Oleh. Ummu Arshi
Saat ini, Bulog kekurangan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog hanya mencapai 594.856 ton per 22 November 2022. Jumlah cadangan beras pemerintah atau CBP tersebut jauh di bawah angka ideal minimal sebesar 1,2 juta ton. Hal ini terjadi karena penyerapan beras oleh Bulog rendah. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri. Namun demikian, penyerapan tersebut masih di bawah target. "Dalam proses perjalanannya, penyerapan masih jauh dari target yang dtentukan," ujar pria yang akrab dipanggil Buwas tersebut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11). Maka menurutnya, impor adalah solusi untuk memenuhi target CBP.
Dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) antara Presiden, Kementan, BPN Bulog, serta stake holder lainnya pada bulan november, Bulog mengusulkan untuk impor sehingga bisa memenuhi target CBP. Namun, Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan beras Bulog sebesar 600 ribu ton dari dalam negeri. Hingga batas yang ditentukan, Kementan gagal memenuhi janjinya untuk memenuhi 600 ribu ton kebutuhan beras Bulog. Di sisi lain, para petani enggan menjual beras ke Bulog dikarenakan harga beras saat ini sedang tinggi, sementara Bulog membeli dengan harga yang lebih rendah.(Katadata.com, 26/11)
Persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan buruknya koordinasi pihak terkait. Seharusnya, Pemerintah dapat meminimalisir terjadinya kegagalan penyerapan beras dengan cara merencanakan kapan waktu yang tepat untuk menyerap beras dalam jumlah yang lebih banyak. Agar cadangan beras tetap stabil. Pada saat panen raya dan kondisi beras berlebih misalnya, kemungkinan harga akan turun. Pada saat itulah penyerapan beras harus dimaksimalkan. Sehingga saat harga beras mulai naik, Pemerintah bisa menjualnya dengan harga murah. Dengan begitu, kestabilan harga akan tetap terjaga.
Koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementan juga harus ditingkatkan. Janji adalah hal yang mutlak harus ditepati. Dalam Islam, orang yang tidak menepati janji merupakan salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Buruknya koordinasi ini harus dicari akar permasalahannya. Jika permasalahannya dari produksi petani yang menurun, maka Kementan harus memberikan solusi yang tepat. Dengan memberikan penyuluhan terkait cara menghadapi cuaca yang ekstrem. Pun dengan memberikan harga pupuk yang murah kepada petani.
Kebijakan Pemerintah dalam mengelola pangan pun sangat berpengaruh. Saat ini, pengeloaan pangan di sistem pemerintahan kita sangat buruk. Akibat kapitalisme yang digunakan, dengan sekularisme sebagai asasnya. Menjadikan pengelolaan pangan bersifat kapitalistik yang hanya dikuasai oleh pemodal. Keuntungan yang sebanyak-banyaknyalah yang menjadi tujuan utama mereka. Termasuk menaikkan harga pupuk yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Sampai sini berarti ada yang salah dalam pengelolaan pangan di negara kita.
Islam memiliki sistem pengelolaan terbaik. Termasuk dalam pengelolaan pangan. Pemerintahan Islam dalam naungan khilafah, akan memastikan bahwa stok pangan mencukupi untuk rakyatnya. Seorang kepala negara, yakni khalifah memiliki tanggung jawab besar akan hal tersebut Memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Seperti yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Beliau terjun langsung ke lingkungan rakyatnya pada malam hari demi memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Sampai mendengar tangisan anak-anak, lalu melihat seorang ibu yang sedang memasak batu untuk anak-anaknya karena tak memiliki bahan makanan untuk dimasak. Seketika sang khalifah langsung mengambilkan stok makanan dari baitulmal dan membopongnya sendiri untuk keluarga yang sedang kelaparan tersebut.
Dalam Islam, seorang kepala negara atau khalifah memiliki tugas untuk melayani rakyatnya. Bukan rakyat yang melayani pemerintah seperti halnya di sistem kapitalisme saat ini. Maka, seorang khalifah akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Mereka takut akan hisab atas amanah yang mereka emban selama di dunia. Termasuk dalam memperhatikan urusan pangan demi kesejahteraan rakyatnya.
Dalam hal pengelolaan pangan pun demikian, pemerintah akan memperhatikan dengan detail seluruh aspek-aspeknya. Mulai dari proses produksi pangan, seperti penyediaan lahan, pupuk, kualitas yang akan dihasilkan, dan memperhatikan kesejahteraan petaninya. Lalu proses pendistribusiannya, tidak boleh ada makelar yang menimbun barang agar bisa dijual dengan harga yang tinggi saat barang langka. Pemerintah memonitor kestabilan harga di pasar. Tidak akan terjadi kenaikan atau penurunan harga secara drastis yang hanya akan merugikan rakyat. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara akan menjamin ketersediaan cadangan pangan dan melindungi petani beras sehingga dapat berproduksi secara optimal.
Wallahu'alam bishawwab
No comments:
Post a Comment