By : Farwah Azzahra
Belakangan ini kerap ditemu antrean panjang pembelian gas melon di beberapa pangkalan.
Hal itu terjadi mengingat Hari Raya Idul Adha akan tiba, sehingga aktivitas memasak akan meningkat.
Kelangkaan gas elpiji pun semakin meresahkan, lantaran harga per tabungnya mencapai dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET).
Tak heran jika banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi ini.
Fenomena ini juga tak luput dari atensi salah satu anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.
Dirinya mengatakan bahwa dalam pendistribusian gas elpiji, sebelumnya sudah dipastikan oleh pihak Pertamina dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Namun, pernyataan tersebut nyatanya tak cukup menenangkan, lantaran tak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.
Laila mengatakan, seharusnya distribusi gas melon dikontrol dengan lebih baik.
Terlebih pada sistem pendistribusian gas melon yang saat ini tidak merata semakin memperparah situasi.
Gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin justru banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Saat gas melon datang, orang berbondong-bondong berebut sehingga kita tidak bisa mengatur ini boleh atau tidak. Tidak tahu sampai saat ini data masyarakat yang boleh menerima yang mana dan siapa saja,” ujarnya, Rabu (5/6/2024).
Oleh sebab itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendorong Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk meningkatkan pengawasan dan pendataan terhadap penerima gas melon.
Hal ini untuk memastikan agar gas melon didistribusikan secara merata dan tepat sasaran.
Ia juga menyinggung oknum agen yang diindikasikan lebih memprioritaskan penjualan gas ke luar daerah dengan harga yang lebih tinggi.
Menurutnya pula, perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan yang lebih ketat.
“Artinya kalau sudah begini, bukan kosong, yang terjadi adalah panic buying. Warga yang biasanya satu cukup untuk sebulan, akhirnya beli dua, beli tiga, menimbun, makanya mudah langka,” pungkas Laila.
—
Ulah Sistem Kapitalisme
—
Kelangkaan gas melon saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga samarinda. Anehnya juga beberapa agen gas elpiji yang bekerja sama dengan pertamina mengaku belum dikirimin stok dari pertamina. Bahkan ketika gas datang hanya berselang beberapa menit gas melon yang tadinya ada langsung habis dengan sekejap. Begitu juga yang terjadi di warung kelontongan yang biasa menjual gas 3 kilogram eceran, dimana biasanya bersusun puluhan tabung, kini sepi bahkan mengatakan kosong dan tidak mendapatkan stok.
Yang lebih parah lagi, kenaikan dan kelangkaan gas melon ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Tapi kenapa pemerintah gagal menyediakan kebutuhan pokok termasuk gas bagi takyatnya? Pemerintah justru tidak mempu mengatasi masalah persediaan gas.
Masalah ini terjadi akibat diterapkannya sistem kapitalisme saat ini. Kapitalisme telah memproduksi pribadi-pribadi yang egois dan memenangkan para kapitalis sebagai penguasa, termasuk para pengusaha.
Sekularisme telah membuang aturan manusia, hingga menjadikan akal sebagai pemutus segalanya. Akal manusia di pakai untuk melakukan kecurangan dan membuat aturan yang justru melanggengkan kekuasaan para kapitalis ini. Materialisme jugalah yang mendorong manusia itu hanya mementingkan keuntunhan materi, sehingga seluruh kepengurusan rakyat termasuk pengelolaan SDA itu di kuasai oleh asing.
Segala permasalahan inilah terjadi akibat negara mengambil sistem kapitalisme yang tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Mereka hanya mementingkan golongannya dan tidak memikirkan kepentingan seluruh masyarakat
—
Islam Sebagai Pengurus
—
Islam itu sebagai pengurus rakyatnya, negara tidak membiarkan satu saja masyarakat terlalaikan kebutuhannya karena sebagai pemimpin itu tau tujuannya yaitu mengurusi semua rakyat.
Sehingga negara wajib agar semua masyarakat itu mendapatkan gas elpiji dengan harga yang murah dan mudah mendapatkannya. Ada beberapa cara islam memenuhi tuntutan ini yaitu
Pertama, islam mengatur terkait harta milik umum. Negara memiliki hak untuk melakukan pengelolaan SDA, dan melarang pihak asing melakukan swastanisasi SDA. Semua SDA akan di kelola oleh negara dan hasilnya akan di simpan di baitul mal kemudia di salurkan kepada seluruh rakyat.
Kedua, dalam masalah distribusi negara wajib menjamin sistem distribusi elipiji bisa sampai ke masyarakat dengan aman, jelas, mudah, dan singkat. Negara bisa memberika secara gratis negara juga bisa menjualnya secara murah atau sesuai harga pasaran.
Ketiga, berkaitan dengan konsumsi negara tidak akan membedakan harga. Siapa pun akan bisa mendapatkan elpiji dengan harga yang sama. Tidak ada masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat lebih karena mereka paham bahwa kebutuhan pokoknya pasti sudah terpenuhi.
Hanya islam yang mampu menyelesaikan masalah kelangkaan dengan sempurna. Islam dalam bingkai khilafah akan menjaga dan juga mengatur semua kebutuhan masyarakat. Setiap keputusan negara akan dilaksanakan dengan patuh oleh masyarakat atas dorongan takwa buka materi.
