BUMN Gulung Tikar, Bukti Kegagalan Bersandar Pada Kapitalisme

Oleh Siti Aminah, S. Pd.

(Pegiat Opini Konsel Sulawesi Tenggara)

Ekonomi negeri ini kian lesu. Utang negara semakin bertambah. Kebutuhan pokok rakyat makin sulit terpenuhi karena harga-harga komoditi kian melambung. Belum lagi BUMN dikabarkan mengalami kerugian hingga triliunan dan banyak aset negara mengalami pailit dan terancam gulung tikar. 

Sebagaimana yang dilansir oleh CNBC Indonesia (24/7/2022), sejumlah usaha pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan gulung tikar. Ini karena ada yang mengalami salah kelola. Berikut daftar BUMN yang salah urus dan mengalami kerugian hingga punya utang banyak dan berujung pailit yakni Istaka Karya, PT Industri Sandang Nusantara (ISN), dan lainnya.

Memang benar, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebangkrutan BUMN adalah salah dalam hal mengelola aset negara. Namun pengaruh tersebut bukanlah satu-satunya penyebab kebangkrutan. Ternyata persoalan paling fundamental dalam kebangkrutan BUMN karena paradigma yang salah dalam memandang aset negara dan rakyat (Milkiyah ammah dan milkiyah daulah). 

Negara hari ini memandang bahwa aset negara dengan pandangan untung rugi. Sehingga dengan dasar untung rugi menyebabkan BUMN lebih banyak memberi untung bagi segelintir pihak dan menghalangi kemaslahatan seluruh masyarakat luas. Misalnya saja dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta atau asing.

Karena paradigma yang digunakan pemerintah hari ini adalah paradigma bisnis yakni untung rugi. Sehingga pemerintah diposisikan sebagai penjual dan rakyat diposisikan sebagai pembeli. Akhirnya, berdampak pada pelayanan masyarakat tidak maksimal. Bahkan pemberian bantuan atau subsidi dianggap sebagai beban bagi negara. Olehnya itu, ada upaya untuk menghilangkan subsidi kepada rakyat. Namun di sisi lain para pemilik modal atau para oligarki dilayani bak raja. Karena pengelolaan sumberdaya alam diserahkan sepenuhnya kepada swasta atau asing. Akhirnya, yang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin melarat.

Jika ditelisik lebih jauh, maka sistem kapitalismelah biang kerusakan kehidupan saat ini. Negeri yang kaya akan sumber daya, namun mengalami kebangkrutan. Rakyat dipajaki dari berbagai sisi, namun masih juga mengalami pailit. Rakyat dianggap beban ketika dilayani. Sementara para pemilik modal dilayani bak raja. Mengapa demikian? Tentu karena ada cuan yang didapatkan ketika berurusan dengan para pemilik modal. 

Bukanlah rahasia umum bahwa asas dari sistem kapitalisme sekular adalah keuntungan yang sebesar-besarnya ingin didapatkan. Namun, keuntungan tersebut hanyalah untuk memperkaya diri sendiri. Belum lagi dalam pengelolaan BUMN masih banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan jabatan ditubuh BUMN ada istilah politik balas budi dan tidak sesuai dengan profesi atau keahliannya. 

Padahal sejatinya aset negara seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Namun fakta hari ini oligarki yang menguasai seluruh kanca perekonomian. Sementara rakyat dijadikan sebagai sapi perah di negeri sendiri. Inilah wajah dari sistem kapitalisme sekular.

Islam berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme sekular. Sistem Islam mengatur kepemilikan negara dan umum sebagai harta milik umat yang harus diurus dengan ketentuan syariat dan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan semua Muslim bahkan nonmuslim. Selagi berada dalam wilayah kekuasaan Islam maka semua akan dijamin, baik harta, nyawa, ataupun darahnya.

Sistem Islam sangat hati-hati dalam memanfaatkan BUMN maupun BUMU. Memilah mana BUMN, mana BUMU, dan mana kepemilikan individu. Karena jika salah dalam memanfaatkan atau mengelola kepememilikan maka bisa fatal akibatnya. Olehnya itu, sistem Islam membagi tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan umum, negara, dan individu. Kepemilikan umum dan kepememilikan negara dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sementara kepememilikan individu diserahkan sepenuhnya kepada individu. Maka ketika salah langkah, maka negara akan memberlakukan sanksi sesuai dengan syariat.

Sehingga sangat jelas sistem ekonomi Islam berprinsip bahwa pemerintah adalah sebagai pelayan rakyat. Artinya apapun kebutuhan pokok rakyat harus dipenuhi. Tidak melihat apakah ada keuntungan atau malah merugikan negara. Karena pelayanan merupakan kewajiban pemerintah. Jika pemerintah melakukan kelalaian dalam mengurusi rakyatnya maka ada sanksi yang diberikan oleh mahkamah mazalim. Belum lagi pertanggungjawaban kelak di yauml hisab.

Maka jika kita membaca sejarah dengan jernih, kita akan menemukan kegemilangan Islam. Selama 13 abad lamanya mampu menopang perekonomian negaranya. Tidak pernah terjadi pailit atau inflasi, bahkan kesejahteraan rakyat terpenuhi dengan baik serta perekonomian tetap stabil.  

Dengan demikian, di dalam sistem Islam seorang pemimpin atau para pemangku kebijakan ada rasa takut dan sangat hati-hati dalam mengurusi rakyatnya. Para pemangku kebijakan tidak amburadul dalam mengeluarkan aturan. Sehingga kepememilikan umum, negara, dan individu berjalan sesuai peruntukannya dan diatur sesuai koridor syariat.

Jadi, hanya dengan sistem Islam rakyat sejahtera. Kepemilikan negara dan kepemilikan umum akan terjaga dari pembajak atau para penjajah sumberdaya alam. Namun akan terwujud semua itu mana kala sistem Islam diterapkan dalam setiap lini kehidupan dan harus ada sebuah institusi yang menjalankannya yakni kekhilafahan yang menerapkan sistem Islam secara kafah.

Wallahu a'lam bishawwab