Oleh: Sukey
Aktivis muslimah ngaji
Alam yang tunduk pada sunatullah keteraturan ciptaan Allah ‘Azza wa Jalla kembali membuka aib kelalaian rezim demokrasi. Kali ini, gempa bermagnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21-11-2022). Sebanyak tiga korban gempa di Cianjur hari ini ditemukan. Angka itu menambah jumlah korban meninggal menjadi 334 orang. Sementara itu, korban luka berat mencapai 593 orang, korban luka berat yang saat ini masih dirawat di semua rumah sakit di Cianjur berjumlah 49 orang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut pihaknya mencatat ada 378 kali gempa susulan di Cianjur, Jawa Barat. Gempa ini terhitung hingga Sabtu pagi ini pukul 07.00 WIB, (news.detik.com; 03/12/2022).
Sementara kerugian materiil akibat gempa yakni 58.049 rumah rusak. Kemudian 25.186 rumah mengalami rusak berat, rusak sedang 12.496, dan rumah yang mengalami rusak ringan 20.367 rumah. Infrastruktur yang rusak diantaranya 368 sekolah, 144 tempat ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 16 gedung atau perkantoran. Sebanyak 16 kecamatan dan 146 desa terdampak gempa ini (antaranews.com, 26/11/2022).
Sungguh tragis, kematian massal berulang di tengah panjangnya catatan sejarah gempa, juga berlimpahnya ilmu pengetahuan dan teknologi infrastruktur tahan gempa, serta para ahlinya bagi upaya mitigasi struktural dan nonstruktural. Artinya, bukan gempa yang membunuh, melainkan tangan penguasa yang lalai dengan politik perumahan kapitalistik. Sungguh berbahaya jika kelalaian ini tidak segera diakhiri. Pasalnya, gempa adalah bagian dari kehidupan Indonesia sebagai konsekuensi geografisnya.
Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar Peneliti Pusat Riset Geospasial – Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa dalam sekitar seabad terakhir, ada tujuh gempa besar di sepanjang Sesar Cimandiri, yaitu gempa Pelabuhan Ratu (1900), gempa Padalarang (1910), gempa Conggeang (1948), gempa Tanjungsari (1972), gempa Cibadak (1973), gempa Gandasoli (1982), dan gempa Sukabumi (2001).
Indonesia yang dikenal rawan bencana dengan lempeng aktif, gunung api aktif, bencana hidrometeorologi berupa banjir rob, banjir bandang dan tanah longsor, tampaknya perlu serius dalam mitigasi bencananya. Bahkan terbaru yang menjadi ancaman lanjutan adalah lempeng baribis yang mengancam Jakarta sampai pulau Jawa dengan tsunami setinggi 34 meter. Namun, ketika kondisi penanganan bencana masih ala kadarnya seperti saat ini tidak menutup kemungkinan kejadian serupa seperti gempa Cianjur akan diprediksi terjadi.
Mitigasi bencana yang seadanya dan tata kelola yang ala kadarnya disebabkan karena ketiadaan atau sulitnya koordinasi di antara pejabat dan instansi terkait serta minimnya prioritas anggaran negara untuk antisipasi. Sudah menjadi fakta bahwa Indonesia berada di wilayah tiga patahan lempeng bumi membuat negeri ini rawan bencana seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Ini, karena tata kelola urusan rakyat belum menjadi visi utama para pemangku kebijakan tak terkecuali dalam menangani bencana baik secara preventif maupun kuratif. Pembangunan fasilitas publik masih berorientasi pada keuntungan dan pasar.
Seharusnya aturan bangunan di daerah rawan gempa wajib diperketat. Dinas PU bersama BPBD perlu lebih proaktif memeriksa kekuatan bangunan di daerah rawan gempa. Termasuk bangunan infrastrukturnya, sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat juga harus massif dikabarkan ke masyarakat, tidak melulu fokus rehabilitasi dan recovery setelah bencana terjadi.
