Rapor Merah PJJ Bikin Horor

Oleh : Norma Rahman, S.Pi 

(Guru SMKN 1 Pomalaa)

 

Setahun kepemimpinan mantan bos Go-jek ini diwarnai pro dan kontra dari berbagai kalangan. FSGI menilai masih banyak kebijakan Nadiem yang perlu diperbaiki, seperti polemik pada Program Organisasi Penggerak (POP), hibah merek Merdeka Belajar, hingga kegiatan PJJ yang masih sarat kendala.

Dilansir dari laman Suara.com - Dalam kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menunjuk CEO GoJek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Tak terasa jabatan yang diemban Nadiem Makarim sudah 1 tahun saja, selama waktu tersebut tantangan yang dihadapi Nadiem sebagai Mendikbud juga beragam, yang paling menyita perhatian adalah soal Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberi catatan terhadap kinerja satu tahun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. FSGI menilai dunia pendidikan di tangan Nadiem belum naik kelas. 

"Mendikbud menurut versi FSGI mendapatkan nilai rapor merah, tidak naik kelas," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangannya, (Media.com Senin, 26 Oktober 2020). FGSI menentukan nilai minimal yang seharusnya didapat Nadiem. Ketentuan tersebut bernama Kriteria Ketuntasan Minimal atau KKM, angkanya adalah 75. Beberapa kebijakan Nadiem dinilai berada di bawah  KKM

Dalam satu tahun kinerja, terdapat 8 kebijakan Nadiem yang dinilai FGSI. Hal itu diungkap Pengurus FGSI Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mansur. Dua di antara kebijakan tersebut yang bernilai bagus, namun rata-ratanya tetap tidak memenuhi KKM yang ditentukan FGSI.

"Artinya nilai-nilai di bawah 75 ini dinyatakan tidak tuntas sehingga kalau dirata-rata, nilai 68 ini kurang atau tidak tuntas, jadi nilainya merah," tutur Mansur pada acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, pada Minggu, 25 Oktober 2020.

Dua di antara kebijakan tersebut yang bernilai bagus, namun rata-ratanya tetap KKM yang ditentukan FGSI.Adapun kinerja yang dipilih untuk diberikan penilaian ada delapan :

Kebijakan pertama adalah terkait penghapusan Ujian Nasional (UN). Alumni Harvard University tersebut mendapat nilai sempurna (100) untuk kebijakan tersebut.

Kebijakan kedua berkenaan dengan usaha mengantisipasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada dunia pendidikan. CEO Gojek 2010-2019 itu mengeluarkan kebijakan peluncuran kurikulum darurat pandemi Covid-19. Ia pun diganjar dengan nilai baik yakni 80.

Kebijakan ketiga berkaitan dengan rencana asesmen nasional yang dicanangkan. Nilai 75 diberikan untuk kebijakan yang rencananya akan menggantikan sistem ujian nasional tersebut.

Kebijakan keempat adalah tentang bantuan kuota internet kepada siswa dan guru. Pria bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim itu mendapat nilai 60. Ketidaktuntasan pada poin ini akibat dari proses penyaluran yang tak sesuai hingga dinilai berpotensi mubazir dan merugikan keuangan negara.

kelima adalah tentang program merdeka belajar. Inovasi tersebut akan menyasar pada dunia perguruan tinggi. Nadiem  Makarim mendapat nilai 60. Merdeka Belajar juga menjadi sorotan. Merdeka Belajar yang merupakan hibah dari perusahaan swata.

Kebijakan keenam yaitu tentang relaksasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Nadiem Makarim juga mendapat nilai 60.

Kebijakan ketujuh berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Program yang digagas untuk menanggulangi problem pendidikan akibat Covid-19 itu ditenggarai masih memiliki banyak masalah. Nilai yang diberikan adalah 55 atau tidak tuntas. Banyak masalah PJJ yang tidak terselesaikan, mulai dari peserta didik dan pendidik tidak memiliki alat PJJ secara daring, sulitnya sinyal di daerah tertentu, mahalnya kuota internet.

Kebijakan kedelapan adalah mengenai organisasi penggerak. Nilai yang diberikan berpredikat ‘kurang sekali’ yaitu 50.

 

Mengurai Masalah Penyebab Polemik

Sebenarnya masalah kebijakan PJJ yang prematur dan tidak terukur bersumber dari penerapan sistem pendidikan sekuler yang tidak sungguh-sungguh berorientasi memberikan hak pendidikan pada generasi.

Orientasi kapitalistik sangat dominan mengarahkan lahirnya kebijakan yang tidak adil. Tidak meriayah dan mengabaikan aspek mendasar pembentukan kepribadian generasi.

