BUKAN OTOKRASI MAUPUN DEMOKRASI, KHILAFAH SOLUSI ATASI PANDEMI

Oleh :Junari S.I.Kom

Belum jauh dari pendemi yang masih di berbincangkan oleh khalayak, kali ini masih dalam rana yang sama memberikan kebijakan di tengah-tengah covid-19  agar cepat berlalu, tapi berbeda masyarakat seakan engan terhadap kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah agar dipatuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat aktivitas di luar rumah.

Wabah yang kian hari merebah keberadaannya memunculkan kekhawatiran di berbagai pihak berbagai penanganan yang di lakukan belum saja ada titik temunya, walaupun berbagai protokol kesehatan yang di anjukan yang bahkan membuat masyarakat serta kebijakan pemerintah tidak ada titik temunya di sebabkan ketidak adanya kesadaran untuk mentaati dalam system demokrasi. Serta alih berdalih bahwasannya demokrasi system yang di anut sekarang, harus seperti negara yang menganut otokrasi atau oligarki yang di kendalikan segelintir orang dengan cara yang keras,  inipun bukan jalan terbaik untuk menangani wabah saat ini, masyarakat butuh negara islam yang menciptakan ketundukan rakyat terhadap kebijakan serta ketaatan masyarakat terhadap negaranya.

Mentri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pendemi virus corona-19, di sebabkan kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang. , seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras, sementara itu negara peganut demokrasi seperti Indonesia, India dan Amerika serikat kesulitan karena pemerintah tidak bisa memaksakan rakyatnya" kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI, Kamis (3/9).

langkah penanganan Covid-19 saat ini adalah menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracking, dan treatment), hal ini tidak mudah dilakukan karena tergantung dari system politik demografi dan social budaya di setiap negara, sistem demokrasi tantangannya akan lebih sulit, namun jika di dalam negara demokratis didominasi oleh middle class maka akan lebih mudah. Pasalnya didominasi oleh kemampuan intelektual yang menyadari bahwa protokol kesehatan penting. Sebaliknya jika mayoritas low class tantangan penanganannya akan lebih sulit. Pasalnya banyak yang kurang teredukasi dan kesulitan secara ekonomi. Ujar Tito Karnavian.

Juru bicara Satuan Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito merespons kabar Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19  yang penuh serta pihaknya telah menambah ruang perawatan untuk pasien dengan gejala ringan-sedang. "Rumah sakit enggak akan pernah cukup kalau disoroti terus, yang disoroti adalah perilaku masyarakat. Intinya, masyarakat harus betul-betul menjaga jangan sampai terjadi penularan. Caranya, disiplin, menjalankan protokol kesehatan," kata Wiku melalui sambungan telepon, Minggu (6/9)

Hingga hari ini, jumlah kumulatif kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 184.268 orang. Dari jumlah tersebut, 132.055 orang dinyatakan sembuh dan 7.750 orang lainnya meninggal. CNN Indonesia 

Bukan hanya negara yang menganut  sistem demokrasi yang menjadi patokannya tetapi bukan pula dalam system otokrasi atau oligarki kedaulatan di kendalikan oleh segelintir orang atau kelompok, kedua penganut ini yang bersumber dari manusia untuk diterapkan kepada masyarakat, maka tidak di herankan kurangnya kepatuhan masyarakat  terhadap kebijakan pemerintah, walaupun berdalih bahwa demokrasi harus di ganti seperti negara lainnya yang menganut kebijakan pemerintahan otokrasi atau oligarki, 

Bukan hanya  di pengaruhi oleh middle class atau kemampuan intelektual untuk menyadari bahwasannya kepatuhan dan kesadaran masyarakat ,bukan pula disebabkan karena low class, tetapi dorongan dari ketaatan kepada ALLAH SWT yang membuat masyarakat tunduk terhadap kebijakan yang ada, perlu di perhatikan hadirnya ketatan masyarakat itu di sebabkan adanya kesadaran yang di tanamkan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan yang di anutnya bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi patokannya, sehingga apabila masyarakat melanggarnya pastinya akan muncul sebab akibat atas pelangarannya terhadap kebijakan pemerintah, tetapi pemerintah yang menganut saqofah islam, 

Sangat sulit memang apabila masyarakat di kendalikan oleh aturan yang dibuatkan manusia untuk kebijakan bersama, bukan hanya pada system pemerintahan demokrasi bahkan penerapan pemerintah secara otokrasi dan oligarkipun  yang dikendalikan oleh segelintir orang, bukan solusi yang tepat, dan menyalahkan pemerintah dengan system demokrasi yang bahkan walaupun pemerintah menganut otokrasi dan oligarki bukanlah jalan yang efektif, karena system ini sangat sulit mengajak masyarakat agar taat aturan yang di terapkan, ini sama saja dengan mencari penganti demokrasi padahal di dalam isi kandungan kebijakan aturan sama sama aturan yang sesuai kadar pemikiran manusia yang memiliki keterbatasan dalam mencari jalan keluar yang hakiki.

Pasalnya kedua kebijakan di atas sama sama kadar pemikiran manusia yang memiliki sifat lemah tidak mampu di kendalikan oleh pemikiran orang yang memiliki keterbatasan atas aturan yang ingin pemerintah terapkan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat tidak di dorong untuk mematuhi aturan karena sejatinya aturan yang dibuat kan memiliki titik lemah.

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian ; tidaklah orang sesat itu akan memberi kemudharatan kepada kalian jika kalian telah mendapat petunjuk (TQS. Al-Maidah [5]: 105 )

Negara demokrasi yang selama ini dibanggakan terbukti gagal hadapi wabah. Tiadanya Kepatuhan masyarakat hanya alasan bagi rezim untuk menutup bobrok demokrasi. Sedangkan negara otokrasi-oligarki bukanlah pilihan sehat untuk mengatasi pandemic. menyesatkan demi mempertahankan system demokrasi dan menolak realita bahwa negeri ini membutuhkan kembali tegaknya sistem khilafah, serta kebutuhan umat untuk makin mengenal sistem khilafah yang mampu memberikan solusi karena berasal dari Dzat Maha Tahu dan menghasilkan kepatuhan permanen masyarakat terhadap aturan karena dorongan iman, bukan  karena ketakutan terhadap sanksi

Walhasil hanya system islam yang mampu mewujudkan ketaqwaan yang hakiki dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah atas pencegahan wabah dan lainnya, sebab hanya islam agama yang sempurna yang melahirkan solusi. Wallahu a’lam bi ash-shawab