Akibat Liberalisasi Sengsarakan Rakyat

Oleh :

Ranti

Ibu rumah tangga

Sabtu 20 Agustus 2022 Pemerintah pusat berencana menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Pemerintah beralasan kenaikan itu untuk mengurangi beban APBN yang sudah jeblok ke angka 503 trilin hingga Agustus 2022. Rencana kenaikan BBM itu akan disampaikan Pemerintah pekan depan. 

anggota DPRD NTT, Kasmirus Kolo menyebut kenaikan harga akan menggangu ekonomi masyarakat. Ia mengatakan kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat Apalagi bagi kelas-kelas ekonomi menengah keatas itu saya kira kenaikan itu tidak terlalu banyak, Akan tetapi bagi masyarakat kecil tentu kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan sangat memberatkan dan menyulitkan masyarakat kecil mengakses kebutuhan BBM. Bila kebijakan itu diterapkan akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kecil Karena itu  Pemerintah perlu memikirkan skema lain. 

Ia menyarankan agar adanya kompensasi biaya hidup lain jika BBM bersubsidi tetap dipaksakan untuk naik. Pemerintah harus memberikan perhatian pada kelompok masyarakat kecil. Skema yang ia maksud adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil agar usaha tetap berjalan baik. Ini akan mendongkrak ataupun menjaga daya beli masyarakat. Sebab imbas dari kenaikan harga BBM ini juga dirasakan pada turunnya daya beli masyarakat. 

Wakil ketua komisi I DPRD NTT, Ana Waha Kolin meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan secara tiba-tiba. Harusnya kebijakan itu didahului dengan sosialisasi. BBM menjadi kebutuhan dalam roda perekonomian masyarakat adanya ketergantungan masyarakat dengan BBM ini, perlu dilihat dengan saksama sebelum menerapkan kebijakan. Apalagi masyarakat baru saja mengalami pagebluk covid-19 dalam dua tahun belakangan ini. Politisi PKB itu khawatir adanya gejolak pasca penetapan kebijakan. 

Melihat fakta diatas sudah bisa kita gambarkan bahwa kebijakan yang diambil hanya demi menutupi APBN yang membengkak sampai Agustus ini, dan penundaan kenaikan BBM bersubsidi ini hanya sebatas cara pemerintah untuk meredam gejolak dan reaksi negatif masyarakat akan kenaikan BBM ini padahal langkah ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah yang ada.

Pengaturan subsidi dan anjoknya APBN yang santer digaungkan bukan tidak mungkin hanya sebatas alasan untuk membawa negeri ini dalam pengelolaan liberal secara total, karena sebetulnya akar permasalah bukan dari subsidi atau tidak tetapi dari kesulitan pemerintah mengatur kebutuhan energi karena semua aturan nya diliberalisasikan dan ini terjadi dari dampak sistem kapitalis yang tumbuh subur di negeri ini, sistem ini melanggengkan swasta mengambil alih dan menguasai sumber daya alam yang ada yang seharusnya hasil dari semua sumber daya alam bisa dinikmati oleh masyarakat dan dikelola langsung oleh pemerintah itu sendiri.