Upaya dan seruan pemberdayaan dan kemandirian perempuan terus saja digaungkan di negeri ini dengan narasi yang menerbangkan harapan kaum perempuan. Akan tetapi, nyatanya kehidupan kaum perempuan masih belum beranjak dari keterpurukan. Ironisnya, masih banyak yang percaya bahwa gagasan ini merupakan jawaban final bagi masalah perempuan.
Sebagai bentuk pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat, terkhusus kepada para perempuan kepala keluarga (PEKKA) melalui program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita saat Malam Ramah Tamah sekaligus Pembuka Rakorda PPPA Kaltim 2024 pada 25 Februari 2024. "Karenanya, dengan memberikan akses yang setara terhadap peluang bisnis dan sumber daya, kita tidak hanya membuka pintu bagi kemajuan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga, memupuk perubahan positif dalam dinamika sosial serta menciptakan kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.” paparnya.
Dibalik Pemberdayaan Perempuan
Program ini sekilas nampak bagus dan peduli, dan membela nasib perempuan. Akan tetapi, jika kita perhatikan dengan seksama program ini kental dengan upaya mengalihkan perempuan dari tugas utanya yaitu ibu dan pengelola rumah suaminya.
Program ini terlihat memberi peluang pengalihan tugas utama negara dalam menjamin kesejateraan seluruh rakyat. Sebab, negara yang bertanggung jawab dalam memulihkan ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat, bukan membebankan kepada rakyat, terlebih kepada perempuan.
Program pemberdayaan perempuan tentu tidak berdiri sendiri. Program ini merupakan perpanjangan tangan dari sistem sekuler kapitalisme yang mengukur produktivitas seseorang berdasarkan materi, termasuk kaum perempuan.
Penting untuk memahami bahwa dorongan negara-negara untuk memberdayakan perempuan dalam ekonomi tidaklah tulus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para perempuan dan keluarga mereka. Tujuan sebenarnya yang berasal dari pemerintahan kapitalis Barat adalah dalam rangka mengamankan keuntungan ekonomi bagi negara.
Pada akhirnya, ini membuat kaum perempuan kehilangan peran keibuan, merampok hak-hak anak mereka, dan berdampak biaya yang besar bagi kesejahteraan perempuan dan masyarakat. Di sinilah pentingnya umat Islam memahami hakikat pemberdayaan perempuan yang akan membawa kepada kebaikan tidak hanya bagi perempuan, melainkan juga bagi generasi, keluarga, masyarakat, bahkan negara.
Hanya Islam yang Mengembalikan Fitrah Perempuan
Program pemberdayaan perempuan hanya menggiring perempuan menjadi pemutar roda industri, sekaligus juga target pasar dengan dalih mengentaskan kemiskinan atau pemulihan ekonomi. Program ini juga merupakan alat untuk melanggengkan hegemon kapitalisme dunia, dan menjauhkan umat Islam dari pemahaman dan aturan-aturan Islam.
Sudah waktunya kita meninggalkan konsep pemberdayaan perempuan ala kapitalisme dan kembali pada Islam. Dalam perspektif Islam, pemberdayaan perempuan adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh perintah Allah Swt., baik sebagai ummun wa rabbatul bayt maupun bagian dari masyarakat.
Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur peran perempuan, melainkan juga menjamin peran tersebut dapat terealisasi sempurna melalui serangkaian hukum praktis. Sangat jelas, kaum muslim akan mulia hanya dengan penerapan syariat Islam.
Kebangkitan dan kemajuan masyarakat tidak akan terwujud kecuali dengan hadirnya satu sistem aturan berdasarkan akidah Islam agar terwujud masyarakat yang damai, tenteram, dan sejahtera. Upaya ini akan dapat terlaksana melalui pemberdayaan atau pencerdasan umat dengan tsaqafah Islam. Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment