CARA ISLAM MENGATUR PEMBATASAN SOSIAL SAAT WABAH

Oleh : Dinda Amelia

Mahasiswi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berimplihkasi luas. Termasuk kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan muncul kebutuhan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut dia, ada dua aspek penting yang perlu dikalkulasi terkait bila diperlukan bansos tambahan, yakni penentuan target bantuan dan juga kesiapan anggaran. Dua aspek tersebut membutuhkan telaah mendalam dan koordinasi. Selain itu, Juliari juga menekankan perlu diklarifikasi pertama-tama adalah di DKI Jakarta masih memberlakukan status PSBB. Sebab, status PSBB DKI Jakarta belum dicabut. Dalam menanggulangi dampak pandemi, Kementerian Sosial telah meluncurkan program bansos, yakni paket Bansos Presiden atau Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk DKI Jakarta dan Bodetabek, dan Bansos Tunai (BST) untuk di luar Jabodetabek. (news.detik.com)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa,  mencontohkan kasus lonjakan COVID-19 di Magetan yang kemudian diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Hasilnya disebut Khofifah sangat efektif menekan laju persebaran COVID-19 di tengah masyarakat. (surabaya.liputan6.com)

Dikutip dari www.solopos.com, Budi Hartono, orang terkaya Indonesia angkat bicara menanggapi rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta. Konglomerasi pemilik Djarum Group dan BCA itu menolak langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020.

Menurutnya, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Dia memberikan catatan bahwa tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker.

Adapun mengenai kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Namun, menurutnya, ada beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia khususnya DKI Jakarta, salah satu diantaranya ialah mengenai perekonomian yang tetap harus dijaga sehingga akivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain.

Dilansir dari harianaceh.co.id, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga tidak sepakat dengan pemberlakuan PSBB ketat di Jakarta karena Jakarta merupakan syaraf perekonomian nasional dan berita tentang PSBB ketat Jakarta sempat mempengaruhi pasar modal dan pasar uang. Airlangga juga menyebut pernyataan Anies saat mengumumkan PSBB ketat itu berdampak negatif pada pasar modal dan pasar uang sehingga laju IHSG sempat turun. PSBB Jakarta disikapi negatif baik oleh pengusaha maupun kemenko Perekonomian. Pasalnya, ini dianggap akan menurunkan kembali pergerakan sektor ekonomi.

Hal ini disebabkan karena PSBB adalah upaya meniru cara Barat untuk menetapkan ‘blanket lockdown’ yang mematikan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial pada area yang luas tanpa jaminan total dari pemerintah. PSBB maupun PSBM yang diterapkan disejumlah daerah selama ini memang tak efektif menekan penyebaran Corona bahkan masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, hal ini disebabkan banyak hal diantaranya: tidak adanya jaminan ekonomi masyarakat secara merata, munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap tenaga medis maupun pemerintah akibat beredarnya berita hoax terkait Covid-19, pemerintah seharusnya mempersiapkan segala kebutuhan baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Oleh karena itu, sepertinya kita perlu berkaca dan meniru bagaimana cara Islam dalam menangani wabah, terutama dalam menetapkan pembatasan Sosial yang memutus rantai sebaran wabah dan memberi hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di luar wilayah wabah. Dalam Islam, ketika terjadi wabah penyakit (tha’un) Rasulullah  menganjurkan agar melakukan isolasi (lockdown) sehingga tidak menularkan kepada yang lain sebagaimana hadis berikut yang artinya

“Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha‘un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, dahulu, tha’un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa tha’un, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya seraya menyadari bahwa tha’un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,” (HR. Bukhari, Nasa’i dan Ahmad).

Bahkan, beliau sampai membangun tembok di sekitar wilayah yang terjangkit wabah. Namun selama dilakukan isolasi, kebutuhan pokok akan dipenuhi oleh negara, disiapkan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan terbaik untuk menangani mereka yang terdampak wabah, termasuk penjagaan terhadap kesehatan dan antisipasi penularan kepada tenaga medis. Selain itu, negara akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Negara Islam memiliki sejumlah pos pendapatan yaitu pos fai, kharaj, zakat maal dan sebagainya yang tak hanya bergantung pada pajak layaknya negara kapitalis. Selain itu tabiat negara Islam mandiri dan tak bergantung negara lain karena melakukan pengelolaan harta(negara ataupun umum) secara tepat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Negara Islam akan selalu mengalami kestabilan ekonomi karena tak bergantung pada sektor non riil layaknya negara-negara kapitalis yang berbasis ribawi. Sehingga memunculkan krisis ekonomi sewaktu-waktu meski tak di masa pandemi. Negara juga akan mengupayakan dan memfasilitasi sejumlah riset ilmiah demi menemukan vaksin ataupun obat agar wabah segera berakhir dan masyarakat kembali sehat. Adapun ketika sudah ditemukan vaksin tersebut akan diberikan kepada rakyat secara gratis dan tak boleh dikomersialisasi demi meraih keuntungan pribadi.

Begitulah peran negara dalam Islam sangat besar dalam mengatasi wabah karena negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dimana khalifah yang memimpin langsung. Demikianlah Islam dengan  segala kemuliaannya dan hadir sebagai solusi dari seluruh permasalahan. Hanya dengan diterapkannya syariat Islam secara keseluruhan (kaffah) di setiap sendi kehidupan seluruh permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan tuntas karena dijalankan sesuai ‘poros­-Nya. Wallahu a’lam bishawab.