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji mengingatkan pemerintah jika kebijakan yang diterapkan berkutat pada konsep yang begitu-begitu saja setiap periode, dipastikan tidak ada perubahan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang didapatkan. Maka dibutuhkan perombakan mendasar pada substansi pendidikan. Ia juga menuturkan, dibutuhkan evaluasi menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan maupun yang telah berhenti. Evaluasi ini bukan bertujuan mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi atasi masalah. (cnnindonesia.com ,21/10/2020)

Maka, mengganti sistem pendidikan sekuler dengan sistem pendidikan Islam merupakan suatu keharusan. Terbukti selama sistem pendidikan sekuler diterapkan, pendidikan hanya ditujukan untuk mendapat keuntungan materi. Proses mendidik generasi bukan untuk menjadikan mereka ilmuwan ataupun pakar dalam bidang pendidikan yang ditekuni, melainkan menjadi pekerja yang siap memenuhi tuntutan dunia industri.

Apalagi Nadiem pernah menyampaikan pada publik memiliki impian untuk lima tahun ke depan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar diminati masyarakat luas. Mewujudkan SMK-SMK yang “siap pakai” bagi dunia industri. Ia pun mengatakan industri mesti melihat SMK-SMK ataupun vokasi sebagai lembaga pelatihan para pekerjanya karena lulusan SMK maupun vokasi merupakan buruh murah yang menguntungkan dunia industri.

Inilah arah pendidikan yang dijalankan pemerintah lewat kebijakan Mendikbud, berupaya mengukuhkan lembaga pendidikan sebagai tempat pencetak pekerja bagi industri. Inilah rapor merah sistem pendidikan sekuler, menghasilkan banyak masalah dalam pendidikan yang tak kunjung usai. Pemberian rapor merah terhadap kebijakan Mendikbud tidak akan memberi pengaruh apa-apa jika tidak dibarengi tuntutan mengubah sistem pendidikan sekuler saat ini. Diganti dengan sistem pendidikan Islam yang telah terbukti unggul mencetak generasi berkualitas.

 

PJJ Pertaruhkan Kesehatan Mental Siswa, Guru, dan Orang Tua

Menurut pengamat pendidikan Islam, Ustazah Yusriana, siswa mengalami stres akibat PJJ tidak memiliki standar khusus bahkan cenderung sangat memberatkan. Akhirnya siswa menjadi depresi dan berujung bunuh diri. Ia menilai dibutuhkan evaluasi dalam dunia pendidikan negeri ini. Sebab, keluhan PJJ tidak hanya datang dari para siswa, melainkan guru dan orang tua. Kesehatan mental mereka juga ikut dipertaruhkan. (muslimahnews.com, 20/10/2020)

Sistem kapitalisme setengah hati dalam mempersiapkan segala infrastruktur guna mendukung PJJ. Justru pemerintah menggandeng pihak swasta yang mengambil keuntungan selama PJJ diberlakukan. Akibatnya, polemik PJJ tak pernah selesai karena pemerintah tidak mengambil peran penuh dalam penyelenggaraannya.

Lalu bagaimana seharusnya peran negara dalam Islam mendukung keberlangsungan pendidikan generasi bangsa?

Khilafah Menjamin Pendidikan Generasi

Negara Khilafah akan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyatnya. Dapat dipastikan negara tidak akan mengalami kerugian atas kebijakan menggratiskan seluruh fasilitas pendidikan karena pengelolaan keuangan dan pendapatan negara yang amanah.

Negara Khilafah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, tak ketinggalan buku-buku pelajaran. Apalagi di masa pandemi begini, kebutuhan PJJ akan didukung penuh dan negara akan melakukan pengawalan dan evaluasi dalam setiap pembelajaran yang berlangsung.

Pada masa kepemimpinan Khalifah al-Muntashir Billah contohnya, berdiri Madrasah al-Muntashiriah di kota Baghdad. Setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian para siswa dijamin penuh oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, bahkan pemandian. Masyaa Allah.

Namun, masa kegemilangan Islam berubah menjadi masa kegelapan seiring runtuhnya Khilafah. Kini generasi muslim harus berjuang membangun kepribadian Islam di sekolah-sekolah yang berisi nilai-nilai dan hukum sekuler. Sungguh berat, sudahlah minim fasilitas, yang diajarkan pemahaman sekuler pula.

Maka, tidak mudah mencetak generasi Islam dalam habitat peradaban sekuler. Generasi kepribadian Islam kuat hanya didapat dengan keberadaan Khilafah. Sudah seharusnya setiap Muslim memperjuangkan tegaknya Khilafah. Masa depan generasi gemilang dapat terwujud dalam naungannya. Insyaa Allah.