Proyek China di Rempang, Bermotif Penjajahan?

Oleh Nur Fitriyah Asri

Penulis Ideologis Bela Islam Akademi Menulis Kreatif

Merdeka ... merdeka ... merdeka! Apa kita sudah merdeka? Wahai rakyat Indonesia, dengan adanya insiden di Rempang sebenarnya negeri ini sedang dijajah, penjajahan gaya baru. Jokowi dan rezimnya telah berubah menjadi penjajah terhadap rakyatnya sendiri. Mengapa? Semua itu dilakukan untuk menyenangkan tuannya yaitu, penjajah global China. Seharusnya Jokowi yang segera kosongkan Istana, bukan Rempang. Teriakan lantang pengacara dan aktivis Islam, Kurnia Tri Royani saat berorasi aksi bela Rempang, Jakarta. (https://youtu.be/s00Y_1-0-SE?si, 29/9/2023)

Rempang Digadaikan ke China

Penolakan warga atas rencana pembangunan pabrik Rempang Eco City berujung bentrok pada 7 September 2023 dengan aparat gabungan dari TNI-Polri. Hal ini mengakibatkan korban berjatuhan dan luka batin yang mendalam. Penyebab munculnya konflik adalah pemerintah ngotot melanjutkan pengembangan proyek Rempang Eco City milik China dengan menggusur pemukiman warga melayu di 16 kampung tua dan situs sejarah pulau Rempang. 

Hal ini disebabkan secara tiba-tiba pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080. Sementara itu kawasan Rempang segera akan didirikan pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Grup dengan investasi sekitar Rp174 triliun. Karena itu Rempang harus dikosongkan.

Menteri Agraria Hadi Tjahjanto mengatakan tanah Rempang yang ditempati warga tidak mempunyai sertifikat. Oleh sebab itu statusnya menjadi hak negara (PSN) yang pengelolaannya telah diberikan kepada investor. Jadi, pemerintah harus mengosongkan tanah Rempang paling lambat 28 September 2023. Tentu saja warga Rempang menolak untuk  mempertahankan hak miliknya sebagai tanah ulayat, yakni tanah bersama para warga masyarakat hukum adat, yang dihuni turun-temurun sejak 1834 sebelum republik ini berdiri. Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi menjanjikan akan memberikan sertifikat kepada tanah milik warga Rempang. Nyatanya bohong, justru memihak investor.

Proyek Rempang Ancam Kedaulatan Negara

Kita semua tahu bahwa China adalah negara penjajah. Melalui investasi jebakan batman utang inilah China menjajah. Banyak negara menjadi korbannya, yakni Sri Lanka, Zimbabwe, Uganda, Maladewa, Kenya, dan lainnya. Lebih dari itu, China sikapnya sangat membenci muslim Uyghur. Lebih gawat lagi proyek Rempang menyangkut pertahanan dan kedaulatan negara Indonesia.

Pasalnya, telah kita ketahui bersama bahwa China melakukan ekspansi di sebagian wilayah Indonesia yang merupakan perairan strategis, yakni di Laut China Selatan (LCS). Secara sepihak China mengeklaim berupa Nine Dast Line dan diperbarui dengan Ten Dash Line. Hal ini berdampak pada hilangnya wilayah kedaulatan Indonesia lebih kurang 83.000 km persegi atau 30% dari luas wilayah lautnya. Artinya, China dengan jelas melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1882) yang secara tegas menyatakan perairan Natuna adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Jadi, klaim sepihak China jelas-jelas mengancam pertahanan dan kedaulatan Indonesia. Ironisnya, Rezim Jokowi malah merangkul dan menganggap remeh masalah besar ini.

Terkait dengan pengembangan proyek kaca Xinyi China yang konon mampu menyerap tenaga kerja sekitar 35.000 orang dapat menjadi ancaman tambahan terhadap kedaulatan dan keamanan negara kita. Betapa tidak, UU Omnibus Law Cipta Kerja telah mengaturnya dan berpihak pada investor, tidak sekadar memuluskan investasi. Namun, ada syarat yang membolehkan investor membawa tenaga kerja dari negaranya. Contohnya di Padang-Sumatera Barat, di Morowali-Sulawesi, dan lainnya. Lebih dari itu, di duga arah ke depannya Rempang akan lepas secara sistemik untuk dijadikan pangkalan  Militer China. Mengingat pulau Rempang berada di wilayah LCS yang diklaim China Ten Dash Line, waspadalah!

Sejatinya investasi adalah pintu masuk penjajahan. Melalui kebijakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah meniscayakan bagian wilayah Indonesia akan terlepas satu demi satu. Oleh sebab itu, stop investasi, tolak penjajah China, dan adili pengkhianat bangsa. Caranya hanya dengan mengganti sistem demokrasi kapitalis yang telah nyata kerusakannya dan kembali pada sistem Islam.

