POLITIK KLENIK, BUKTI KERUSAKAN SISTEM

By : Ummu Nahla Tanjung

Berbagai masalah dan musibah yang tak berpenghujung terus menimpa negeri ini. Di tengah penolakan dan proses gugatan masyarakat terhadap kelanjutan proyek IKN, pemerintah justru memamerkan politik klenik yang bermakna mengundang azab Sang Khaliq. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam acara tersebut Jokowi mengundang 34 Gubernur se-Indonedia dan 15 tokoh yang di rekomendasikan oleh Gubernur Kaltim Irsan Noor untuk hadir dalam acara ritual tersebut.

Melansir dari kanal berita Kumparan Bisnis (14/03/22), bahwa Presiden Jokowi beserta para gubernur se-Indonesia akan berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Selain itu mereka pun akan melakukan ritual ’Kendi Nusantara’. Hal yang tentu saja mengundang beragam tanggapan dari masyarakat.

Jokowi juga mengintruksikan para Gubernur untuk membawa 1 liter air dan 2 kg tanah dari daerah masing-masing yang akan disatukan dalam kendi besar yang disebut Bejana Nusantara. Air dan tanah akan diletakkan di dekat titik nol IKN Nusantara dan akan menjadi simbol titik awal pembangunan IKN dan menjadi simbol pemersatuan 34 provinsi di Indonesia. 

Pasalnya, di tengah berbagai macam polemik proyek IKN, pemerintah justru melakukan kegiatan yang dinilai tidak ada urgensinya sama sekali. Malah kegiatan tersebut dianggap sebagai upaya guna melanggengkan penguasaan diktator pada masyarakat.

Hal ini diperkuat pernyataan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. Menurutnya, praktik membawa tanah dan air dari seluruh provinsi kemudian dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara adalah sesuatu yang mengada-ada pun mengandung unsur mistik. Dikatakannya pula bahwa, praktik semacam itu dalam terminologi sosiologi budaya dan sosiologi politik dapat dikatagorikan sebagai politik klenik, yaitu suatu praktik politik yang mengimplementasikan kemauan penguasa serta berdasar pada imajinasi irasionalitas yang meyakini adanya mistisisme tertentu. 

Ditambahkannya, politik klenik itu semakin menunjukkan kemunduran peradaban dalam dunia perpolitikan. Adapun, praktik tersebut sangat bertentangan dengan rasionalitas masyarakat modern, sebab dalam politik modern sebuah pemerintahan secara otomatis menunjukkan adanya rasionalitas, termasuk seluruh implementasi kebijakannya. Oleh karena itu, membawa kendi berisi air dan tanah dari 34 provinsi, merupakan suatu hal yang irasional (Kompas.com, 13/3/2022).

Ritual ini dikecam banyak pihak. Selain memperlihatkan kebodohan juga syarat klenik yang bertentangan dengan akidah Islam.

Politik klenik yang dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia tidak lepas dari prisip sistem kepemimpinan saat ini. Sebagaimana yang diketahui demokrasi yang menjadi asas politik negeri ini bersumber pada aqidah sekularisme, bahwa agama terpisah dari kehidupan. Tentunya akan berdampak pada pola pikir dan pola sikap masyarakat. Para penguasa tidak lagi mengindahkan batasan syariat dalam perbuatan. Mereka tidak mengenal halal haram ataupun larangan dan perintah Allah SWT.

Politik klenik ini juga menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik. Sebab, politik  yang menghadirkan pemerintah yang benar meniscayakan syarat rasionalitas dalam seluruh pelaksanaan kebijakannya. Membawa kendi berisi air dan tanah dari 34 provinsi itu sesuatu yang irasional.

Inilah gambaran nyata sistem demokrasi, kesyirikan dilanggengkan bahkan dijadikan cara untuk meredam gejolak penolakan publik terhadap kelanjutan proyek IKN Nusantara tersebut.

Meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, namun sistem yang dianutnya sama seperti kebanyakan negara di dunia yaitu demokrasi kapitalisme yang berakidahkan sekuler. Sebuah sistem buatan manusia yang secara nyata menafikan agama dalam kehidupan. Pada kenyataannya, umat kian hari makin terpuruk dalam berbagai aspek kehidupan. Semua itu adalah efek dari kegagalan berpikir tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan kemudian dihubungkan dengan apa-apa yang terjadi sebelum  penciptaan manusia dan setelahnya. Sehingga dari sistem kufur tersebut lahirlah para penguasa tirani, yang kerap memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Salah satunya yakni proyek pemindahan IKN. 

Di samping itu masih banyak lagi polemik yang timbul sebagai akibat dari pemindahan IKN.  Seperti adanya pelanggaran HAM (hak asasi manusia), warga yang terancam mengalami penggusuran tempat tinggal maupun lahan pertanian, UU IKN yang cacat akan aspirasi publik, berpotensi pada pengrusakan alam, terkesan lari dari kenyataan sebab masih menyisakan permasalahan di Jakarta.

Namun sepertinya pemerintah telah bertekad, apapun yang terjadi proyek IKN tetap harus jalan, meski di tengah penderita rakyat yang terus berkepanjangan, di antaranya kelangkaan minyak goreng, polemik logo halal, dan masih banyak lagi permasalahan lain nya, yang seharusnya menjadi fokus bagi pemerintah untuk menyelesaikan nya terlebih dahulu.

Demikianlah paham sekularisme yang mengakibatkan adanya dikotomi antara agama dan kehidupan, sehingga proses dalam berkehidupan umat pun agama dinafikan. Lebih lanjut lagi dalam sistem politik hari ini, sehingga ada anggapan bahwa ”jangan bawa-bawa agama dalam politik, karena politik itu kotor”. 

Benar memang anggapan tersebut, sebab dalam sistem hari ini, politik dapat dicapai dengan berbagi cara termasuk dengan klenik. Sekularisme mengakibatkan manusia berpikir hanya berorientasi pada materi, termasuk kekuasaan yang dicapai dalam perpolitikan hari ini. Dengan demikian, siapapun yang berjuang menduduki tampuk pemerintahan akan berupaya melakukan seribu macam cara guna melanggengkan kekuasaannya termasuk menggunakan hal-hal magis, meski itu  bertentangan dengan syariat Islam. Bagi penguasa kapitalis, yang penting menduduki kursi kekuasaan, tak soal jika melanggar aturan Allah SWT. 

Begitulah situasi umat hari ini. Ketika hukum-hukum Allah SWT dibenturkan dengan kekufuran, masyarakat pun dipaksa ikut melegitimasi unsur mistis meski hal itu dapat mengundang murka Allah SWT. Kedangkalan berpikir ini tentunya harus dihapuskan dari kehidupan manusia, dan menukarnya dengan kepemimpinan berpikir yang lahir dari akidah Islam. 

SOLUSI ISLAM YANG PARIPURNA

Dalam Islam, urusan akidah adalah bagian yang sangat penting, karena akidahlah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk tingkah laku manusia di kehidupannya. Maka, akidah harus diucapkan secara lisan, diyakini dalam hati, dan diimplementasikan dalam kehidupan. 

Akidah merupakan penentuan amal seseorang diterima atau tertolak. Oleh karena itu, Islam dibangun di atas satu dasar, yaitu akidah. Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia, dan hidup, terdapat Pencipta, yakni Allah SWT yang telah menciptakannya. 

Maka, Islam akan menjaga akal sehat umatnya, memberantas hal-hal yang dapat merusak nalar. Oleh sebab itu, dalam hal klenik, Islam tidak akan memberikan toleransi. Sebab tindakan itu sudah keluar dari akidah Islam. 

Menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan bagi kaum Muslim berdakwah untuk menegakkan sebuah institusi Islam penjaga akidah dan pemersatu umat dalam jalinan akidah, menjalankan aturan Islam secara paripurna. Yakni, dalam sistem khilafah yang mengikuti metode kenabian. 

Sehingga, berbagai aktivitas yang menuai azab tidak lagi dilakukan para penguasa negeri dan rakyatnya. Walhasil, keberkahan pun senantiasa dirasakan oleh seluruh penduduk negeri.  Akidah generasi umat akan selalu terjaga dengan kokoh.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A'raf Ayat 96).

Wallahu a'lam bishshawab.