Oleh: Pitra Delvina, S. Pd. (Pemerhati Kebijakan Publik)
Laut China Selatan adalah lokasi geopolitik yang sangat strategis hari ini, lokasi ini telah menjadi arena pertarungan kekuatan besar maritim yakni AS dan China, sekaligus merupakan lokasi yang mempertemukan poros kekuatan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Isu Laut China Selatan adalah salah satu isu terpanas dalam dua dekade terakhir yang didominasi oleh persoalan kisruhnya batas maritim dan klaim teritorial oleh negara-negara sekitarnya.
Anehnya baik China maupun Amerika Serikat keduanya sama-sama mengabaikan hukum laut internasional, namun di saat bersamaan merasa diri superior dalam menegakkan keamanan maritim di kawasan tersebut. Sementara Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam yang merupakan representasi negeri muslim di sekitar Laut China Selatan justru tidak bisa melakukan apapun dalam merespon agresifitas China dan Amerika Serikat tersebut. Ketiga negara ini masih bergulat pada masalah teknis batas maritim, kelemahan ekonomi dan ketundukan politik pada superioritas China juga Amerika Serikat.
Di samping itu, LCS juga merupakan salah satu jalur perdagangan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Tak hanya itu, LCS juga diketahui memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Wajar jika lokasi ini menjadi bahan rebutan kedua negara superior ini.
Lantas bagaimana Indonesia menyikapi hal ini?
Diketahui, sejak memanasnya konflik ini, Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa jika seandainya terjadi perang pun antara AS dan China, Indonesia tetap akan memilih sikap netral dan tidak akan memihak siapapun. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di berbagai media. Hal ini dikatakan sesuai dengan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun pertanyaannya, mampukah Indonesia bertahan dengan tetap berada pada posisi netral dengan politik bebas aktifnya? Sedangkan sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia selama ini tunduk terhadap hegemoni AS dan China secara Ideologi maupun ekonomi.
Lihat saja, belum lama ini ternyata Menhan Prabowo Subianto telah melakukan serangkaian kunjungan ke 11 negara, salah satu negara yang menjadi tujuan kunjungannya adalah Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan di Gedung Pentagon, Virginia, AS, pada Jumat (16/10/2020) waktu setempat. Adapun topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi masalah regional, masalah perdagangan, kerja sama keamanan, aktivitas kemiliteran, dan upaya respons Covid-19.
Tidak berselang lama dari itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga melakukan kunjungan ke beberapa negara Asia pada 25-30 Oktober yang lalu. Negara yang menjadi tujuannya adalah India, Sri Lanka, Maladewa, dan juga Indonesia. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Cina dalam mencari dukungan negara-negara di Asia, khususnya soal konflik Laut Cina Selatan, yang diklaim sebagai wilayah milik China. Dimana klaim tersebut telah ditentang oleh banyak negara, termasuk Indonesia (Suara.com. 23/10/2020).
Tentu ada hal yang janggal yang patut kita telisik lebih dalam dari kunjungan ini. Jika memang Indonesia memilih sikap netral dan tidak mau berpihak kepada AS maupun China dalam menanggapi konflik LCS ini, lantas apa maksud kunjung mengunjungi kedua belah pihak tersebut? Bukankah sudah jelas, bahwa kunjungan Menlu AS ke Indonesia adalah dalam rangka mencari dukungan kepada Indonesia agar tetap berada dipihak AS dalam pertarungan ini? Dan kunjungan tersebut juga disambut bahagia oleh Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia sudah lama berada dalam dekapan hegemoni AS. Lantas bagaimana dengan hubungan Indonesia dan China? Bukankah sudah rahasia umum juga bahwa selama ini Indonesia secara ekonomi juga tunduk dalam kekuasaan China? Masih mampukah Indonesia bersikap netral dalam hal ini?
Sikap ‘netral’ Indonesia dalam hal ini hanya menunjukkan kelemahan Indonesia sebagai negeri muslim dalam menjaga kedaulatan negaranya, akibat terkungkung oleh konvensi internasional yang dibuat oleh negara adidaya hari ini.
Harusnya, Indonesia bisa berperan aktif dalam memobilisir kekuatan negara di kawasan Asia Tenggara untuk menentang arogansi AS dan China yang secara terang-terangan sudah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan lautnya. Bukan malah berada dipihak mereka dan memilih kompromi sebagai solusi.
Di samping itu, perseteruan AS dan China di kawasan LCS ini juga semakin memperlihatkan kepada kita bahwa realitas negeri Muslim di sekitar lokasi tersebut, seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam hanya bisa duduk diam menonton pertarungan kedua negara adidaya tersebut. Ini membuktikan kepada kita bahwa dengan adanya sekat-sekat negara bangsa hari ini, membuat negeri-negeri kaum muslimin lemah tak berdaya dalam mempertahankan kedaulatan negaranya yang sedang diperebutkan oleh musuh-musuhnya.
Penjajahan terhadap negeri kaum Muslimin dalam bentuk neoimperialisme hanya menjadikan mereka tunduk kepada superioritas China dan AS. Tanpa kesatuan yang dinaungi oleh Negara Islam, Khilafah, sampai kapan pun Indonesia tidak akan pernah lepas dari cengkraman asing dan aseng dan hanya akan menjadi korban pertarungan politik negara adidaya hari ini. [Allahu a'lam bish showab].
No comments:
Post a Comment