Oleh Ranti Nuarita S. Sos.
Aktivis Muslimah
Baru-baru ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan pernyataan yang menekankan mengenai pentingnya peran media untuk menjaga stabilitas politik menjelang pemilu 2024.
Mengutip dari media online Wapres.go.id, Sabtu (09/09/2023) Ia mengungkapkan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Wapres pun menggarisbawahi integritas media sebagai salah satu faktor penentu dalam mengatasi tantangan seperti disintegrasi bangsa dan penyebaran hoaks. Ia mengatakan integritas daripada media itu menjadi sesuatu yang harus dijaga, karena perannya sangat besar.
Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam dunia jurnalistik dikenal istilah “cover both sides” secara sederhana artinya adalah berimbang juga tak memihak. Adapun tujuan dari prinsip ini adalah agar masyarakat bisa menerima informasi yang benar sebagaimana adanya, tanpa tendensi apa pun untuk menggiring masyarakat pada satu opini tertentu. Berdasarkan prinsip "cover both sides" media seharusnya dijalankan oleh orang-orang independen yang dalam hal ini tidak berhubungan atau terlibat dengan partai politik maupun simpatisan satu golongan tertentu. Namun, sulit dimungkiri kenyataan yang ada saat ini media justru dimiliki oleh individu-individu yang mana mereka merupakan para tokoh yang ikut bersaing di ranah politik Indonesia.
Pada realitasnya banyak fakta menunjukkan, betapa media sudah dikooptasi penguasa. Setidaknya, banyak yang memandang bahwa penguasa hari ini telah berhasil membangun situasi yang membuat media kehilangan netralitas dan profesionalitas, tunduk pada kehendak kekuasaan dan para kapitalis pendukungnya.
Diakui ataupun tidak media dalam dominasi sistem kehidupan hari ini cenderung jauh dari fungsi yang semestinya. Alih-alih sebagai alat kontrol sosial, hari ini media justru cenderung menjadi alat politik, untuk melanggengkan kekuasaan, juga menjadi alat utama proyek pencitraan. Bahkan media dalam sistem kehidupan hari ini nyaris melupakan fungsi utama, yakni sebagai penjaga juga pendidik masyarakat, agar nalar sehat dan moral kebaikan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Lebih jauh media bahkan menjadi alat penyebar hoax, fitnah, sekaligus penebar racun pemikiran juga budaya yang merusak moral dan pemikiran masyarakat, khususnya generasi muda. Akibatnya, tolok ukur kebenaran dan kebaikan pun makin pudar di tengah masyarakat.
Bukan tanpa alasan, sejatinya kondisi media saat ini memang sangat diniscayakan ketika sekularisme, liberalisme menjadi paradigma kehidupan, termasuk dalam urusan media. Sistem kapitalisme sekularisme yang termasuk di dalamnya demokrasi neoliberal yang diterapkan juga dipertahankan hingga saat ini, telah berhasil menempatkan media sebagai alat penjaga rezim kekuasaan sekaligus perekat lingkaran bisnis para kapitalis tanpa batas. Perusahaan-perusahaan media bahkan telah menjadi bagian penting jaringan korporasi internasional. Media memiliki posisi menjadi pengiklan seluruh produk kapitalisme, mulai dari produk barang sampai pemikiran, tak heran jika antara rezim penguasa, kapitalis, dan perusahaan media terjalin hubungan yang saling menguntungkan juga saling mengukuhkan.
Berbeda dengan paradigma Islam dalam Islam, media digunakan sebagai sarana menebar kebaikan, alat kontrol juga sarana syiar dakwah Islam, di dalam maupun di luar negeri. Media memiliki peran politis juga strategis sebagai benteng penjaga umat serta negara. Sehingga menjadikan suasana taat senantiasa tercipta dan wibawa negara tetap terus terjaga.
Peluang penyelewengan fungsi media sebagai alat penguasa ataupun alat propaganda keburukan pun ditutup oleh paradigma Islam tentang fungsi kekuasaan juga kepemimpinan itu sendiri. Di mana dalam Islam, kekuasaan juga kepemimpinan adalah amanah yang menyangkut dunia akhirat. Bukan alat untuk meraup materi, kepentingan pribadi dan kelompok. Islam dengan tegas mengajarkan bahwa seseorang yang dipilih sebagai penguasa atau pemimpin, harus paham dan bertanggung jawab menjadikan kekuasaan hanya untuk menerapkan syariat Islam atas seluruh rakyat atau warga negara tanpa kecuali. Karena dengan syariat tersebut kepemimpinan seorang penguasa siapapun dia akan dipandu. Pemimpin dalam Islam (khalifah) akan terus menjaga dan dijaga agar seluruh amanahnya, sebagai pengurus dan perisai umat bisa terlaksana dengan baik, semuanya atas dorongan motivasi ruhiyah berdasarkan akidah Islam. Tak perlu pencitraan ataupun pengakuan.
Itulah yang dapat menjadikan kehidupan dalam masyarakat Islam jauh dari kerusakan, penuh kedamaian, dan keadilan. Suasana keimanan dan keterikatan terhadap syariat juga terjaga. Kondisi demikian memungkinkan negara mudah dalam membangun peradaban cemerlang. Pada akhirnya wibawa juga eksistensi negara Islam sebagai negara pertama dan umat Islam sebagai umat terbaik pun terbangun dengan sendirinya.
Belum cukup sampai di situ, kontrol negara dalam paradigma Islam juga akan sangat ketat terhadap kerja media. Negara akan memastikan kerja media tak keluar dari koridor hukum-hukum syarak. Lembaga penerangan atau i'lamiyah, akan senantiasa memastikan konten berita tak membawa keburukan bagi warga negaranya. Termasuk menjaga tersebar luasnya pemikiran Barat/asing maupun budaya yang tak sesuai dengan syariat Islam.
Negara juga akan memberi sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran. Meski ada kontrol ketat terhadap kerja media seperti itu, negara tidak otoriter atau mengekang kebebasan media. Negara juga tidak akan menjadikan media sebagai pengabdi pada rezim penguasa/pemimpin. Karena tujuan utamanya hanya untuk melangsungkan kehidupan Islam melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh.
Pemimpin juga masyarakat sangat paham, bahwa kerja media adalah bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan dan ikhtiar menguatkan ketaatan, mengemban risalah Islam ke seluruh alam, bukan sebagai alat untuk saling menjatuhkan, apalagi menyebarluaskan kebohongan, dan keburukan. Paradigma inilah yang seharusnya dihadirkan kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Masyarakat harus menyadari bahwa akar problem kerusakan hari ini justru ada pada sistem buruk yang dikukuhkan oleh rezim penguasa, dan didukung para kapitalis yang diuntungkan, serta dijaga oleh media sekuler milik mereka.
Inilah urgensi pentingnya masyarakat untuk segera mendukung, bergabung dalam perjuangan meruntuhkan sistem kapitalisme sekularisme dan mewujudkan sistem Islam agar keberkahan segera kembali menaungi kehidupan.
Wallahualam bissawab.
