Oleh: Ana Chandayani
(Pemerhati Sosial)
Mandala Rizky Syaputra (16), siswa SMKN di Samarinda, Kalimantan Timur, meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan dan peradangan parah pada kakinya. Ia terpaksa mengenakan sepatu yang sangat kekecilan selama berminggu-minggu saat menjalani magang. Peristiwa ini viral beberapa waktu lalu dan bukan sekadar tragedi pribadi, tetapi seakan membuka tabir kenyataan pahit tentang wajah Kalimantan Timur hari ini.
Di satu sisi, Kaltim dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam. Batu bara, migas, hutan, hingga berbagai proyek strategis nasional menjadikan daerah ini tampak megah dan menjanjikan. Namun, di sisi lain, rakyat masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang tak kunjung terselesaikan.
Ironinya, di tengah limpahan kekayaan alam dan geliat pembangunan fasilitas elite kekuasaan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat justru sering berada di urutan belakang. Kematian Mandala menjadi simbol luka sosial yang memperlihatkan adanya jarak antara kemewahan pembangunan dan realitas kehidupan masyarakat.
Kalimantan Timur selama ini menjadi salah satu lumbung kekayaan negeri. Hasil tambang dan energi dari tanah Bumi Etam mengalir deras, menghasilkan keuntungan besar bagi negara maupun korporasi. Belum lagi pembangunan kawasan strategis dan berbagai fasilitas megah yang terus dipromosikan sebagai simbol kemajuan.
Namun, pertanyaannya untuk siapa semua kemajuan itu?
Sebab, di balik gedung megah dan proyek bernilai triliunan rupiah, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan hidup. Sebagian wilayah mengalami kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang. Kesenjangan sosial tampak nyata. Fasilitas publik belum sepenuhnya memadai. Bahkan, persoalan keselamatan dan perlindungan masyarakat masih sering terabaikan.
Inilah paradoks negeri kaya. Kekayaan alam melimpah, tetapi tidak otomatis menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Persoalan ini bukan semata kesalahan teknis, melainkan buah dari sistem yang menjadikan materi dan keuntungan sebagai orientasi utama.
Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam lebih banyak dikuasai korporasi dan pemilik modal. Negara sering hanya bertindak sebagai regulator yang membuka jalan investasi sebesar-besarnya. Akibatnya, pengelolaan kekayaan alam tidak sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Tak heran jika pembangunan lebih sering menonjolkan simbol-simbol kekuasaan dan kemewahan elite di banding perlindungan masyarakat. Ketika fasilitas elite berdiri megah, rakyat justru masih bergulat dengan kebutuhan dasar dan rasa aman dalam hidupnya.
Padahal, dalam Islam kekuasaan bukanlah alat untuk bermewah-mewahan. Jabatan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
(HR Bukhari dan Muslim)
Islam juga memiliki aturan tegas terkait pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti tambang, migas, dan energi, merupakan milik umum yang tidak boleh dikuasai segelintir individu ataupun korporasi. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan manfaatnya sebesar-besarnya untuk rakyat.
Dengan pengelolaan ala Islam, hasil SDA digunakan untuk menjamin kebutuhan masyarakat berupa layanan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, keamanan, lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur yang merata. Negara hadir sebagai pelayan rakyat, bukan pelayan pemilik modal.
Islam juga menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat mulia. Karena itu, keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis ataupun pencitraan pembangunan. Pemimpin dalam Islam bukan simbol kemewahan, melainkan teladan kesederhanaan dan pelindung umat.
Kematian Mandala seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Marwah sebuah daerah tidak diukur dari seberapa megah fasilitas kekuasaan berdiri, tetapi dari seberapa besar rakyat merasakan perlindungan dan keadilan.
Kaltim adalah negeri kaya. Sudah seharusnya kekayaan itu menjadi jalan untuk memuliakan manusia, bukan sekadar memperkaya elite dan mempercantik simbol kekuasaan. Sebab, ketika rakyat terus menjadi korban di tengah gemerlap pembangunan, yang perlu dipertanyakan bukan hanya kebijakannya, tetapi juga sistem yang melahirkannya.
Islam menawarkan tata kelola kehidupan yang menempatkan rakyat sebagai amanah, bukan objek kepentingan. Hanya dengan aturan yang berpihak pada kemaslahatan umat, kekayaan negeri benar-benar dapat menghadirkan keberkahan bagi semua.
Wallahu'alam.
No comments:
Post a Comment