Diambang Resesi, Pantaskah Dana Parpol Naik ?

Oleh:Ummu Abiyu

Aktivis Muslimah Kaffah 

Ekonomi dunia diprediksi akan jatuh ke jurang resesi pada tahun mendatang. Prediksi ini kemungkinan lebih besar karena bank sentral Amerika Serikat (AS) diperkirakan semakin agresif menaikan suku bunga acuan.

Disebutkan bahwa resesi global ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi secara hampir bersamaan. Seperti penyebaran inflasi yang lebih universal, kenaikan suku bunga yang lebih substansial, perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dan meningkatnya sanksi terkait dengan perang Rusia di Ukraina. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dengan adanya kebijakan tersebut akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan ancaman resesi akan sulit dihindari. Terlebih, dengan kenaikan suku bunga acuan yang cukup ekstrim dari 3,25 persen hingga mencapai 8,3 persen (CNN Indonesia, 27/9/2022)

Ancaman resesi terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Anehnya saat resesi di depan mata, Indonesia justru meningkatkan dana bantuan untuk parpol. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol) tiga kali lipat. Jumlahnya naik dari Rp 1.000 per suara menjadi Rp 3.000 per suara.

Menurut Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kenaikan dana bantuan parpol di saat krisis seperti saat ini dirasa kurang tepat. Alasannya di tengah kondisi krisis keuangan dan kenaikan BBM, ia melihat seharusnya pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu bagi kebutuhan yang langsung dirasakan rakyat. Karena itu kenaikan bantuan parpol, apalagi sampai tiga kali lipat, dirasa kurang pantas (Republika.co.id, 22/09/2022).

Paradoks ini menunjukkan rusaknya sistem pemerintahan negeri ini, pemerintah justru lebih berpihak kepada parpol dan tidak memperdulikan rakyat kecil. Ironisnya, saat menjelang pemilu rakyat kecil hanya dijadikan objek untuk memuluskan kekuasaan mereka. Setelah suara diperoleh, justru mereka melegalisasi kebijakan yang menyakiti hati rakyat. 

Tidak hanya itu, bahkan pemerintah memfasilitasi sebanyak 28 mobil mewah listrik Hyundai ioniq bagi DPR dan menganggarkan Rp 1,5M untuk pembelian 100 unit TV LED di ruang kerja anggota dewan. Miris, anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat justru dialihkan untuk menyenangkan hati para anggota dewan yang notabene nya memiliki gaji dan tunjangan bisa mencapai ratusan juta tiap bulannya.

Semakin jelas bentuk nyata bobroknya kapitalisme saat ini. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tetap mempertahankan sistem ini untuk tetap eksis dan percaya dengan janji-janji dari parpol. Padahal jelas, penyebab negara ini mengalami inflasi hingga menuju ancaman resesi adalah penerapan kapitalisme itu sendiri. Seperti sistem uang kertas yang tidak berbasis emas, lembaga perbankan ribawi, dan maraknya ekonomi spekulatif. Tiga hal inilah yang dijalankan untuk kepentingan pemilik modal.

Sementara undang-undang yang dihasilkan dari kursi kekuasaan justru semakin menyengsarakan rakyat. Partai berdana besar tersebut sama sekali tidak akan memberi perhatian kepada masyarakat. Padahal mereka dipilih oleh rakyat dan dana parpol sendiri ditanggung oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat. 

Kapitalisme yang diadopsi di negeri ini menghasilkan sosok pemimpin yang tidak empati terhadap kondisi rakyatnya. Prinsip yang diambil adalah materi, untung dan rugi bukan pada tanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya. Melainkan lebih pada pemenuhan bagi kepentingan pemilik modal sendiri.

Adapun penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah menjadi penyebab utama resesi. Resesi adalah keadaaan dimana kondisi ekonomi negatif atau menurun dalam dua kuartal atau lebih secara berturut-turut. Resesi bisa membuat perusahaan melakukan PHK besar-besaran, akibatnya jumlah orang miskin akan bertambah, jumlah pengangguran akan meningkat dan daya beli masyarakat semakin melemah. 

Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Sebuah sistem kehidupan yang bersumber dari sang pencipta Allah SWT. Sistem Islam mampu menghasilkan sosok pemimpin yang bertakwa, bertanggung jawab, amanah, jujur, dan adil. Pemimpin yang peduli terhadap urusan rakyatnya, menjadi kepentingan sebagai prioritasnya. Dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. 

Sudah seharusnya sebagai seorang pemimpin tidak boleh abai terhadap urusan rakyatnya. Terlebih, sampai mengalami dan mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya.

Umat membutuhkan penguasa yang peduli dan mengurus kebutuhannya. Umat juga membutuhkan politik ekonomi yang menjamin kesejahteraan. Hanya Islamlah yang mampu mewujudkan semua itu. Karena dalam islam seorang pemimpin atau penguasa adalah pelindung bagi rakyat. Dan politik dalam islam adalah riayah su'unil ummah atau pengurus urusan rakyat. Jadi dalam islam tidak akan ada antara penguasa dan partai hanya aktivitas timbal balik menguntungkan segelintir orang.

Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Dalam Islam juga tidak akan ada yang berebut kekuasaan karena sadar betul akan tanggung jawab di hadapan Allah SWT, "Imam adalah raa'in (penggembala) dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari).

Selain itu, agar tidak terjadi inflasi hingga ancaman resesi Islam memiliki strategi dan prinsip untuk menghindari ancaman tersebut. Sistem ekonominya antisipatif terhadap resesi ekonomi global dan mensejahterakan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang. Namun demikian, penerapannya harus secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam sistem ekonomi Islam mata uang yang digunakan adalah emas dan perak. Adapun sistem mata uang kertas tetap harus ditopang oleh emas sebagai logam mulia. Artinya jumlah uang yang beredar harus seimbang dengan jumlah emas yang ada.

Islam juga menerapkan ekonomi nonribawi serta berfokus pada ekonomi sektor riil. Allah SWT telah mengharamkan riba, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Hal lain yang menjadi bagian terpenting untuk terhindar dari ancaman tersebut adalah melarang praktik penimbunan dan monopoli perdagangan. Karena jelas akan merugikan rakyat. Ibnu Hajar Al-Haitsami menganggap pelakunya sebagai pelaku dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Tidak akan menimbun barang kecuali dia seorang pendosa” (HR. Muslim).

Inilah solusi Islam dalam mencegah terjadinya resesi serta menghasilkan pemimpin yang amanah dan peduli terhadap urusan rakyatnya.Solusi hakiki yang menjadi problem solver bagi umat. Serta hanya bisa diterapkan dalam naungan Khilafah Rasyidah.

Yaitu dalam bingkai Daulah Islamiyah.