Oleh : Novita Ekawati_
Angka penderita Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Tercatat per 1 Juli 2021 ada 24.836 kasus baru. Dan itu rekor tertinggi kasus baru di Indonesia. Tambahan angka itu, membuat total kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 2.203.108 kasus. Ada 504 orang meninggal dunia akibat Covid-19 pada 1 Juli 2021. Angka kematian Covid-19 pada tanggal ini pun menjadi rekor tertinggi selama pandemi virus Corona berlangsung di Indonesia. ( https://www.pikiran-rakyat.com )
Pemerintah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai Sabtu, 3 Juli - 20 Juli 2021. Hal ini dikarenakan peningkatan kasus Covid-19 yang cepat dan munculnya varian baru yang memiliki tingkat penularan tinggi. PPKM Darurat ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Ada 48 kabupaten/kota dengan level asesmen 4. (https://nasional.kontan.co.id )
Kebijakan yang diberlakukan selama dua pekan dan menyasar kabupaten/kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Covid-19 kian melonjak di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah targetkan lakukan vaksinasi minimal 1,5 sampai dengan 3 juta suntikkan per hari mulai Juli 2021 saat PPKM Darurat. (https://kabar24.bisnis.com )
Vaksin diprioritaskan untuk zona merah atau risiko tinggi dimulai dengan kriteria usia 18 tahun ke atas terutama di zona merah. Vaksinasi gotong royong dibuka untuk individu dengan pelibatan secara aktif tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi. Program vaksin ini merupakan salah satu kegiatan dalam PPKM darurat.
*Kebijakan Vaksin dan PPKM Hanya Memperpanjang Usia Sebaran Wabah*
Bicara tentang pandemi, sudah 1,5 tahun Indonesia melewatinya namun penanganan pandemi sampai saat ini tidak memberikan hasil. Yang ada malah semakin membingungkan masyarakat dan menjadi semakin abai terhadap pencegahan penyakit ini seiring dengan semakin terhimpitnya ekonomi selama pandemi.
Masyarakat makin menderita dengan wabah yang berkepanjangan ini. Berbagai kebijakan yang ada tak kunjung menuntaskan wabah. Mulai dari PSBB, 3M dan 5M, PPKM mikro hingga vaksin. Tetapi sayangnya tetap membiarkan pelancong dan yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Inilah yang ditengarai menjadi sebab gelombang kedua wabah di negeri ini. Maka, tak berlebihan bila ada yang mengatakan bahwa tak selesainya kasus Covid-19 justru digawangi oleh penguasa pembuat kebijakan itu sendiri.
Penguasa kemudian dianggap lamban dalam menyelesaikan permasalahan pandemi, mulai dari kebijakan hingga implementasinya yang selalu menuai kontroversi. Terlebih pendanaan pandemi ini adalah dari pajak dan surat utang negara (pandemic bonds). Lagi-lagi pembayarannya dibebankan kepada rakyat yang makin hari makin mencekik napas rakyat.
Kebijakan penanganan wabah tentu tak lepas dari sistem sekular kapitalisme yang digunakan di negeri ini. Kebijakan fatal sistem kapitalisme dalam menangani wabah adalah saat pemerintah tidak menutup pintu masuk dan keluar negeri. Saking mengejar apa yang disebut pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah malah menggenjot sektor pariwisata dengan membiarkan wisatawan asing masuk dengan mudah. Keran bagi masuknya tenaga kerja asing pun tetap dibuka. Wajar saja mutasi virus corona dari berbagai negara dengan mudah masuk ke Indonesia.
Kondisi negeri ini semakin sulit ketika pemerintah memutuskan untuk mengalihkan pembiayaan program vaksinasi dan penanganan wabah kepada rakyat atau pihak swasta. Hal ini menjadi ironi, Indonesia yang sejatinya memiliki kekayaan dari berbagai kandungan sumber daya alam, selayaknya mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya di masa pandemi.
Namun sayang, SDA di Indonesia sudah tergadaikan. Indonesia semakin hari semakin dicengkeram oleh kekuasaan korporasi raksasa melalui keran-keran investasi sebagai konsekuensi utang luar negeri. Sehingga dengan mudah asing dan aseng mendikte negeri ini.
Alih-alih utang yang didapatkan untuk menyelesaikan pandemi, negeri ini justru kian terjerumus dalam jerat utang bersyarat. Penderitaan rakyat ini pun kian meningkat dikarenakan perilaku para pejabat yang justru loyal mengorupsi dana rakyat.
*Butuh Kepemimpinan yang Amanah dan Sistem Kondusif*
Penanganan wabah pada dasarnya bersifat universal, bisa diadopsi siapa pun, negara mana pun, bahkan dalam sistem apa pun. Hanya saja, sebaik apa pun konsep penanganan wabah, jika dijalankan setengah hati oleh pihak pemerintah, tetap saja konsep ini akan ambyar dan upaya pemadaman wabah pun akan memakan waktu yang cukup lama.
Selain upaya karantina wilayah disertai penerapan 5M dan 3T harus dipahami bahwa wabah adalah kejadian yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Masih dapat dicegah jika seluruh upaya penanganan wabah dilakukan begitu diketahui wabah tengah terjadi di suatu tempat.
Dimana tidak mengizinkan penduduk dari wilayah lain untuk masuk, begitupun sebaliknya penduduk di dalam wilayah tersebut tidak di izinkan keluar dari wilayahnya sampai wabah tersebut benar-benar telah selesai dan tertangani dengan baik. Hal ini untuk mencegah luasnya penularan ke wilayah lain dan orang lain.
Dibutuhkan adanya koordinasi yang baik dengan berbagai sektor yang bersinggungan langsung dengan kemaslahatan rakyat. Ini adalah upaya preventif skala sistem yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Upaya inilah yang dilakukan dalam sistem Islam dalam institusi Khilafah.
Sistem Islam, dalam penanganan wabah melibatkan antara lain sektor pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga ahli siap pakai. Menyiapkan pusat-pusat pelayanan kesehatan sebagai langkah preventif terjadinya ketika terjadi lonjakan kasus yang membutuhkan ruang perawatan lebih dari biasanya. Khilafah juga menyiapkan pusat-pusat riset dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang canggih khususnya dalam bidang kesehatan.
Tidak kalah pentingnya dalam menghadapi wabah adalah Khilafah menyiapkan dana dalam menghadapi bencana semisal wabah, gempa bumi, banjir, bahkan dalam kondisi yang sulit diprediksi sekalipun. Sistem Khilafah memiliki APBN yang bersifat khas. Perencanaan anggaran kebutuhan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dalam APBN Khilafah dilakukan secara harian sebagaimana pemenuhan kebutuhan manusia yang juga bersifat harian.
Sumber-sumber pemasukan APBN yang tersimpan di Baitulmal berasal dari pemasukan tetap yakni _fai’, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah._ Sedangkan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara yakni _usyur, khumus, rikaz,_ dan tambang. Sehingga dari itu semua, wabah bisa segera tertangani dengan baik, ekonomi terselamatkan, dan masyarakat pun bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya.
Jika demikian adanya, jelas dibutuhkan pemimpin yang kapabel dan amanah serta sistem yang kondusif dalam menjalankan konsep penanganan wabah secara utuh.
_Wallahu a'lam bisshawab._ [ ]
No comments:
Post a Comment