Oleh Endah Nursari
(Ummahat Pecinta Islam Kaffah)
PT Pertamina (Persero), lewat anak usaha Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan kenaikan harga sejumlah produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM non subsidi, Minggu(10/7/2022). Kenaikan harga meliputi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite serta LPG non subsidi seperti Bright Gas. Saat ini penyesuaian kami lakukan kembali untuk produk Pertamax Turbo dan Dex Series yang porsinya sekitar 5% dari total konsumsi BBM Nasional, serta produk LPG non subsidi yang porsinya sekitar 6% dari total konsumsi LPG nasional, kata Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.
Sebagai catatan, harga minyak ICP per Juni menyentuh angka 117,62 dolar AS/barel atau lebih tinggi sekitar 37% dari harga ICP pada Januari 2022. Begitu pula dengan LPG. Tren harga (CPA) gas pada bulan Juli ini mencapai 725 dolar AS/Metrik Ton (MT) atau lebih tinggi 13% dari rata rata CPA sepanjang tahun 2021.
Irto menuturkan harga Pertamax Turbo (Ron 98) naik dari 14.500 menjadi 16.200, Dexlite naik dari 12.950 menjadi 15.000 per liter, Pertamina Dex naik dari 13.700 menjadi 16.500. Adapun untuk LPG non subsidi yang harganya naik adalah Bright Gas dan LPG 12 kg, yakni 2000 per kilogram.
Kenaikan harga ini berlaku untuk wilayah pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Sementara untuk wilayah lainnya beda lagi. Kenaikan harga ini sebetulnya merupakan kali ketiga yang dilakukan Pertamina pada 2022
Per 3 Maret 2022, ketiga produk ini sudah mengalami kenaikan harga. Sementara per 1 April 2022 Pertamina pun menaikan harga Pertamax sekitar Rp 3.500 per liternya.
Diketahui, hingga saat ini nyaris 75% kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor. Sementara untuk kebutuhan LPG impor mencapai 80%. Adapun alokasi subsidi energi pada tahun 2022 mencapai Rp 134 triliun, terdiri dari BBM dan LPG Rp 77,5 triliun seta listrik Rp 56,5 triliun. Namun, dengan adanya perubahan harga keekonomian, dengan asumsi ICP USD 100/barel, maka subsidi energi menggelembung menjadi Rp 208,9 triliun atau naik Rp 74,9 triliun untuk BBM dan LPG. Jumlah ini memang terhitung besar. Apalagi jika dihitung dengan biaya kompensasi BBM, anggaran subsidi energi bisa mencapai sekitar 280 triliun. Angka ini naik 2 kali lipat dari perencanaan awal pada APBN 2022, yakni sekitar RP 140 triliun. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah melakukan berbagai cara. Mulai dari pembatasan penggunaan BBM dan gas nonsubsidi. Bahkan penggunaan aplikasi MyPertamina yang nyatanya menyulitkan rakyat banyak itu dituding sebagian kalangan sebagai cara licik pemerintah untuk memaksa rakyat beralih ke BBM non subsidi.
Menaikan harga BBM dan LPG dengan alasan mengurangi beban APBN tampaknya sudah menjadi narasi klise para penguasa. Alih alih mencari jalan keluar dari ketergantungan pada impor dan keluar dari opsi menghapus subsidi, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas menaikan BBM dan LPG padahal berdampak luas bagi ekonomi masyarakat banyak. Inflasi pasti terjadi. Harga harga barang dan jasa dipastikan ikut naik. Kenaikan ini juga berdampak buruk secara makro ekonomi. Karena kedua komoditas ini paling tinggi digunakan oleh sektor industri, transfortasi dan kelistrikan. Ketiganya berkontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Dampak lanjutan ya adalah bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Keduanya sudah lama menjadi problem krusial yang sulit diselesaikan. Per Pebuari 2022 saja tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,83%, sedangkan angka kemiskinan pada 2022 diprediksi mencapai 10,81%.
Ini semua menunjukan pemerintah hanya berusaha lepas tangan seraya mengalihkan beban dari pundaknya ke pundak rakyat. Padahal, beban rakyat selama ini sudah sedemikian berat. Apalagi pada situasi pandemi yang dampaknya berkepanjangan. Inilah buah dari sistem Kapitalis neoliberalis sekuler, mau sampai kapan?
Diketahui, Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan potensi energi tinggi, termasuk sumber sumber energi alternatif selain BBM dan LPG.
Tercatat potensi minyak mentah Indonesia termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. Potensi gasnya bisa dikatakan yang terbesar di Asia. Begitupun dengan sumber sumber energi lainnya seperti energi panas bumi, tenaga nuklir, surya, air dsb. Semestinya semua potensi ini benar benar dimanfaatkan sebaik baiknya agar ketergantungan pada impor bisa ditekan, bahkan dihilangkan. Jadi masyarakat bisa mengakses energi dengan harga seminim minimnya.
Maka jelas sudah akar problem mahalnya BBM dan LPG ini sejatinya terkait sistem dan riayah (pengurusan) umat.
Dalam sistem Kapitalisme Neoliberal saat ini, riba dan liberalisasi adalah penopang ekonomi, dan hubungan negara dan rakyat hanyalah hubungan penjual dan pembeli. Paham sekularisme yang mendasarinya tidak mengenal konsep halal haram dan moral kasih sayang "Siapa kuat ia yang menang".
Kondisi di atas jauh beda dengan Islam. Islam tegak di atas landasan iman dan kebaikan. Aturan Islam benar benar menjamin kemaslahatan bagi seluruh alam. Terkait energi, Islam menetapkannya sebagai milik umat sebagaimana sumber daya air dan padang gembala (termasuk sumber daya hutan).
Dalam Islam, kesejahteraan rakyat orang per orang sangat diperhatikan. Tugas pemimpin atau negara adalah mewujudkannya dengan sempurna. Tidak boleh ada satupun rakyat yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, mulai dari sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya.
Saat ini, umat Islam memang tidak hidup dalam ruang yang kosong. Problem problem terkait energi sudah seperti benang kusut yang tampak sulit diurai. Hal ini tidak lain merupakan dampak dari bercokolnya sistem Kapitalis global yang destruktif dan eksploitatif.
Oleh karenanya, umat Islam harus segera mengindahkan sistem fasad ini dan kembali menerapkan sistem hidup yang berasal dari Islam. Dimulai dari proses pengukuhan aspek aqidah sekaligus penyadaran tentang komprehansifitas Syari'at Islam dalam menyolusi seluruh permasalahan kehidupan. Bukan hanya soal kisruh energi yang akan selesai, seluruh krisis multidimensi yang dihadapi umat manusia akan dijawab tuntas oleh Islam. Ini karena Islam adalah "Way of life" sekaligus rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishshawab.
No comments:
Post a Comment