Oleh : Waryati
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Dunia berduka. Banyak negara mengalami goncangan hebat akibat terjangan pandemi Covid-19. Jutaan nyawa melayang, ekonomi kolaps, dunia pendidikan menjadi korban, pun merendahnya kepercayaan masyarakat dunia karena gagalnya negara dalam penanganan pandemi Covid-19.
Negara maju seperti Inggris dan Australia, hingga kini masih berkutat menangani pandemi. Ada pun Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari penilaian. Seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg bahwa Indonesia mendapat peringkat 53 dari 53 negara yang paling buruk dalam menangani Covid-19. Laporan tersebut dibuat pada 27 Juli 2021 dalam laporan ketahanan terhadap Covid-19 yang dibuatnya, disusul Bangladesh, Filifina, dan Malaysia, dikutip dari Kompas.com.
Krisis politik juga dialami oleh negara Tunisia. Setelah Presiden Kais Said memberhentikan perdana menteri, membekukan parlemen, dan merebut kendali eksekutif, Kais Said juga memberlakukan penerapan keadaan darurat nasional atas pandemi virus corona. Ini merupakan respon dari buruknya penanganan pandemi di negara itu. Tentu hal ini mendorong lawan politiknya turun ke jalan dan berdemo memprotes tindakan presiden.
Krisis yang dialami setiap negara akibat pandemi yang berkepanjangan tentu karena masing-masing negara tak memiliki solusi pasti dalam menangani wabah. Pakem demokrasi yang digunakan tiap negara tuk menangani pandemi menjadikan penanganan wabah tak kunjung selesai. Ini dikarenakan dalam sistem demokrasi lebih mementingkan kepentingan negara dan kelompok, juga eksistensi dari sistem yang dianut negara, tanpa pernah memikirkan nasib rakyatnya.
Penanganan pandemi terkesan asal dan lebih mementingkan ekonomi sehingga laju penularan virus tak mudah dikendalikan. Di Indonesia sendiri, solusi yang digunakan masih sebatas pada antisipasi dan migitasi. Belum kepada solusi yang benar-benar untuk menghentikan wabah. Dengan demikian, pandemi yang entah kapan berhenti menjadi sulit untuk ditaklukan.
Demokrasi yang lahir dari rahim sekularisme tentu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan atas solusi yang dimilikinya terkait menghadapi problematika kehidupan, termasuk wabah. Hal ini disebabkan saat sistem demokrasi mencarikan solusi, hanya menyandarkan pada akal semata tanpa mau menundukan ego sebagai manusia tuk mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan pencipta.
Gegagalan demi kegagalan yang dialami setiap negara dalam menangani pandemi, bukti lemahnya sistem demokrasi yang dianut saat ini. Sistem ini meniscayakan kepentingan di atas segalanya. Oleh karena itu, pantaslah jika terjadi krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan rakyat mencari alternatif sistem lain sebagai dampak dari krisis yang terjadi.
Berkaca pada penanganan pandemi dalam negara Islam, pemerintah begitu sigap menangani wabah saat muncul pertama kali. Kebijakan lock down dan karantina wilayah diberlakukan, sehingga penularan virus dapat teratasi. Kebijakan negara diterapkan semata untuk melindungi rakyat dari serangan virus. Ini karena, Islam menganggap nyawa seorang muslim lebih berharga dari seisi dunia. Dengan demikian, pelayanan dan perlindungan negara Islam terhadap rakyatnya menjadi hal utama.
Sistem Islam, hadir di dunia untuk mengatur dan melaksanakan tata cara bernegara serta tata cara individu dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Baik dari segi hukum maupun implementasinya akan terjadi keselarasan dan dapat menentramkan jiwa manusia. Terbukti bahwa sistem Islam bisa bertahan hampir seribu tahun lamanya. Memimpin dunia, memberikan ketentraman bagi warganya, melayani rakyat dengan sempurna, dan tentunya menyejahterakan.
Allah sudah menyatakan melaui firmannya yang artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu". (QS Al Maidah ayat 49).
Wallahua'lam.
No comments:
Post a Comment