Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Menilik Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Tuesday, August 04, 2020 | August 04, 2020 WIB Last Updated 2020-08-03T23:49:23Z
Oleh : Ummu Razan
(Ibu Rumah Tangga)

Hasil keputusan dalam rapat dengar pendapat pada 27 Mei 2020, pemerintah bersama Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota tahun ini. Penyelenggaraan setiap tahapan akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketat (republika.co.id, 13/6/20).

Atas hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana menyatakan siap menyelenggarakan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang dengan penyediaan anggaran, dengan jumlah total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) sebesar kurang lebih Rp 139,93 miliar. Dari total dana tersebut, sekitar Rp 99,032 miliar diperuntukkan bagi KPU, Rp.28,9 miliar untuk Bawaslu, dan sekitar Rp 12 miliar untuk penyelenggaraan kamtibmas bagi aparat keamanan (bandungkita.id, 17/7/20). Jumlah anggaran yang sangat fantastis ini sungguh menjadi sebuah ironi di saat banyak masyarakat sedang kesulitan ekonomi di tengah pandemi.

Pelaksanaan Pilkada di tengah situasi menuju kenormalan baru tentunya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek penyelenggaraan, penyelenggara, dan peserta pemilu. Semua ini bermuara pada keselamatan dan kesehatan penyelenggaraan pemilu ini. Bila berkaca pada pemilu serentak pada tahun 2019 silam, dalam kondisi normal saja banyak penyelenggara pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK, bahkan KPU tingkat Kota/Kabupaten yang mengalami sakit akibat kelelahan dan kecelakaan kerja dengan durasi waktu yang cukup lama, bahkan di tingkat KPPS juga tidak sedikit yang meninggal dunia. Ditambah lagi saat ini, di masa pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus per-harinya, tidak menutup kemungkinan kondisi yang semakin parah akan terjadi.

Belum lagi, permasalahan partisipasi pemilih. Masyarakat akan berpikir beberapa kali untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), mengenali rekam jejak pasangan calon, mengikuti kampanye dan lain sebagainya. Fokus masyarakat adalah bagaimana menghadapi keadaan normal saat ini dan menyelamatkan diri masing-masing. Maka tidak menutup kemungkinan jika ada sebagian pihak yang berasumsi partisipasi pemilih akan menurun dan tren golput semakin tinggi.

Pelaksanaan pilkada yang berbarengan dengan penanganan musibah Covid-19, juga tak lepas dari potensi pelanggaran yang dimungkinkan akan meningkat, semisal persoalan daftar pemilih yang kemungkinan tidak akurat jika dilakukan secara daring (dalam jaringan), logistik pemilih, potensi korupsi pengadaan barang dan jasa, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta teknis pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu juga, dalam hal penyelenggaraan tahapan tidak menutup kemungkinan akan terjadi politik uang yang nampaknya semakin merajalela dengan situasi ekonomi rakyat yang sedang melemah, terlebih saat pandemi ini. 

Demokrasi yang selalu bergandengan dengan sistem kapitalisme sukses melahirkan “karya” berupa kesenjangan ekonomi, politik dan kebijakan yang menguntungkan kapitalis lokal maupun global yakni kubu neoliberal Barat (AS) maupun kubu neoliberal Timur (Tiongkok), serta sistem hukum yang lemah dan tumpul sehingga memunculkan berbagai cabang masalah baru seperti korupsi, kriminalitas dan sebagainya. Pada akhirnya menstimulus sikap apatis atau kritis publik.

Islam dan demokrasi adalah dua kutub  berbeda, begitu juga dalam memandang politik. Jika dalam demokrasi kecerdasan pemilih diukur  atas  pertimbangan program kerja dan kinerja, maka berbeda dengan Islam yang menjadikan aqidah sebagai hal mendasar dalam  menentukan kelayakan seseorang dipilih menjadi pemimpin, baik pemimpin negara (Khalifah), pemimpin setingkat Provinsi (Wali) maupun pemimpin setingkat Kabupaten/Kota (Amil).

Dalam sistem Islam, syarat menjadi Khalifah, Wali atau Amil terdiri dari dua. Pertama,  syarat in’iqad yakni Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil (tidak fasik), merdeka, dan mampu. Kedua, syarat afdaliyyah (keutamaan) diantaranya seorang mujtahid, ahli dibidang kemiliteran dan sebagainya. Syarat afdaliyyah ini tidak wajib  tapi lebih utama jika dimiliki oleh pemimpin.

Lantas apakah kinerja tidak penting untuk menjadi pertimbangan? Tentu tidak, justru kinerja prima dan bertanggung jawab akan mengekor pada pemimpin dengan latar belakang aqidah dan ketakwaan yang kokoh. Ketaqwaan pada Allah SWT melahirkan pemimpin yang memiliki rasa takut melanggar perintah-Nya. Sehingga akan menjauhkan diri dari korupsi, memperjualbelikan kebutuhan vital masyarakat seperti listrik dan air, membiarkan sumber daya alam dieksploitasi oleh asing, serta berbagai kebijakan melanggar syariah lainnya. 

Pemimpin bertakwa akan menyadari posisinya sebagai pengurus rakyat. Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad disebutkan, “Iman/ Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya”. Pemimpin akan bekerja keras dan amanah sebab ia sadar bahwa setiap yang dilakukannya pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Inilah yang di maksud idrok sillah billah, sebuah keyakinan yang tidak ada dalam konsep demokrasi.

Yang tak kalah penting, menjadi orang baik (ketaqwaan individu) saja tidak cukup, begitu banyak pemimpin baik ujung-ujungnya tersandung kasus.  Fakta semacam ini terpampang nyata dalam sistem demokrasi. Sistem yang rusak bekerja seperti mesin penghancur; sebaik apapun penguasa atau pejabat akhirnya akan rusak juga.

Berbeda dengan sistem Islam (khilafah), dimana syariah Islam (sistem ekonomi, sosial, kesehatan pendidikan, sanksi, dan hukum) terintergrasi diterapkan secara kaffah, maka akan mewujudkan pemimpin dan masyarakat dengan peradaban tertinggi sebagaimana dalam QS. Al Imran ayat : 110 , Allah menyebut mereka khairu ummah “Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia”

Syariah Islam  juga akan mewujudkan peradaban yang akan mengayomi seluruh alam, manusia baik muslim maupun non-Muslim, binatang dan tumbuhan. Ditambah lagi disaat pandemi ini, syariah Islam akan sangat memperhitungkan keselamatan nyawa manusia. Negara tidak akan gegabah dalam memutuskan penyelenggaraan pemilihan pemimpin, apalagi melibatkan massa dan biaya yang tidak sedikit. Wallahu ‘alam bishowab. 
×
Berita Terbaru Update