Oleh: Rica Ismail
(Ibu Rumah Tangga)
Pilkada tinggal menghitung bulan, suasana panasnya Pilkada sudah kian jelas terasa di bulan ini. Dilansir dari CNN Indonesia, KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menetapkan mekanisme pilkada tahun ini dengan memperhatikan protokol kesehatan akibat pandemi yang terjadi. Teknis pelaksanaan telah dipersiapkan dimulai dengan membuka secara resmi tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September. Setelah itu, KPU akan melakukan berbagai rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang telah mendaftar. Kemudian, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan bersaing pada tanggal 23 September 2020. Selain itu, efek dari pandemi covid-19 masa kampanye akan diperpanjang sebanyak 71 hari dengan beberapa tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020 (cnnindonesia.com, 16/6/2020)
Wabah covid-19 memang telah berhasil merubah segala hal, tak terkecuali dalam pilkada tahun ini. Pasalnya, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat mengeluhkan data-data yang diberikan daerah menjelang pilkada kali ini cenderung tidak konsisten, khususnya data kemiskinan. Data kemiskinan ini bisa naik atau turun tergantung dari kondisi kepala daerah tersebut, apakah akan mencalonkan diri kembali atau tidak. “Waktu mau pilkada, garis kemiskinan dinaik-naikan sehingga bansos lebih banyak”, kata Suharso dalam Rapat Kerja komisi sosial DPR hari rabu 1 juli 2020 di Gedung DPR. Menurut Suharso, saat kepala daerah yang bersangkutan terpilih, maka kepala daerah akan berusaha menurunkan kembali garis kemiskinan agar tingkat kemiskinan juga turun sehingga kepala daerah yang terpilih dianggap berprestasi. (Tempo.co, 1/7/2020)
Segampang itukah menaik-turunkan kurva kemiskinan hanya untuk pilkada padahal naik turunnya angka kemiskinan secara teori ekonomi harusnya dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat perkapita. Bahkan dalam Islam, kemiskinan tidak boleh dilihat dari pendapatan masyarakat secara agregat, tetapi dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar masyarakat per individunya. Apalagi dimasa pandemi saat ini, pendapatan masyarakat Indonesia bahkan dunia sudah pasti akan jatuh secara drastis. Pemutusan Hubungan Kerja saja sudah terjadi dimana-mana disebabkan perusahanan ingin memangkas biaya perusahaan. Belum lagi sulitnya masyarakat di era pandemi ini mendapatkan lowongan perkerjaan karena harus bersaing dengan tenaga asing asal China yang semakin meningkat. Bagaimana bisa kurva kemiskinan menurun sedangkan banyak sekali rakyat yang kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup. Biaya hidup yang terus menanjak tajam keatas, seperti TDL dan BPJS yang tetap naik sejalan dengan semakin meningkatnya korban covid-19 di negeri ini.
Gagalnya negara ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, gagalnya sistem ekonomi dari hulu yaitu ekonomi yang dibangun atas dasar kapitalistik membuat para pengusaha semakin menguasai berbagai sektor kehidupan, bahkan sektor krusial yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak. Ekonomi kapitalis ini juga memaksa pembangunan negara dijalankan berdasarkan pinjaman riba yang disokong oleh negara adidaya, sehingga bisa menekan (baca: menjajah) negara peminjam. Kedua, negara yang diurusi oleh orang-orang yang tidak faham akan agama, menyebabkan mereka melakukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan mereka. Rasulullah bersabda “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada sahabat yang bertanya; “bagaimana amat disia-siakan?’ nabi menjawab ; 'jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”(HR.Bukhari-6015).
Kepemimpinan adalah amanat dari rakyat, sudah semestinya pemimpin menjalankan tugasnya tersebut dengan jujur dan amanah. Bagaimana rakyat bisa menggantungkan harapan pada pemimpin, yang bisa menaik-turunkan kurva kemiskinan hanya demi kepentingan Pilkada. Sudah saatnya para pemimpin kembali memikirkan amanat yang diserahkan kepada mereka dengan sudut pandang akhirat. Tidakkah mereka takut akan adzab Allah bagi para pemimpin yang ingkar janji? Bahkan Rasulullah bersabda ”Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya Surga”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Islam sebagai sebuah ideologi telah terbukti berhasil mengatasi kemiskinan seperti yang terjadi pada Bani Umayyah, di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar merupakan orang yang sangat taat kepada Allah, beliau menjalankan roda pemerintahan dengan sistem Islam di setiap sektor kehidupan. Dalam bidang ekonomi, diterapkan sistem ekonomi Islam yang mengharamkan segala macam praktek ribawi. Sumber daya alam sebagai kepemilikan ummat, dikelola untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Tercatat dalam sejarah bahwa di masa kepemimpinannya, masyarakat tidak ada yang mau menerima zakat karena memang rakyat sudah merasakan kesejahteraan di bawah naungan Pemerintahan Islam.
Hendaknya para pemimpin kini mulai mempelajari Islam dari akar hingga daun, dari akidah hingga syari’ah hingga mereka bisa mengetahui bagaimana sistem ekonomi dan politik Islam dalam menjalankan Negara seperti yang pernah pada masa kejayaan Islam. Karena hanya dengan menerapkan syari'ah di bawah kepemimpinan Islam yaitu Daulah Khilafah ala Minhajin Nubuwah, kesejahteraan masyarakat yang hakiki akan benar-benar terwujud.
