PERMASALAHAN MINYAK GORENG, ISLAM SOLUSINYA

Ummu Aqilla

Sudah menjadi pemandangan tahunan, tiap menjelang bulan suci Ramadhan kebutuhan pokok pasti akan naik. Namun, ada sedikit perbedaan di penyambutan Ramadhan tahun ini. Alih-alih harga bahan dapur menurun, emak-emak kini makin dibuat stress dengan harga minyak goreng yang jauh melambung tinggi.

Sebelumnya, harga minyak goreng sempat dijual murah mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu berkisar Rp 11.500 hingga Rp 14.000 per liter. Namun, emak-emak tetap dibuat pusing dengan langkanya ketersediaan minyak goreng, sampai harus antri berjam-jam di minimarket maupun ritel-ritel modern.

Lalu, saat aturan HET dicabut oleh Pemerintah, rak-rak minyak goreng yang tadinya kosong, seketika langsung terpenuhi oleh minyak goreng dengan berbagai merek. Ibarat habis hilang ditelan bumi, seketika muncul kembali ke permukaan menampakkan diri.

Sayangnya jumlah yang berlimpah justru disusul dengan harga yang sangat melambung tinggi, hingga nyaris naik dua kali lipat dari harga sebelumnya. Dikutip dari Kompas.com (21/3/2022), setelah HET dicabut, minyak goreng kemasan dengan berbagai merek terkenal kini mulai memenuhi rak yang sebelumnya lebih sering kosong di sejumlah pasar swalayan. Selain itu, di beberapa ritel modern, harga minyak goreng kemasan 2 liter dibanderol nyaris Rp 50.000.

Menurut Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin menyampaikan bahwa usaha pemerintah menstabilkan harga minyak goreng melalui penetapan HET minyak goreng curah Rp 11.500, kemasan sederhana Rp 13.500, dan kemasan premium Rp 14.000 per liter belum membuahkan hasil. Pasalnya di tengah penetapan satu harga minyak goreng ini terjadi kelangkaan.

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) dari sejumlah wilayah di Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Barat menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD NTB di jalan Udayana, Kota Mataram (Jum'at 11/03/22). Unjuk rasa tersebut memprotes sikap DPRD NTB yang sibuk berpolitik dan mengurusi kepentingan sendiri untuk bagi-bagi kekuasaan saat minyak goreng langka.

Tidak hanya itu yang menyakiti hati rakyat ditemukan beberapa partai politik melakukan pembagian minyak goreng kepada rakyat. Salah satu partai politik membagikan minyak goreng gratis hingga 1 ton, sementara partai lain menggelar operasi pasar murah. Alhasil kelangkaan minyak goreng menyeret partai politik tersebut, tak sedikit masyarakat menilai partai tersebut turut menimbun.

Inilah gambaran watak rezim neoliberal dan politisi sekuler dalam sistem pemerintahan demokrasi. Saat rakyat bertaruh nyawa untuk memenuhi kebutuhan pangan. Penguasanya sibuk mengamankan kursi kekuasaan bahkan memanfaatkan kondisi terpuruknya rakyat demi kepentingan politik. Tak heran jika kelangkaan dan mahalnya minyak goreng terjadi di negeri produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Namun, jika menelusuri konsep pemerintahan demokrasi bukan hal yang tabu, sebab asas politik dalam demokrasi adalah manfaat dan kepentingan karena itu di mana ada kepentingan, di situ ada partai mengharap keuntungan. Sementara rakyat dibutuhkan saat kompetisi pemilu  selebihnya peran dan suara rakyat diabaikan. 

Sistem demokrasi hanya menghasilkan pemimpin tidak amanah dan aktivitasnya jauh dari mengurusi kepentingan umat, namun dekat dengan mengurusi kepentingan pemilik modal. Sistem demokrasi adalah sistem batil yang melahirkan kerusakan di tengah masyarakat. Kebatilan sistem demokrasi tak boleh dibiarkan.

Selama negeri ini masih dikelola dengan sistem ekonomi kapitalisme liberal, rakyat kecil akan tetap berada dalam kubang derita. Karena yang berkuasa adalah mereka yang punya modal yakni para pengusaha, oligarki ekonomi atau politik. Sistem inilah yang membuat negara tidak berdaya mengentaskan rakyatnya dari derita.

Kasus minyak goreng adalah contoh nyata, yang dipertontonkan di depan kita bagaimana berkuasanya oligarki atas negara. Mereka bisa mengendalikan negara dengan cengkeraman oligarkinya. Negara bisa dikendalikan kebijakannya dengan kekuatan uangnya.

Islam Solusi Hakiki

Untuk keluar dari masalah ini, Islam menawarkan solusi yang akan bisa mengatasinya. Islam dengan seperangkat aturannya akan mengatur segala aktivitas manusia agar selamat di dunia hingga akhirat.

Karena Islam bukan hanya sekadar agama ritual saja, namun sebuah ideologi yang harus diemban oleh umatnya. Islam adalah aturan sempurna dari Zat yang Mahasempurna.

Sistem Islam akan mencegah campur tangan para pemilik modal dalam menentukan kebijakan, dan membuat hukum dalam pemerintahan. Demikian juga dalam mengatur kepemilikan, syariat Islam mengatur batasan yang jelas sesuai ketentuan.

Berdasarkan syariah Islam kepemilikan dibagi menjadi tiga. Pertama, kepemilikan individu. Kedua, kepemilikan umum. Ketiga, kepemilikan negara.

Sumber daya alam, dan bahan galian tambang merupakan hak kepemilikan umum dan haram diserahkan kepemilikannya kepada individu/korporasi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda: “Umat Islam berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput, dan api.” (HR. Ibnu Majah).

Pembagian kepemilikan ini sangat penting agar tidak terjadi hegemoni ekonomi, yaitu hegemoni dari pihak yang kuat, menindas pihak yang lemah.

Dengan pembagian kepemilikan harta yang tegas dan benar maka tidak akan terjadi perampasan hak rakyat atas kepemilikan umum. Sehingga negara bisa mengatur pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan ekonomi sektor ekonomi riil, bukan non riil. Selain itu, adanya pendistribusian harta kekayaan oleh individu, masyarakat, maupun negara akan bisa menjamin terpenuhinya semua kebutuhan asasi rakyatnya.

Pandangan Islam yang khas tentang  pembuat hukum adalah hak Allah SWT dan manusia tinggal melaksanakan hukum tersebut. Hal inilah yang akan menutup intervensi manusia dalam membuat hukum. Dengan sistem yang baik, akan lahir pemimpin yang amanah dan adil. Sistem inilah yang akan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Sistem Islam dalam bingkai khilafah ini, telah terbukti selama 13 abad, mampu menjadi mercusuar peradaban manusia. Sistem yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya baik Muslim maupun non-Muslim.

Dalam sejarah, sistem ini tidak pernah di intervensi oleh sekelompok oligarki atau orang kaya yang menyetir negara. Sehingga muncullah kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sehingga hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah, negara akan diatur dengan benar, termasuk pengelolaan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, jika ingin menghilangkan cengkeraman oligarki, maka jalan satu-satunya adalah penerapan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan, agar terwujudlah rahmat seluruh alam.

Karena sejatinya Khilafah Islam, membawa misi semata-mata untuk menebar manfaat ke seluruh alam, sebagaimana firman-Nya: “Dan tidaklah kami mengutusmu (wahai Muhammad) kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam.” (TQS Al-Ambiya: 107).

Wallahu a'lam bishshawab.