Gagalnya Sistem Kapitalisme dalam Menangani Kesehatan

Oleh Nurulhidayatullah

Aktivis Muslimah

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, bahwa obat sirop yang sempat dikonsumsi oleh salah satu korban dalam kasus gagal ginjal terbaru sejak Desember sesuai standar dan aman di gunakan. Seperti diberitakan, korban mengonsumsi obat sirop merek Prakxion sebelum menderita gagal ginjal akut dan kemudian meninggal dunia. Merek tersebut sudah dinyatakan  aman oleh BPOM, menyusul rentetan kasus gagal ginjal akut pada anak (GGAPA) Desember lalu. 

Pengujian terbaru yang di lakukan terhadap tujuh sampel obat tersebut pada Februari menunjkkan semua sampel memenuhi ambang batas kandungan etilen glikol (EG) cemaran yang di duga menyebabkan  gagal ginjal akut menurut BPOM. Namun, dalam rangka kehati-hatian, BPOM masih memerintahkan penghentian sementara produksi dan distribusi Praxion. Pemegang izin edar Praxion, PT Pharos Indonesia, sudah melakukan voluntary recall (penarikan secara sukarela). Tentu melihat kondisi seperti ini seharusnya menjadi keutamaan yang harus di berikan perhatian besar kepada masysrakat yang sedang  kesusahan dalam ranah kesehatan apalagi berkaitan dengan obat obatan, salah satu yang seharusnya menjadi tugas utama dari pemerintah sendiri untuk menangani hal demikian,  karena untuk menjaga keselamatan dari rakyat  nya. 

Apalagi untuk kalangan rakyat biasa ketika mereka tidak mampu untuk membayar biaya dari segi kesehatan, itu sangat miris bahkan dalam prosesnya pun persulit, harus mengurus surat surat, yang itu memakan waktu, dan bukannya semakin mempermudah justru sebaliknya, makin di persulit, hidup dalam kungkungan system saat ini memang akan terus terzalimi, bahkan dari kelalaian pemimpin dalam melihat kondisi masyarakat, yang sedang kritis dalam masalah kesehatan pun perlu di perhatikan oleh pemerintah. Untuk memberikan warning agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan, tapi justru dalam sistem kapitalisme saat ini justru mellihat kasus yang terjadi terlebih dahulu baru mreka mencari solusi untuk penyelasaiannya, bahkan dalam kasus obat ini salah satunya bagaimana lalainya seorang pemimpin ketika menanganinya bahkan bisa menghilangkan nyawa dari rakyatnya. 

Mirisnya kasus seperti ini bukannya dijadikan bahan evaluasi untuk pihak pemerintah justru, mereka malah berfokus hal yang lain, yang akhirnya kelalaian seperti ini akan terus terjadi selama memang solusi yang di berikan tidak sesuai dengan probem yang sedang di hadapi oleh masyarakat sendiri, dan itu tidak mampu memberkan, kesejahteraan bagi rakyatnya dan keamanan bagi rakyatnya, tetapi rakyat makin tersiksa dengan banyaknya kebijakan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah sehingga  makin memepersulit keadaan dari masyarakat.

Bagaimana perbedaan jaminan kesehatan dalam sistem Islam sangat berbanding terbalik dengan sistem sekuler kapitalis saat ini.

Dalam Islam sendiri, fungsi negara sebagai periayah akan mereduksi kelalaian negara dalam sistem kapitalisme. Dalam perspektif Islam, penyelenggara sistem kesehatan betumpu pada negara sebagai penjamin kebutuhan dasar masyarakat, konsep jaminan kesehatan dalam sistem Islam, 

Pertama, kesehatan adalah kebutuhan pokok pelayanan publik, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badanya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR. Bukhori) artinya tidak ada komersialisasi di bidang kesehatan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun.

Kedua, negara bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan jaminan kesehatan setiap individu rakyat. Mulai dari aspek pembiayaan kesehatan,, penyedia dan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan Pendidikan SDM kesehatan penyedia sarana dan fasilitas kesehatan (alat kesehatan, obat obatan, dan tekologi kesehatan) serta sarana yang lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan (instalasi listrik, air bersih,transportasi, dan tata kelola infrastruktur publik lainnya yang berkaitan terlaksananya sistem kesehatan.

Ketiga, pembiyaan sector kesehatan, semua pembiayaan di sector ini bersumber dari pos-pos pendapatan negara,seperti hasil hutan, barang tambang, harta ganimah, fai, kharja, jizyah, usyur, dan pengelolaan harta milik negara lainya.

Keempat, kendali mutu sistem kesehatan. Konsep kendali mutu jaminan kesehatan dalam Islam berpedoman pada tiga strategi utama, yakni administrasi yang sederhana,segera dalam pelaksanaan, dan di laksanakan oleh individu yang kapabel.

Pemerintahan Islam juga memiliki empat prinsip dalam pelayanan kesehatan, 1.universal, artinya semua warga negara berhak mendapat layanan kesehatan,, 2. Masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan tanpa terhalangi kondisi geografis atau lokasi pelayanan kesehatan yang jauh. 3. Bebas biaya yang berarti setiap warga berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis tanpa di pungut biaya. 4. Pelayanan mengikuti kebutuhan medis dan selalu tersedia.

Kelima, upaya promotive dan preventive berbasis sistem artinya, Islam di terapkan secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari penerapan system ekonomi yang menyejahterakan, sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam, sistem sosial yang mencegah perilaku maksiat, sistem sanksi yang tegas, dan kebiasaan yang diajarkan dalam Islam seperti makanan sehat dan halal, tidak ada budaya konsumtif, berlebihan.dll.

Dengan demikian akan terwujud masyarakat dengan kontrol emosi yang sehat, pola makan dan hidup sehat, lingkungan bersih dan pergaulan yang sehat dan syari demikianlah jaminan kesehatan pemerintahan Islam yang terlaksana secara solutif dan aplikatif. 

Wallahualam bissawab