Telisik Proyek Batang Sangir di Solok Selatan

Material Batu Batang Sangir

Nusantaranews.net, Sumbar ~ Proyek pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan sendimen Batang Sangir milik BWSS V Padang, di bawah tanggungjawab Satker SNVT PJSA WS Batang Hari Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh PT. Alas Putra, diduga sarat permainan

Pasalnya, proyek miliaran tanpa ada plank proyek ini terkesan mencari keuntungan besar. Terutama material batu yang digunakan. Terbukti,  rekanan memanfaatkan material batu sungai setempat.

Hal ini terlihat dari besaran atau diameter batu kali yang dipakai terlihat kecil-kecil dan terlalu banyak kerikil untuk mengisi rongga.

Ini dikatakan Fahmi (42) salah seorang tokoh pemuda setempat kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, apabila ini dibiarkan, maka akan mengurangi mutu dan kualitas pekerjaan. Sebab, mudah goyang dan batu kecil (mangga) mudah terbawa arus air.

Persoalan ini, terkesan melabrak spesifikasi teknis dan bisa merugikan keuangan negara. Apalagi, pihak BWSS membayar batu yang diduga diambil di lokasi setempat. Sehingga, material batu yang tertuang dalam kontrak dan memiliki izin, terkesan diabaikan.

Dan jika memang ada adendum untuk penggunaan material batu setempat, tentu biaya langsir atau pembuangan yang diperkirakan 5 persen dari pagu anggaran dimanfaatkan oleh rekanan.

Selain itu, penggunaan material juga akan berdampak terhadap tergerusnya aliran sungai. Karena, material yang ada bisa menahan arus air, yang kuat apabila curah hujan tinggi dari hulu.

Hal ini bisa terjadi disebabkan lemahnya pengawasan, baik dari konsultan pengawas maupun dari pihak BWSS V. Sehingga terjadi pembiaran rekanan dalam bekerja tak mengacu kontrak kerja, tegas Rahmi.

PPK Satker SNVT PJSA WS Batang Hari Adi Putra saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut hanya bungkam. Hal ini mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat. Ada apa ?. 

Semestinya sebagai pejabat publik yang dipekerjakan negara untuk mengurus pekerjaan yang menggunakan keuangan negara, Ia harus transparan.

Karena pekerjaan ini dari uang rakyat, maka itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasannya.

Hingga berita ini tayang, redaksi masih berupaya mengumpulkan data dan konfirmasi pada pihak-pihak terkait. Nal Koto