Kapitalisme, Akar Masalah
Mentalitas birokrat yang abai terhadap kepentingan rakyat sepertinya akan semakin sulit menggambarkan bahwa penanganan bencana akan lebih baik ke depan. Simak saja bagaimana luka para korban gempa di Cianjur masih menganga, bahkan masih belum jelas mereka akan tinggal dimana setelah gempa meluluhlantakkan rumah-rumahnya dan merenggut nyawa keluarga mereka tercinta, kondisi rakyat yang dirundung duka lara.
Bukannya dipastikan semua tertangani dengan optimal. Mereka justru menghabiskan dana sekitar 100 miliyar hanya demi mengumpulkan para relawan di GBK hari Sabtu 26 November 2022 untuk menyongsong tahun politik 2024, seakan empati kepada korban bencana telah benar-benar sirna. Namun, hilangnya empati para pemimpin negeri ini, sungguh sebuah ironi. Di tengah kesedihan yang melanda saudara-saudara kita di Cianjur, yaitu terlaksananya sebuah agenda besar yang mengatasnamakan doa dan istighosah kubra bersama.
Apabila ditelisik, akar kelalaian pengurusan kehidupan masyarakat, khususnya pemenuhan hajat hidup perumahan, berawal dari adanya rezim berkuasa sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler kapitalisme. Ini karena sistem kehidupan paling berperan dalam pembentukan watak rezim.
Sekularisme dan kapitalisme sebagai akar masalah juga terlihat dari visi negara yang nihil dari aspek ri’ayah (pengurusan) umat. Tata kelola pemerintahan yang baik menurut pandangan sekularisme berwujud keberadaan negara sebagai regulator bagi kepentingan korporasi. Fungsi yang tidak sehat menjadi tuntutan negara demokrasi dengan konsep good governance-nya. Oleh karenanya, tidaklah heran apabila kebijakan negara tidak lagi tulus untuk kemaslahatan masyarakat.
Sementara itu, sistem kehidupan sekuler terpancar dari akidah rusak yang kompromistis dan mengabaikan kebenaran sebagai asasnya. Tidak heran jika rezim mengabaikan kebenaran ilmu pengetahuan dan peringatan pakar bahwa Indonesia berada di wilayah rawan gempa yang sangat berbahaya apabila infrastruktur tidak berkonstruksi tahan gempa.
Pada saat yang sama, politik perumahan kapitalistik yang didukung sistem kehidupan kapitalisme dan abainya negara menjamin pemenuhan kebutuhan rumah, mengakibatkan biaya pembangunan rumah dan harga rumah menjadi sangat mahal. Hanya 56,75% keluarga tinggal di rumah layak, sedangkan puluhan juta lainnya hidup di hunian tidak layak. Dalam sistem kapitalisme ini rakyat dibiarkan hidup layaknya di hutan rimba. Yang kuat adalah yang mampu bertahan hidup sementara yang lemah akan tumbang. Bagi rakyat yang kaya, mereka bisa membangun bangunan yang tahan gempa, sementara yang miskin hanya pasrah dengan tempat tinggal yang bisa roboh hanya dengan guncangan kecil.
Jargon demokrasi yang awalnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berubah menjadi dari pengusaha oleh pengusaha dan untuk pengusaha. Maka sangat wajar kiranya jika kepentingan rakyatnya selalu terpinggirkan dan rakyat selalu dalam nestapa. Hal itu disebabkan negara abai terhadap pengurusan urusan rakyatnya, kondisi yang sungguh berbeda ketika terjadi bencana saat Islam berkuasa.
Artinya, kelalaian rezim ini bersifat sistemis. Upaya tambal sulam apa pun pada persoalan bersifat sistemis hanyalah solusi palsu yang akan memperpanjang kesengsaraan publik. Sungguh, telah datang peringatan Allah ‘Azza wa Jalla,
ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)," (QS. Ar-Rum 30: Ayat 41).
Islam Mampu Memberikan Solusi Tuntas
Umar ibn al-Khaṭṭāb RA ketika terjadi gempa di era kepemimpinannya. Saat terjadi gempa, ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb RA tidak bicara soal jumlah korban jiwa, harta dan benda. Apalagi membahas pertemuan lempeng ini dan itu.
