Oleh Nia Hanianti
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah
Kerusakan kawasan hutan merupakan salah satu pemicu terjadinya banjir bandang di wilayah Sukaresmi Kab. Garut, Jawa barat. Dilansir dari merdeka.com (8/11/2021), Sekda Kab. Garut, Nurdin Yana mengatakan adanya penggundulan kawasan hutan yang mau tidak mau harus dilakukan reboisasi, termasuk di wilayah selatan Kecamatan Pameungpeuk. Disinyalir adanya kasus penggundulan di gunung Kasur, Pameungpeuk, sehingga airnya tidak tertahan. Saat hujan agak besar dan lama pasti volume air melebihi debitnya sehingga memenuhi permukaan sungai hampir 15 meter dari permukaan. Lahan hutan yang gundul menyebabkan air tidak tertahan pepohonan karena tidak adanya akar yang mengikat, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir bandang.
Sementara itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Garut, Daris Hilman mengatakan bahwa dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan ada lima rumah yang terdampak banjir bandang, yaitu berada di Kampung Cilegong Desa Sukalilah dan Sukajaya. Dua rumah rusak berat dan tiga lainnya terendam lumpur setinggi 30 cm. Sungguh miris, bencana demi bencana terus melanda negeri kita tercinta. Lantas, apakah yang menyebabkan hal ini terjadi?
Jelas kondisi ini terjadi karena tidak adanya peran negara yang mengayomi rakyat, memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk para pencari nafkah. Sehingga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula keinginan untuk konversi lahan menjadi lahan budi daya. Alhasil lahan yang awalnya merupakan lahan tertutup atau kawasan hutan kemudian dibuka untuk pemukiman, lahan pertanian serta perkebunan. Semua dilakukan tanpa memikirkan bagaimana akibatnya terhadap keseimbangan alam. Konversi lahan di sana-sini didasari pula pada tujuan materi.
Inilah akibat dari penerapan sistem buatan manusia yang terbukti tidak mampu meriayah rakyat. Sistem berasas kapitalis sekuler mendorong manusia untuk berlomba-lomba memuaskan nafsu dunia tanpa memikirkan standar hukum Sang Pencipta.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan dalam sistem pemerintahan Islam. Pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam akan senantiasa bertanggung jawab dan berhati-hati dalam setiap tindakan dan kebijakannya. Pemimpin tidak akan mudah mengeluarkan kebijakan yang dapat menyengsarakan rakyatnya, termasuk kebijakan dalam pemeliharaan hutan. Karena ia menyadari bahwa tugas yang telah diamanahkan adalah untuk mengatur berbagai urusan dalam kemaslahatan rakyat. Tugas yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Swt.
Untuk itu sudah seharusnya kita kembali kepada sistem pemerintahan Islam. Sistem yang akan mewujudkan harapan umat di bawah kepemimpinan yang jujur, adil dan takut pada Allah Swt. Pemimpin yang setiap kebijakannya terikat dengan aturan hukum syara, sehingga tercipta kemaslahatan umat dan negeri pun jauh dari bencana.
Wallahu'alam bishawab.
No comments:
Post a Comment