Oleh : Nurhalidah, A.Md.Keb
Kasihan Bangsa
Yang terpecah-pecah
Dan masing-masing pecahan
Menganggap dirinya sebagai bangsa
Bait terakhir puisi Kasihan Bangsa karya Kahlil Gibran seakan menggambarkan kondisi dunia saat ini. Terhampar berbagai bangsa di belahan dunia yang saling mengklaim dirinya masing-masing. Mereka mengikat diri dengan ikatan nasionalisme. Bangsa-bangsa terkotak-kotak oleh ikatan nasionalisme. Sungguh sayang, ikatan nasionalisme yang mereka bentuk bahkan tidak mampu mengikat bangsanya sendiri. Salah satunya seperti yang terjadi Indonesia, beberapa wilayah ingin melepaskan diri dari bagian wilayah negara Indonesia. Papua merupakan salah satu yang ingin melespakan diri dari negara Indonesia. Kenapa Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Seperti diketahui, ULMWP secara sepihak mendeklarasikan terbentuknya pemerintah sementara di Papua Barat pada 1 Desember 2020 sambil menunggu referendum untuk secara sah menyatakan kemerdekaan. Pemimpin ULMWP Benny Wenda secara tegas menyampaikan bahwa dengan adanya pemerintahan sementara tersebut, maka Papua Barat tidak lagi tunduk pada Pemerintahan Indonesia (Beritasatu.com, 03/12/2020).
Deklarasi Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat menyita perhatian berbagai kalangan. Menko Polkuham, Mahfud MD menyebut tindakan Benny Wenda sebagai tindakan makar, ia juga menerangkan Benny Wenda adalah seorang mantan narapidana namun melarikan diri ke Inggris dan tidak memiliki kewarganegaraan (Tribunnews.com, 04/12/2020).
Pengamat hubungan internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan deklarasi sepihak tersebut merupakan masalah serius yang harus segera ditanggapi oleh Indonesia. “Indonesia harus bersikap tegas ke dalam dan luar negeri bahwa ini adalah makar. Kalau kita terlihat lemah, ini akan jadi momentum pihak lain untuk diam-diam mendukung atau menjalin kerja sama dengan yang hendak memisahkan diri tersebut,” kata Teuku Rezasyah saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (02/12/2020).
Upaya Papua Barat melakukan disintegrasi bukan tanpa sebab. Melainkan muncul karena kegagalan negara memberikan keadilan dan kesejahteraan yang merata disetiap wilayahnya. Papua merupakan salah satu wilayah yang masih jauh dari kata sejahtera. Tindakan diskriminasi sangat terpampang jelas. Padahal, kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagian besarnya ada di Papua. Namun, hasil kekayaan yang ada di Papua ternyata tidak dinikmati oleh warga Papua. Alhasil, sampai saat ini Papua selalu identik dengan keterbelakangan.
Hal ini, terjadi karena negara memberikan ruang untuk Asing dan sekelompok elit untuk menopoli harta kekayaan Alam yang ada di Papua. Dan tidak memperhatikan keadaan rakyat yang ada di Papua. Maka, bukan hal yang mengagetkan jika rakyat Papua pesimis terhadap pemerintahan Indonesia, mereka merasa tidak ada lagi tempat untuk bernaung. Oleh karena itu, mungkin bagi mereka melepaskan diri adalah solusi untuk keterbelakangan yang mereka alami selama ini. Hal ini, diperkuat lagi sinyal dukungan yang diberikan oleh dunia internasional atas kemerdekaan Papua.
Dan suatu keanehan, disaat disintegrasi terpampang di depan mata pemerintah pusat lebih banyak beretorika dibandingkan memberantas tuntas benih disintegrasi. Dan menyelesaikan permasalahan keterbelakangan Papua. Pemerintah pusat malah sibuk mengurusi Ormas yang dianggap berseberangan dengan mereka. Mereka menggiring opini seolah Ormas tersebut merupakan hal yang genting. Lebih genting daripada disintegrasi. Ketika ada gerakan disintegrasi, pemerintah tidak mengambil langkah cepat dan tegas dalam menaganinya. Namun, lain halnya jika ada ulama dan Ormas yang mereka anggap berbahaya. Maka, tidak segan-segan pemerintah langsung meringkusnya. Oleh karena itu, jika ada hal genting menurut rakyat, belum tentu genting menurut pemerintahan.
Oleh karena itu, mengapa pemerintah tidak bisa tegas dalam menangani disintegrasi. Hal ini disebabkan karena negara menerapkan aturan demokrasi. Dimana pada dasarnya aturan ini tidak mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Aturannya berasal dari manusia yang penuh dengan kelemahan dan hawa nafsu semata. Masalah ketika diselesaikan menurut aturan dan keinginan manusia akan sulit dituntaskan. Ditambah lagi dalam demokrasi pemerintah tidak seutuhnya sendiri dalam menentukan kebijakan. Melainkan, disetir oleh kepentingan pemilik modal yang mengakibatkan distribusi kekayaan tidak merata. Sehingga dari ini memunculkan disintegrasi bangsa.
Demokrasi bagaikan langit dan bumi dengan sistem Islam. Yakni aturannya berasal dari Sang Khalik yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan langit. Yang sudah pasti sudah mengetahui proporsi untuk setiap ciptaan-Nya. Maka, ketika sistem Islam diterapkan akan mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, baik yang berada di pusat pemerintahan maupun yang berada di pelosok negara. Hak-hak dasar dijamin baik yang beragama Islam maunpun Non-islam, yang kulit putih ataupun yang kulit hitam. Serta ketika ada gerakan disintegrasi maka pemimpin dalam Islam tidak akan berdiam diri melainkan akan diusut tuntas.
Maka dari itu, ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat hari ini termasuk Papua merupakan efek karena menjauhnya dari aturan Allah Swt. dan menggunakan aturan cacat buatan manusia.
Wallahu a’lam bishshawaab.
No comments:
Post a Comment