Ketika terjadi musibah gempa pada era kepemimpinan ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb RA, ia berkata kepada penduduk Madinah:
"Wahai Manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andai kata gempa ini kembali terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi!”
Umar ibn al-Khaṭṭāb RA mengingatkan agar umat Islam saat itu bertaubat karena gempa itu adalah peringatan dari Allah atas dosa-dosa hamba-Nya. Kemudian ketika bencana paceklik, maka Umar bersumpah tidak akan makan daging, beliau hanya makan roti keras dan minyak Samin, itu pun jika beliau benar-benar lapar. Di beberapa riwayat, istri beliau menyodorkan daging untuk beliau makan beliau hanya menyampaikan kepada istrinya, bahwa beliau tidak akan makan daging selama rakyatnya kelaparan. Begitulah Khalifah Umar bin Khattab pemimpin umat Islam saat itu. Pemimpin dalam Islam benar-benar mengurusi rakyatnya.
Dalam penanganan musibah, Islam telah menggariskan kebijakan-kebijakan komprehensif yang tegak di atas aqidah Islam serta prinsip-prinsip pengaturannya didasarkan pada syariat Islam. Kepemimpinan Islam sebagai penanggung jawab seluruh urusan rakyat wajib mengatasi potensi terjadinya bencana alam sehingga tujuan kemaslahatan untuk rakyat pun tercapai. Islam akan menempuh dua langkah strategi sekaligus yaitu preventif dan kuratif. “Kebijakan preventif dilakukan sebelum terjadinya bencana atau pra bencana. Tujuannya untuk mencegah atau menghindarkan penduduk dari bencana. Sedangkan kebijakan kuratif dilakukan setelah terjadinya bencana.
Adapun negara, keberadaannya adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas jaminan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Tidak saja dari aspek kuantitas, melainkan juga kualitasnya. Pendirian bangunan hanya akan diizinkan apabila sudah memenuhi kriteria keamanan, termasuk aspek rencana tata ruang wilayah dan berkonstruksi tahan gempa. Di samping itu, juga harus memenuhi tuntutan syariat, khususnya segi fungsi dan model bangunan rumah, serta kriteria kesehatan dan kenyamanan.
Rancangan tata ruang wilayah sendiri diformulasikan selain berdasarkan aspek kemaslahatan dan segi kebenaran sains, juga harus berlandaskan pada politik dalam dan luar negeri Khilafah yang bervisi mewujudkan rahmatan lil ‘aalamiin. Tercatat dalam sejarah peradaban Islam, penyelenggaraan kemaslahatan publik benar-benar berada di puncak kebaikan, tidak terkecuali pembangunan pemukiman penduduk dan perkotaan.
Di wilayah rawan gempa, penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa begitu diperhatikan. Sinan (1489—1588), misalnya, arsitek utama Kekhalifahan Ottoman, selama karier panjangnya dalam melayani tiga Khalifah di Turki, ia telah merancang dan mendirikan 477 bangunan. Karyanya termasuk Masjid Selimiye di Edirne, bermenara tertinggi, tetapi paling tahan gempa di seluruh Turki. (nationalgeographic[dot]com, 19-1-2012).
Selain itu, kita masih bisa menyaksikan di sejumlah kota tua, seperti di Persia dan Khasmir, terdapat keagungan arsitektur era peradaban Islam. Meski wilayah tersebut sudah berkali-kali dilanda gempa, bangunan-bangunan tersebut tetap berdiri kokoh hingga kini. Bukan hanya keindahan bangunan yang dikedepankan, melainkan juga aspek kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan jiwa masyarakat. Semuanya berlangsung di atas kaidah-kaidah syariat.
Lebih dari itu, ajaran Islam yang Allah ‘Azza Wa Jalla wajibkan pada kita semua. Keberadaannya menjadi kunci terbukanya pintu-pintu keberkahan.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96).
No comments:
Post a Comment