisasi sektor pertanian untuk kepentingan industri asing.

Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata.
Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Negara akan menindak tegas kartel dan mafia pangan yang berupaya memonopoli harga beras di pasar.
Keseriusan negara dalam melakukan pengawasan stok beras/ bahan pangan lain dapat dibuktikan dengan hadirnya Qadi Al Muhtasib yang tugasnya mengurusi penyimpanan atau perselisihan yang membahayakan hak- hak masyarakat.
Dalam distribusi pangan juga dengan melihat setiap kebutuhan pangan per Kepala sehingga negara tahu berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.
Demikian lah Islam mengatur sangat serius untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian. Pemerintahan Islam akan membasmi praktik – praktik perdagangan yang diharamkan.Pengelolaan pangan akan diurus dibawah kendali Negara bukan diserahkan pada swasta apalagi pengusaha.

Wallahu ‘alam bishowwab