Oleh: Tuti Sugiyatun. S.Pd I
(Aktivis dakwah)
Terjadinya kecelakaan bus pariwisata yang membawa para siswa SMK Lingga Kencana Depok di Ciater Subang membuat miris bagi kita semua, pasalnya banyak korban yang meninggal dunia yaitu 11 orang di antaranya 9 siswa SMK tersebut, satu guru, dan satu warga setempat. Sementara 32 orang mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di duga karena rem blong, menurut pengakuan beberapa dari penumpang bus tersebut .( CNNindonesiacom 11/5/14)
Kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah selatan menuju utara pada jalan yang menurun, tiba-tiba bus oleng ke arah kanan dan menabrak sepeda motor yang berada di jalur berlawanan dan bahu jalan sehingga bus terguling.
Menurut keterangan Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Aznal, menyebut bahwa pada aplikasi Mitra Darat, bus tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kedaluwarsa sejak 6 Desember 2023. Selain itu, kondisi mesin bus tersebut juga tidak layak jalan karena sebelum terjadi kecelakaan, bus sempat mengalami masalah. Sopir dan kernet bus mengaku sudah berupaya memperbaiki kerusakan tersebut dengan memanggil mekanik. (Republika.com 11/5/24)
Sungguh kita tak akan tahu batas ajal yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan tidak ada satu pihak manapun yang menginginkan kecelakaan itu terjadi, ternyata perjalanan wisata pelepasan siswa itu benar-benar melepas untuk berpisah selamanya.
Para orang tua pun sangat histeris ketika melihat anaknya menjadi salah satu korban dari kecelakaan maut itu. Banyak yang memaki pihak sekolah sebagai penyelenggara kegiatan wisata perpisahan yang berujung maut itu. Mereka tidak menyadari bahwa di balik peristiwa ini ternyata ada ketetapan Allah SWT. Namun, alangkah baiknya peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar kejadian seperti ini tidak terus terjadi berulang.
Melihat dari kasus berbagai kecelakaan, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan di antaranya adalah, mahalnya sewa transportasi membuat penyewa armada memilih yang murah yang disesuaikan dengan budget iuran wisata, kemudian tidak layaknya armada tetapi masih dipaksa untuk jalan melayani penumpang. Ketidak layakkan itu terindikasi dari tidak adanya surat izin angkutan serta status lulus uji berkala yang sudah kedaluwarsa, karena biaya pendaftaran izin angkutan dan uji berkala kendaraan itu ternyata tidak murah dan juga tidak mudah.
Di dalam kondisi yang seperti ini sungguh sangat dilema, niatnya mau dapat untung, akan tetapi modal tidak berpihak dalam artian mau memberikan fasilitas dan kenyamanan yang baik, tetapi biaya untuk pemeliharaan kendaraan sangat besar. Pada akhirnya pemilik perusahaan armada tersebut lebih memilih bagaimana agar bisa menekan biaya peremajaan dengan cara untuk tidak rutin dalam mengontrol armada itu apakah masih layak jalan atau tidak.
Kemudian ada kalanya pemilik perusahaan armada ini memakai prinsip bagaimana mengeluarkan modal yang kecil agar bisa meraup keuntungan yang besar. Ini adalah prinsip ekonomi kapitalisme yang benar-benar menjadikan petaka bagi masyarakat dan menimbulkan kesengsaraan. Memaksakan kendaraan beroperasi tanpa ada pemeliharaan dan kontrol berkala dari pemilik perusahaan armada tersebut.
Dengan sistem ekonomi kapitalisme ini para pengusaha hanya memikirkan besaran dari keuntungan yang akan di raupnya. Tanpa harus memikirkan bagaimana akibatnya ketika kualitas dan keamanan dari transportasi yang akan mengangkut para penumpang tersebut. Para konsumen penyewa juga tidak tahu pasti apakah transportasi ini kondisinya baik atau tidak, mereka hanya melihat dan percaya dari bentuk luar yang bagus. Menyimpulkan sendiri bahwa tranportasi ini baik dan layak untuk di pakai.
Belajar dari berbagai rentetan peristiwa kecelakaan maut ini, yang kalau dihitung telah banyak menelan korban, seharusnya
negara juga menjadi pihak yang turut bertanggung jawab. Bukan sekedar himbauan saja dari
Kementerian Perhubungan kepada seluruh Perusahaan Otobus (PO) dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Akan tetapi seharusnya, negara itu memberikan pengawasan dan kontrol kepada perusahaan- perusahaan transportasi tersebut.
Kemudian negara juga harus memberikan kemudahan administrasi dan uji berkala kendaraan dengan biaya terjangkau agar para pemilik transportasi tidak enggan dan malas melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap kendaraan yang mereka miliki. Selain dari itu negara juga bertanggung jawab atas kelayakan fasilitas publik seperti kondisi jalan, kualitas kendaraan, uji kelayakan kendaraan hingga kebijakan administrasi untuk melindungi keselamatan rakyat selama melakukan perjalanan.
Itulah sisi buram dari sistem kapitalisme, ternyata peran negara tidak bisa menyelesaikan setiap permasalahan secara global, hanya memberikan solusi pragmatis sehingga tidak bisa selesai secara tuntas sampai ke akar-akarnya,
Berbeda dengan tata kelola di dalam sistem Islam, negaralah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan publik, salah satunya adalah transportasi yang nyaman dan infrastruktur publik yang aman bagi pengguna jalan. Negara berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang melakukan perjalanan baik dalam kota, antarkota, antarprovinsi, bahkan antarnegara. Inilah yang semestinya diatur oleh negara untuk menjamin keselamatan rakyat.
Selain itu negara juga akan membangun dan memperbaiki jalan raya secara menyeluruh, dengan proses yang benar-benar diperhitungkan secara matang, kemudian menyediakan sarana penerangan jalan yang memadai sehingga meminimalisir resiko kecelakaan. Negara juga menyediakan mode transportasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tingkat keselamatan yang tinggi hingga terjamin kualitasnya.
Dan negara tidak boleh menyerahkan penyediaan mode transportasi ini kepada pihak swasta ataupun asing. Negara harus mempermudah rakyat mengakses mode transportasi jenis apa pun secara murah, aman, nyaman, dan berkualitas. Kemudian negara wajib memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar aturan yang sudah di tetapkan. Seperti kutipan hadits di bawah ini bahwa Rasulullah saw bersabda,
“Pemerintah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari).
Dan negarapun akan mewujudkan semua itu dengan
pembiayaan melalui sumber pemasukan yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang di kelola sendiri tanpa campur tangan asing dengan baik dan benar sehingga hasilnya bisa di rasakan oleh masyarakat diantaranya adalah transportasi dan insfrastruktur publik yang memadai dan aman, menyenangkan serta berkualitas tinggi.
Wallahu a’lam bishowab
No comments:
Post a Comment