Pasien Meninggal, Honor Pejabat Tebal

Oleh: Erni Yuwana (Aktivis Muslimah)

Pandemi Covid-19 mengajarkan secara fasih makna kehidupan, jutaan ujian, arti kemiskinan dan pertunjukan kedzaliman di negeri pertiwi ini. Negara yang sakit ini menjadi semakin sakit dengan adanya penyakit moral pejabat tanah air. Pejabat negeri telah kehilangan nurani dan empati, seperti dilansir Kompas.com bahwa sejumlah pejabat yang tergabung dalam pemakaman jenazah covid-19 Kabupaten Jember, menerima honor bernilai fantastis dari kematian pasien Covid-19.

Jumlah honor yang diterima sebesar Rp 70.500.000 setiap pejabat. Hal tersebut dihitung dari banyaknya kematian pasien covid-19 dan dilegalkan dengan SK Bupati Nomor 188.45/107/1.12/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang struktur tim pemakaman jenazah Covid-19.

Setiap pasien yang meninggal, mereka menerima honor Rp 100.000. Honor tersebut diterima oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Jember hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember. Total honor yang didapat empat pejabat tersebut Rp 282.000.000. (https://regional.kompas.com/read/2021/08/29)

Miris dengan fakta yang ada saat ini, di mana duka yang dialami rakyat akibat kehilangan anggota keluarga justru dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat negeri untuk maraup keuntungan di atas penderitaan rakyat.

Karut marut kepengurusan rakyat sungguh terlihat jelas, pandemi ini menyingkap sisi ketidakpedulian penguasa. Rasa empati yang kian hilang tergerus oleh pundi-pundi keuntungan.

Sistem demokrasi, kapitalisme sekuler membuat jurang pemisah antara tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya jauh terbentang terabaikan. Kepengurusan makan hati berujung penderitaan dan kedzaliman rakyat. . Sejak awal, kepengurusan umat adalah ajang bisnis yang harus dibayar dengan uang, bukan lagi dengan rasa tanggung jawab penuh amanah.

Hakikat seorang pemimpin adalah untuk mengurus, melindungi dan menjaga urusan rakyat, karena ia telah menerima amanah tugas dan tanggung jawabnya dari rakyat. Maka sudah seharusnya, kesulitan apapun harus diterima. Tak ada bisnis di dalamnya. Tanpa mengutamakan timbal balik apa yang menguntungkan dirinya atas apa yang telah diusahakan oleh para petinggi negeri. Namun, faktanya, penguasa negeri ini hanya siap dan sigap menerima gaji tinggi sekaligus fasilitas fantastis tapi abai dalam melaksanakan amanah rakyat.

Tabiat kapitalisme adalah tabiat penuh kerakusan, ketamakan dan kesombongan. Segala kemewahan yang didapat tak pernah cukup. Tanpa ada beban rasa bersalah semua sah dilakukan asal mendatangkan keuntungan. Tak peduli halal atau haram. Tak ada kata keberkahan yang dituju. Standar perbuatan hanya berdasar manfaat dan keuntungan belakang. Nasib dan nyawa rakyat bukan menjadi hal yang utama.

Fakta semacam ini tak akan terjadi, jika sistem yang dipakai adalah sistem yang sesuai fitrah manusia. Yakni, sistem yang mampu memberikan rasa takut dalam jiwa para pemimpin akan pertanggung jawaban amanah yang ada di pundaknya saat Yaumul hisab. Pemimpin amanah adalah pemimpin yang merasakan duka rakyat adalah dukanya. Dia rela menderita demi rakyat dan berada di garda terdepan untuk melindungi rakyatnya dalam hal apapun.

Doa Rasulullah Saw. untuk para penguasa ” Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia, dan barang siapa yang menguruskan perkara umatku, lalu dia mengasihi mereka, maka kasihilah ia”. ( HR. Muslim. Shohih Muslim. 9/351.no.3407).

Makan, kewajiban bagi seorang pejabat negara adalah mengurus dan mempermudah urusan rakyatnya, tanpa ada motif bisnis, tanpa bertujuan mengambil keuntungan dari rakyat. Pemimpin amanah adalah pemimpin yang lahir dari sistem yang benar. Yakni, sebuah sistem yang menyandarkan semua aturan hanya berasal dari Sang Pencipta Allah SWT, sehingga tak mengenal adanya aturan yang hanya menguntungkan pejabatnya saja sementara rakyat menderita.

Sistem shohih yang menjaga nyawa, kehormatan, harta dan darah ummat hanya ada dalam sistem Islam. Yakni, Sistem yang berasal dari pencipta alam semesta, Allah Swt. Sistem yang sesuai dengan fitrah manusia dan berdasarkan al Qur’an dan as Sunnah. Rasa malu dan kehilangan kehormatan senantiasa akan didapati ketika pejabat negara berfoya-foya di atas duka rakyat. Hingga tak ditemukan fakta bahwa honor pejabat melambung tinggi, sementara rakyat merasakan horor penderitaan yang mencekam. 

Sistem Islam semata-mata berjalan untuk menggapai ridho Allah SWT. Beratnya pertanggungjawaban di akhirat cukup menjadi pengingat untuk tidak berpaling dari hukum syara. Ridho Allah menjadi standar tertinggi  dalam setiap perbuatan manusia, termasuk para pemangku jabatan negeri pertiwi. Hanya sistem Islam yang mampu menyelamatkan pemimpin, para pejabat serta rakyat di dunia dan akhirat. Ya, sistem Islam dalam bingkai Khilafah Rasyidah, yakni satu-satunya sistem yang berasal dari Sang Pencipta Allah Swt yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.

Wallahu'alam bi shawab.