OLEH : UMMU ALVIN
Pemerintah berencana membagikan rice cooker gratis untuk 680 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Program tersebut ditujukan untuk masyarakat tidak mampu atau lebih tepatnya pelanggan listrik rumah tangga bersubsidi dengan daya 450 dan 900 Volt Ampere (VA).
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan alokasi pendanaan untuk program PBPNL (Program Bantuan Penanak Nasi Listrik) atau e-cooking tersebut menggunakan APBN sebesar Rp 340 miliar.
Dadan Kusdiana mengatakan manfaat program bagi-bagi rice cooker untuk pelanggan PLN bersubsidi tersebut. Pertama, mendukung program Presiden Jokowi dalam pemanfaatan energi bersih yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program tersebut, kata Dadan, juga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan LPG 3 kg, otomatis akan mengurangi beban impor LPG nasional sebagai salah satu upaya transisi menuju energi bersih.(Kumparan, Kamis 1/12).
Sebelumnya, pada Rabu (30/11), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah berencana memberikan subsidi sekitar Rp6,5 juta bagi masyarakat yang membeli motor listrik.Menurutnya, penggunaan motor listrik akan lebih menguntungkan secara keuangan bagi negara dan masyarakat, serta pro-lingkungan seperti memperbaiki kualitas udara.
Sontak kebijakan yang mau dijalankan pemerintah tersebut mendapat berbagai tanggapan dan kritikan mulai dari pengamat ekonomi hingga emak-emak,dan anggota DPR.Direktur Centre of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mempertanyakan manfaat dari pembagian rice cooker gratis untuk masyarakat Indonesia. Ia menilai pemerintah terkesan ingin menyelesaikan persoalan oversupply atau kelebihan kapasitas listrik lewat cara cara yang kurang tepat dan tidak signifikan.
Menurutnya, permasalahan yang ada di Tanah Air selama ini bukan dari sisi hilir pengguna. Hal ini tentunya akan kembali mengulang kegagalan rencana kompor induksi listrik.Bhima menilai transisi energi bisa dicapai apabila sumber listriknya dapat terlepas dari ketergantungan batu bara. Selama dominasi batu bara di pembangkit listrik masih terjadi, upaya mengurangi emisi di ujung konsumen tidak akan efektif.
Di sisi lain, Della, salah satu pengunjung yang sedang berbelanja di Pasar Slipi, mengaku ingin sekali mendapatkan rice cooker gratis dari pemerintah. Sebab, jika diminta membeli sendiri rice cooker, dirinya akan berpikir dua kali akibat kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil saat ini.
Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyebut bagi-bagi rice cooker gratis sebagai program mubazir dan tidak efektif sama sekali. Ia mengganggap alasan memberikan kontribusi energi bersih tidak signifikan dan kontribusinya kecil.
Di sisi lain, asosiasi ojek online meminta pemerintah untuk tidak sekadar memberi subsidi pembelian motor listrik, namun juga fokus membangun fasilitas penunjangnya, mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga asuransi kendaraan dan keselamatan pengendara.Sedangkan anggota DPR Komisi VII bidang energi melihat, rencana subsidi itu "terlalu mengada-ada dan hanya akan menguntungkan pengusaha".
Beginilah jika negara dijalankan dengan sistem Kapitalisme, tidak akan kita temui penguasa yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Yang ada, hanya kebijakan jika membawa maslahat pada para pemilik modal, maka penguasa akan melanggengkan kebijakan tersebut. Sebab istilah perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha di sistem Kapitalisme memang benar adanya dan sudah banyak buktinya.
Dalam Islam, aturan yang digunakan murni aturan yang bersumber dari Sang Pencipta. Sehingga kepemimpinannya pun harus orang-orang yang paham dan cakap dengan aturan dan hukum Allah SWT. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat sesuai syariat. Memimpin murni karena mengharapkan ridho Allah SWT . Sistem pemerintahan Islam melaksanakan pengurusan rakyat berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah.
Dalam kepemimpinannya, Pemimpin dalam negara Islam benar-benar mempelajari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan, apakah sudah sesuai dengan syariat islam dan apakah tidak membawa masalah untuk ummat jika kebijakan nya diterapkan. Sebab dalam islam kepemimpinan berfungsi sebagai pengurus dan penjaga rakyat/riayah suunil umat.
Kepemimpinan yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah bukan pada Kapitalis. Serta pemimpin yang takut pada azab Allah SWT. Jadi kebijakan-kebijakan nya pun diukur sesuai dengan syariat Islam.Pemimpin seperti ini hanya akan lahir dari negara yang menerapkan Islam secara kaffah dalam naungan Daulah Islamiyyah.
Wallahu a'lam bish shawwab.
No comments:
Post a Comment