Media Asing Agence France-Presse (AFP), melalui artikel "4 dead, 22 injured in Indonesia train collision" yang mengutip data pejabat terkait, melaporkan jumlah korban tewas dan luka-luka terbaru dari insiden tabrakan antara Kereta Commuterline Bandung Raya dengan Kereta Api (KA) Turangga pada Jumat (5/1/2024) pukul 06.03 WIB.
Empat orang tewas dan sedikitnya 22 luka-luka saat dua kereta yang membawa ratusan penumpang bertabrakan di Indonesia pada hari Jumat, menambahkan jumlah korban luka yang dilaporkan bervariasi. Media ini juga menyebut gerbong depan kedua kereta hancur berantakan, sementara gerbong lain di belakang tergelincir dan terbalik di jalur yang membelah sawah di provinsi Jawa Barat tersebut.
AFP menyebut kecelakaan transportasi adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Negara kepulauan yang luas di mana bus, kereta api dan bahkan pesawat sering kali sudah tua dan tidak dirawat dengan baik.
Hal yang sama juga disampaikan media berbasis di Hong Kong, BNN Breaking, melalui artikel "Train Collision in Bandung: A Tragic Wake-Up Call for Indonesia's Aging Railway Infrastructure". Dalam artikel tersebut dilaporkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut akibat infrastruktur yang sudah menua. Menurut artikel tersebut, insiden ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk merombak infrastruktur perkeretaapian di Indonesia.
(CNBC Indonesia 05 Januari 2024)
Dua media asing menyoroti berita tentang tabrakan antara Kereta Commuterline Bandung Raya dengan Kereta Api (KA) Turangga pada Jumat (5/1/2024) pukul 06.03 WIB. Kecelakaan terjadi di jalur tunggal (single track) km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur dengan Stasiun Cicalengka. Sebenarnya ini tamparan keras bagi pemerintah Indonesia & sudah saat nya pemerintah mengevaluasi diri, kecelakaan yang bahkan berulang ini apakah human error, system error atau ada faktor yang lainnya.
Infastruktur peninggalan jaman Belanda
Bukan sekali dua kali kecelakaan moda transportasi umum di negeri ini, bahkan tercatat khusus kereta api tahun 2020 - 2023 ada 24 kasus kecelakaan. ( wikipedia)
Bukan kah dengan banyak nya kasus kecelakaan pemerintah harus mengambil langkah cerdas untuk menanggulangi agar tidak terjadi lagi. Tapi bukan nya memperbaiki hal urgent seperti ini, malah pemerintah sedang jorjoran mengalirkan dana triliunan untuk proyek proyek lain yg bahkan tidak begitu mendesak dibanding infastruktur kereta api.
Perombakan infrastruktur perkereta apian indonesia sudah menjadi hal mendesak. Karna infrastruktur perkeretaapian sudah sangat uzur ( tua) sehingga wajar jika kerap terjadi error.
Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir belum ada proyek pengadaan kereta rel listrik (KRL), kereta rel diesel (KRD), maupun kereta rel diesel elektrik (KRDE). Pengadaan terakhir dilakukan pada 2017 sebanyak 4 unit, sedangkan selama 2018—2022 tidak ada pengadaan sama sekali
Perombakan Sektor ini menjadi hal penting karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi umum. Dan lagi, ini terkait keamanan dan kenyamanan bukan hanya penumpang, petugas bahkan masyarakat yg ada disekitar stasiun kereta api.
Mitigasi hal Penting
Pemerintah adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kereta api ini. Karena keamanan merupakan hak dasar masyarakat dan wajib dipenuhi oleh pemerintah. Mitigasi sangat penting diperhatikan dimana upaya meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan adalah tanggung jawab pemerintah, yang tidak bisa diabaikan.
Sistem mitigasi bukan hanya soal uang, saat dana sudah digelontorkan pemerintah bukan berarti urusan selesai. Yang perlu digaris bawahi pemimpin harus memahami bahwa tanggungjawab terhadap rakyat termasuk dalam rangka menjaga keselamatan rakyatnya. Para penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas nyawa rakyat nya, apalagi yg menjadi korban, pertanggungjawaban nya tak hanya didunia tapi sampai diakhirat nanti.
Rasulullah bersabda :
“Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya).
Sayangnya presfektif riayah seperti ini tidak berlaku disistem demokrasi kapitalis. Segala kebijakan pemerintah tidak memberikan kemaslahatan pada rakyat, justru pemerintah lebih berpihak pada pengusaha & pemilik modal. Semua pendanaan & pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan segelintir orang.
Jaminan keamanan dalam transportasi, dibutuhkan oleh rakyat. Tentu upaya ini membutuhkan SDM yang amanah, membutuhkan sdm yang amanah dan memiliki kapabilitas, juga sistem yang aman. Hal ini sering diabaikan dalam sistem kapitalisme mengingat orientasinya lebih bersifat materi yang kadang mengabaikan keselamatan penumpang.
Islam menghormati nyawa, sehingga akan optimal dalam menjamin keselamatan penumpang dalam berbagai kondisi termasuk dalam moda transportasi.
Negara bertanggung jawab menyediakan sistem dan sarana transportaasi yang aman dan wajib mewujudkannya karena kelak akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun akhirat
Oleh karenanya, kita temukan bahwa sepanjang peradaban Islam mampu mewujudkan keamanan transportasi bagi rakyat. Misalnya terkait penyediaan jalan, Dr. Kasem Ajram (1992) dalam bukunya, The Miracle of Islam Science, 2nd Edition memaparkan pesatnya pembangunan infrastruktur transportasi (jalan) yang dilakukan pada masa Khilafah.
“Yang paling canggih adalah jalan-jalan di Kota Baghdad, Irak. Jalannya sudah dilapisi aspal pada abad ke-8 M,” tulis Ajram.
Pembangunan jalan beraspal di Baghdad telah dimulai ketika Khalifah Al-Mansur mendirikannya pada 762 M. Sedangkan negara-negara di Eropa baru mulai membangun jalan pada abad ke-18 M dan kali pertama peradaban Barat mengenal jalan aspal adalah pada 1824 M. Demikian mengagumkan perhatian Islam terhadap keamanan transportasi. Wallahualam.
No comments:
Post a Comment