Islam Aturan Sempurna

Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, melainkan mengatur semua aspek kehidupan.Termasuk panduan bagaimana seharusnya  penguasa yang diberi amanah untuk mengelola kekayaan alam.

Pada dasarnya kerjasama dengan asing dalam pandangan Islam adalah mubah (boleh), asalkan akad kerja samanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, ada ketentuan-ketentuan di antaranya: 

1. Kerja sama perdagangan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau negara ditentukan oleh status negaranya. Misalnya, hubungan baik dengan individu tetapi negaranya memusuhi Islam maka syariat melarang kita bekerja sama dengan orang tersebut selama masih menjadi warga negara tersebut maupun negara yang mewakili.

2. Kerja sama atau perjanjian untuk perdagangan antara perusahaan (pebisnis) dengan negara muhariban fi'lan, yaitu negara secara de fakto (nyata) memusuhi kaum muslimin dan negara Islam. contohnya, menduduki wilayah kaum muslimin, menghina Rasulullah saw. membakar Al-Qur'an maka syariat Islam melarang sama sekali untuk bekerja sama.

3. Boleh bekerja sama dengan muhariban hukman, yakni negara di luar wilayah Negara Islam (khilafah) tetapi secara riil tidak memusuhi Islam. Perjanjian  paling lama dua tahun karena ada kepentingan-kepentingan strategis.

4. Bentuk kerja samanya (investasi) ada hak untuk memilih syirkah. Namun, tidak boleh kerja sama untuk harta milik umum, larangan ini bersifat mutlak (permanen).  Sebagaimana sabda Rasulullah saw. "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Selain itu, Islam memberikan pedoman pada seorang pemimpin dalam tanggung jawabnya terhadap negara dan rakyatnya. Seorang pemimpin (khalifah) sebagai raa'in (mengurus) rakyatnya dan sebagai junnah (perisai) untuk rakyat dan negaranya. Oleh karena itu, kemaslahatan dan kesejahteraan umat menjadi prioritas yang pertama dan utama. Bukan berpihak pada asing/investor seperti pada sistem demokrasi sekuler selama ini.

Pada hakikatnya seorang pemimpin (khalifah) dalam mengatur dan mengurusi umat, serta negara dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, dilandasi akidah Islam dan ketakwaan yang kuat. Hal ini akan menjadikan seorang penguasa (khalifah) dicintai dan mencintai rakyatnya hanya semata mengharap rida Allah Swt. 

Karakter kuat kepemimpinan  tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya. Di antaranya ada pada diri Khalifah Abdul Hamid II, di masa akhir kekhilafahan Ustmani. Beliau adalah penjaga warisan umat Islam. Selama memerintah   banyak capaian-capaian yang menakjubkan di semua bidang. Khalifah Abdul Hamid II disebut sebagai benteng terakhir dalam upaya menjaga persatuan dunia Islam. Beliau senantiasa mengingatkan dan menyeru pentingnya nilai ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin dunia. Tidak ada lagi kebangkitan dan kejayaan di masa depan kecuali dengan persatuan umat Islam. "Memang waktunya belum datang, tapi dia akan datang," tulisnya dalam buku catatan pribadinya.

Khalifah Abdul Hamid II, menolak permintaan Theodore Herzl tokoh pendiri Negara Zionis Israel, agar memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk Yahudi. Permintaan itu untuk kesekian kalinya ditolak mentah-mentah. Terakhir dengan tidak punya rasa malu menghadap Khalifah Abdul Hamid II dengan membawa sogokan yang spektakuler, yakni uang sebesar 150 juta poundsterling khusus untuk khalifah; membayar semua utang Khilafah Ustmaniyyah yang mencapai 33 juta poundsterling; membangunkan kapal induk dengan biaya 120 juta frank; memberi pinjaman 5 juta poundsterling tanpa bunga; dan membangun Universitas Ustmaniyyah di Palestina.

Namun, kesemuanya ditolak oleh Sang Khalifah. Bahkan tidak bersedia menemui, hanya diwakilkan kepada perdana menteri Tahsin Basya, sambil berpesan, "Nasihati Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini (Palestina)  karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam." 

Lebih lanjut Khalifah Abdul Hamid II, mengatakan umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi disilakan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya."

Itulah gambaran seorang pemimpin dalam sistem Islam (khilafah), yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan lainnya. Oleh sebab itu, saatnya kita perjuangkan tegaknya kembali khilafah yang akan menjadi junnah (perisai) untuk seluruh umat manusia di dunia baik muslim dan nonmuslim. Wallahu'alam bisawwab.