Mengapa Lunak terhadap Pelaku Kekerasan Seksual?

Oleh Ratna Sari Dewi

Kekerasan seksual dilakukan beramai-ramai oleh pegawai KPI baru diproses setelah desakan kuat muncul dari publik. Kasus lain berupa sikap toleran KPI atas tampilnya artis pelaku kekerasan seksual di TV- menegaskan Lembaga ini begitu lunak memperlakukan pelaku kekerasan seksual. Berbanding terbalik dengan kampanye nasional anti kekerasan seksual. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegaskan pihaknya mendukung kepolisian mengusut kasus pelecehan seksual dan perundungan yang diduga dilakukan oleh tujuh pegawainya terhadap seorang pegawai KPI Pusat. ( republika.co.id, 2/9/2021 )

Korban mengalami gangguan psikis yang dialaminya sejak tahun 2011 sampai 2020. Dan korban bullying oleh para pelaku, korban juga sudah berusaha untuk melaporkan kasus kepada polisi dan hasilnya agar diselesaikan secara internal. Korban juga sudah melaporkan kepihak KPI  tetapi pelaku tidak di hukum hanya sekedar dipindahkan kedevisi lain. Terungkap kasus yang terjadi di KPI di telusuri dari pesan berantai. 

Terasa lunak terhadap pelaku kekerasan seksual tampak dari kasus pegawai KPI yang dilecehkan oleh seniornya. 

Bahkan pelapor sebagai korban dapat dijerat UU ITE. Terlapor atau terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual yang merupakan karyawan KPI berencana melaporkan balik korban MS akibat identitas pribadi mereka disebar melalui rilis atau pesan berantai di aplikasi perpesanan. Kuasa Hukum terlapor RT dan EO, Tegar Putuhena, mengatakan, rilis pers tersebut berisi identitas pribadi para terlapor atau nama jelas yang mengakibatkan cyber bullying baik terhadap terlapor maupun keluarga mereka.

"Yang terjadi cyber bullying'baik kepada klien kami, maupun keluarga dan anak. Itu sudah keterlaluan menurut kami. Kami berpikir dan akan menimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor," kata Tegar saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin.

Tegar menjelaskan, bahwa ketiga terlapor lainnya, melalui kuasa hukum masing-masing, telah mempertimbangkan pelaporan tersebut dan mempelajari unsur-unsur pidananya. Ia menilai, bahwa rilis yang disebar di sejumlah grup media pada Rabu (1/9) itu telah membuka identitas pribadi yang membuat pelapor dapat dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Semua unsur-unsur pidanaakan kami pelajari, misalnya pertama membuka identitas pribadi secara tanpa hak, itu sudah melanggar UU ITE. Kemudian dari situ disebarluaskan, terjadi cyber bullying terhadap keluarga, foto keluarga disebarkan itu juga akan kita pertimbangkan," kata Tegar.

Tegar Putuhena juga mengklaim, tidak menemukan bukti pendukung terkait dugaan kasus yang menimpa korban MS. Menurut Tegar, satu-satunya sumber rujukan, yakni dari keterangan atau rilis yang disebarluaskan di sejumlah grup media melalui aplikasi perpesanan pada Rabu (1/9) lalu.

Kekerasan seksual tetap menjadi wabah menjijikkan di negeri mayoritas muslim bila nilai dan sistem sekuler dipraktikkan. Bahkan mendefinisikan kekerasan seksual saja bisa terus mengalami perubahan.  

Dasar sistem yang berasal dari manusia yang riskan mengalami kekacauan dan pertentangan. Sekulerisme pemisahan agama dari kehidupan. Agama tidak lagi menjadi aturan hidup manusia. Agama hanya sekedar seremonial ibadah antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan kehidupan manusia tidak ada aturan yang mengaturnya dengan kata lain bebas.

Kebebasan yang diusung sistem sekuler membuat manusia terperosok ke jurang yang sangat dalam. Kasus pelecehan seksual yang menjamur terjadi di sistem sekuler buah dari kebebasan bertingkah laku. Dimana manusia sesuka hati melakukan segalanya tanpa ada aturan. Akibatnya pelecehan seksual hanya dianggap kelalaian belaka. Kaum LGBT dianggap kaum yang berbeda tanpa sedikit pun penyimpangan. 

Wajar lunaknya penguasa yang menerapkan sistem sekulerisme. Penguasa hanya sarana untuk menyelesaikan masalah itupun jika ada pihak yang dirugikan. Tidak memberantas secara total kasus pelecehan seksual.

Bangunlah mayoritas umat Islam, sadarlah sistem sekuler ini bukan tempat seorang muslim hidup karena aturannya lari dari fitrah manusia. Selalu membawa kesengsaraan dan kekacauan.

 

Akar solusi yang terbaik kembali ke hukum Islam secara kaffah dalam pemerintahan Islam. 

Satu solusi mendasar yang dimiliki Islam sebagai ideologi adalah sudut khasnya dalam memandang setiap persoalan manusia itu mampu diselesaikan ‘hanya’ dengan menerapkan hukum syariat yang diciptakan Allah Sang Maha Pengatur. Termasuk dalam menyelesaikan masalah kapitalisasi dan eksploitasi perempuan, yang disebabkan penerapan sistem kapitalis ala western. Penyelesaian yang ditawarkan Islam, sungguh simple, solutif dan menentramkan karena sesuai fitrah manusia.

Yang paling mendasar, Islam menetapkan kedudukan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama sebagai Hamba Allah. Ketakwaannyalah yang akan menjadi penentu siapa yang paling utama. Islam juga menjamin kemuliaan perempuan dengan menetapkan seperangkat aturan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan Hal ini akan menjamin keselamatan dan kemuliaan perempuan tidak hanya di tempat kerja, namun di manapun perempuan berada.

Di sisi lain. Islam memiliki mekanisme yang menjamin nafkah perempuan, sehingga perempuan tidak harus bekerja sebagai penanggung nafkah keluarga. Sementara itu, Islam juga melarang semua hal yang dapat memicu terjadinya tindak pelecehan, baik berupa tulisan maupun gambar maupun tayanganpada semua media yang ada. Islam juga menetapkan sanksi yang tegas untuk pelaku pelecehan. Islam menetapkan negara untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi atas aturan terkait berapapun biaya yang dibutuhkan. Biaya besar tidak dianggap sebagai kerugian karena merupakan jalan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT melalui penerapan syariat Allah.

Mengingat persoalan pelecehan seksual ini terkait dengan pengaturan berbagai aspek kehidupan lainnya, maka dibutuhkan penerapan aturan Islam dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan negara yang menerapkan Islam secara kaffah inilah kunci pemberantasan pelecehan seksual secara tuntas. Karena di dalamnya terwujud ketakwaan individu, masyarakat dan negara yang menjaga tegaknya aturan Allah SWT. Wallahu A’lam.[]