(Aktivis dakwah dan Pendidik)
Kebijakan Sekolah Tatap Muka kembali menjadi isu hangat. Pasca dibukanya Mall, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim memastikan bahwa sekolah pun akan dibuka dengan pembelajaran tatap muka. Pasca harus melewati setahun lebih pembelajaran online yang tidak sedikit menuai permasalahan.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), beberapa provinsi sudah dinyatakan siap untuk menggelar sekolah tatap muka. Kendati telah dinilai siap untuk melaksanakan tatap muka di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda, tidak semua kabupaten dan kota dalam di provinsi tersebut menggelar sekolah tatap muka.
Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sendiri membebaskan keputusan untuk membuka sekolah selama pandemi kepada pemerintah daerah masing-masing. Hal ini didasarkan pada daerahlah yang paling tahu dinamika perkembangan Covid yang ada di wilayahnya masing-masing. (Nu.or.id, Selasa 20/04/2021)
Untuk Kalimantan Timur, Sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor sudah menegaskan bahwa dirinya tak ingin memaksakan PTM pada Juli mendatang. Hal senada turut disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi. (Kaltim today, 24 April 2021)
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda pun telah secara bertahap gelar Pertemuan Tatap Muka (PTM). Hari ini, Senin (3/5/2021) PTM tahap ketiga segera dimulai. Sekolah tersebut dipastikan telah memenuhi syarat untuk menggelar PTM. Untuk sekolah yang terpilih saat ini sudah memenuhi fasilitas protokol kesehatan yang menjadi syarat tatap muka di sekolah.
(Kaltim today, 03/05/2021)
Senada dengan Balikpapan, penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Balikpapan rencananya dimulai Juli mendatang. Meski dipastikan tak bakal berjalan sepenuhnya, karena masih bergantian dengan belajar daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bahkan, akhir-akhir ini ada sekolah-sekolah yang sudah melangsungkan Penilaian Akhir Sekolah (PAS) maupun Ujian Sekolah secara tatap muka.
Namun, perlu kiranya Pemerintah kembali menelaah rencana kebijakan ini. Menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan jika tingkat kasus positif infeksi virus corona di suatu daerah rendah atau kurang dari lima persen, sehingga masuk dalam kategori zona aman. Ia mempertanyakan, di mana logikanya saat kasus harian masih 6.000 bahkan pernah 10.000, sekolah malah dibuka? (bbc.com, 24/3/2020)
Sebab, miris sekali jika pemerintah hanya fokus mendengar desakan publik untuk membuka sekolah tatap muka. Apalagi melihat tolok ukur dari mall dan juga tempat wisata yang dibuka. Karena bentuk kebijakan gegabah akan membawa nyawa masyarakat yang dipertaruhkan. Apalagi di tengah virus yang makin bermutasi dan muncul varian baru dari virus ini.
Inilah pentingnya agar penguasa lebih mendalami dan menimbang banyak hal dalam mengeluarkan kebijakan. Mengembalikan pada cara pandang yang benar. Penguasa harus memperhatikan kemungkinan buruk atau akibat yang terjadi dari kebijakan tersebut.
Sejatinya, kondisi yang serba dilematis ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari kebijakan yang salah kaprah dari penguasa. Sejak awal pandemi, kesan meremehkan justru dinampakkan. Setelah kasus marak, penguasa akhirnya 'kalang kabut' mengatasinya. Dan berdampak pada sektor lainnya yang jadi ambyar, termasuk pendidikan.
Kebijakan yang salah berakibat pada dunia pendidikan. Pertama, pembodohan terjadi karena proses pembelajaran tidak optimal. Ketidak optimalan ini mulai dari segi kurikulum yang tidak kompatibel dengan pandemi, kemudian dari segi teknis yang terus-menerus timbulkan masalah bagai benang kusut. Walhasil, generasi belajar 'seadanya' bahkan ada yang terkendala sama sekali.
Kemudian, akibat yang kedua adalah maju-mundur dan buramnya kebijakan antara luring atau daring. Tidak samanya kebijakan dengan menyerahkan pada daerah sebenarnya juga hal yang keliru. Pasalnya, apabila muncul klaster baru maka penanganan pusat minim sekali untuk rakyatnya. Lantas akibat apa lagi yang mau ditimbulkan sebagai buah dari kebijakan yang salah?
Sebenarnya wajar sekali kebijakan yang dikeluarkan terkesan 'main-main' dan penuh uji coba. Karena dasar berpijaknya kebijakan dalam sistem ini bukanlah Islam. Semua atas dasar kepentingan manusia. Tentu orangtua menginginkan segera luring, tapi pemerintah pun tidak mendukung hal ini dengan bukti penanganan pandemi yang baik. Jadi, kesannya klise.
Mungkin ini saatnya kita untuk menoleh pada Islam. Sebagai sebuah diin yang sempurna, dijamin kelengkapannya oleh Allah ta'ala, apalagi yang menjadi keraguan diri kita? Dan sebagai diin, maka Islam menjamin ketuntasan solusi untuk segala permasalahan. Bersumber dari L Qur'an dan as Sunnah yang tak mungkin salah.
Kemudian, khalifah sebagai pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam akan menyandarkan setiap kebijakannya pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya mengandalkan kecerdasan logika dan kemampuan dirinya, apalagi fokus karena desakan masyarakat. Ada muncul sinergi antara negara sebagai pelaksana hukum syariat yang dipimpin seorang pemimpin mulia, dengan rakyat yang mudah menerima amar makruf nahi mungkar.
Solusi Islam tentu bersifat integral dan kompleks. Artinya masalah pendidikan di tengah pandemi, bukan cuma soal fasilitas kurang tapi juga asas kurikulum yang digunakan. Untuk persoalan teknis fasilitas tentu butuh penerapan sistem ekonomi Islam yang mempunyai mekanisme pemasukan dan distribusi yang jelas dan shahih. Untuk persoalan kurikulum, tentu ini berkaitan dengan politik pendidikan yang digunakan. Asas aqidah politik pendidikan yang harus dibangun adalah Islam, tidak mencampurkan dengan ide lainnya.
Inilah kebijakan yang menjadi solusi atas hiruk-pikuk pendidikan di tengah pendidikan sekarang. Wajarlah Islam menjadi peradaban yang gemilang hingga terdepan di segala bidang. Mulianya Islam terpancar dari peradaban dan kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Islam dan generasi khairu ummah yang membangun peradaban.
Dan untuk mewujudkan solusi hakiki Islam maka butuh keseriusan untuk mewujudkannya. Karena harus segera ditegakkan demi kebaikan bersama, bukan hanya bagi muslim tapi seluruh manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari menyongsong perjuangan demi tegaknya syariat Islam, dan berdoa agar Allah segera memberikan pertolongan-Nya. Wallahu a'lam bish shawab.
No comments:
Post a Comment