Penulis ideologis Bela Islam, Member AMK
Ibu pertiwi kembali berkabung. Atas tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 di laut Bali, pada tanggal (21/4/2021), sekitar pukul 04.25 WIB. Dalam rangka melakukan latihan peluncuran torpedo nomor delapan. Terdapat 53 awak kapal terdiri dari 49 anak buah kapal, satu komandan satuan, dan tiga personal arsenal.
Diberitakan kapal selam produksi Jerman, tahun 1977 itu ditengarai mengalami black out atau mati listrik total saat penyelaman. Sehingga kapal tersebut diperkirakan jatuh di laut.
Pencarian pun dilakukan dengan teknologi pencitraan bawah laut. Akhirnya pada tanggal (25/4/2021), pukul 18.00 WIB, badan kapal selam Nanggala-402 ditemukan dalam keadaan terbelah tiga, di kedalaman palung laut 838 meter di bawah permukaan air laut.
Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, penyebab tenggelamnya Nanggala-402 bukan karena faktor kesalahan manusia. (tribunnews.com, 25/4/2021)
Adapun menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, kapal selam Nanggala-402 masih layak beroperasi. Bahkan ada sertifikat kelaikan hingga tanggal (25/3/2022), atau laik melaksanakan operasi. (suara.com, 22/4/2021)
Tragedi Nanggala-402, tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam bagi sanak keluarganya dan rakyat Indonesia. Namun, lebih dari itu memunculkan Polemik dan praduga bermacam-macam.
Di antaranya muncul pertanyaan, "Bagaimana pertahanan keamanan selama ini? Dengan hilangnya kapal selam Nanggala-402, berarti memperlemah pertahanan NKRI atau sebelumnya memang sudah lemah.
Indonesia adalah negara maritim (kelautan) seharusnya armada laut diperkuat. Melihat tragedi tersebut rakyat Indonesia merasa prihatin sekaligus memancing emosional. Seperti cuitan Roy Suryo ahli telematika.
"Sayang, harapan yang sempat dimuat media setahun yang lalu kontras dengan hilangnya KRI Nanggala-402. Kekuatan maritim yang harusnya disegani malah seperti ikut-ikutan lenyapnya Harun Masiku (koruptor) dan truk pengangkut barang bukti KPK." Lewat akun twitternya @KRMTRoySuryo. (tribun-timur.com, 22/4/2021).
Terkait tenggelamnya Nanggala-402, juga memicu polemik. Menurut politisi Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, buzzer bayaran Jokowi sengaja membuat opini menyalahkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak meremajakan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Padahal di era SBY modernisasi alutsista dimulai. Hasilnya tiga kapal selam listrik dari Korsel dengan alih teknologi.
Seperti biasa buzzer bayaran Jokowi selalu menutupi fakta kebobrokan rezim dan melemparkan kesalahan pada pihak lain. Itu yang senantiasa dilakukan selama ini, menggiring opini agar publik tetap menaruh kepercayaan pada rezim.
Berdasarkan data yang ada, bahwa kekuatan laut hanya mempunyai 7 kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 156 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau.
Adapun geografinya, meliputi luas wilayah 904.569 km2, 716 km cakupan garis pantai, 985 km perbatasan dengan negara lain, 579 km jalur air yang dapat digunakan.
Pada tahun 2020, global fire power menempatkan kekuatan militer Indonesia di posisi ke-16 dari 138 negara di dunia. Benarkah?
Sebagai dasar penilaian ada delapan unsur penentuan, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, logistik, keuangan, geografi, kekuatan udara, kekuatan darat, dan kekuatan laut. (kompas, 6/10/2020)
Dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala-402, berarti tinggal empat kapal selam yang dimiliki Angkatan Laut. Jumlah yang sangat tidak sebanding dengan luas lautan. Hal inilah yang memunculkan rasa keprihatinan, kekhawatiran akan pertahanan negara, dan rasa empati dan simpati. Seperti Takmir Masjid Jogokariyan (MJ), Yogyakarta yang memprakarsai pengumpulan dana untuk membeli kapal selam pengganti Nanggala-402. Diperkirakan senilai US$330 juta atau sekitar Rp4.7 triliun.
Ketua takmir MJ, Muhammad Jazir bersama Ustaz Abdul Somad (UAS), mengajak seluruh rakyat ikut membantu Angkatan Laut agar mampu menjaga kekayaan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.
Sesungguhnya, ajakan tersebut bisa dimaknai sebagai sebuah sindiran atau kritikan pedas terhadap pemerintah.
Sejujurnya, rakyat menilai pemerintah mengabaikan aspek pertahanan negara. Sebab, alat-alat utama sistem persenjataan (alutsista) sudah banyak yang karatan, sehingga tidak layak lagi untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang semakin berat.
Senada dengan pernyataan Menteri Pertahanan (Mentan), Prabowo Subiyanto menyebut tak lama lagi alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik tiga matra TNI, yakni darat, laut, dan udara harus dimodernisasi lebih cepat. Disampaikan dalam konferensi pers di Bali. (kompas tv, 22/4/2021)
Hal tersebut diakui oleh Prabowo, banyak alutsista yang terpaksa tetap dipergunakan karena belum dimodernisasi, dengan pertimbangan lebih mengutamakan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Tentu pembangunan kesejahteraan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur. Sejatinya yang menikmati adalah para cukong asing dan aseng, bukan rakyat.
Itulah watak asli kapitalis-sekuler. Materi yang lebih dinomorsatukan dari pada nyawa manusia. Jika rezim menyadari bahwa sistem persenjataan akan berhubungan dengan kewibawaan negara, maka para pemimpin yang punya harga diri lebih mengutamakan alat-alat pertahanan. Sayangnya rezim yang ada merupakan boneka kafir penjajah yang hati nuraninya sudah mati.
Untuk ukuran negara harga kapal selam Rp4,7 triliun sebenarnya harga yang murah. Tidak sebanding dengan jumlah yang dikorupsi oleh pejabat dan perampokan yang dilakukan oleh para kapital hitam. Kerugian korupsi Jiwasraya tembus Rp25 triliun. Korupsi Asabri senilai Rp17 triliun. Uang buruh dirampok penguasa bansos Rp43 triliun. Seandainya uang hasil korupsi dibelikan kapal selam dapat berapa banyak? Belum lagi, kekayaan alam yang digarong para cukong.
Faktanya, pemerintah tidak bisa memberantas korupsi dengan tuntas. Justru menggurita. Karena sanksi hukum yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Itulah hukum warisan penjajah belanda (sekuler). Berbeda dengan sistem Islam, pelaku koruptor akan diberi sanksi ta'zir, bisa dihukum mati jika kasusnya berat. Harta hasil korupsi disita hakim dan dimasukkan ke baitulmal untuk kesejahteraan umat.
Dalam sistem Islam, nyawa manusia sangat berharga. Sebagaimana yang dicontohkan khalifah Umar bin Khaththab pernah berkata bahwa, "Jikalau ada kondisi jalan di daerah Irak yang rusak karena penanganan pembangunan yang tidak tepat. Kemudian ada seekor keledai yang terperosok ke dalamnya, maka Umar yang bertanggung jawab karenanya."
Jadi, keselamatan hewan saja diperhatikan, apalagi keselamatan manusia. Itulah gambaran seorang pemimpin yang amanah. Tidak seperti penguasa negeri ini. Sudah tahu kapal selam Nanggala-402 tidak pernah dimodernisasi malah disuruh beroperasi.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Wallahu a'lam bishshawab.
No comments:
Post a Comment