Oleh: Umi Hanifah
(Aktivis Muslimah Peduli Negeri dan Generasi).
Lagi lagi terjadi kisah pilu, seorang ibu harus kehilangan calon buah hati karena tidak sanggup membayar mahalnya kesehatan bagi kaum papa. Terbukti, dinegeri ini orang miskin semakin terjepit.
Seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab testsebesar Rp 2,4 juta. Padahal, kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan.
Pengamat kebijakan publik mendorong pemerintah untuk menggratiskan biaya tes virus corona. Kalaupun tidak memungkinkan, pemerintah dinilai perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap harga tes Covid-19 sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagen sendiri, dan membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut.
Biaya rapid test mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000, sedangkan untuk swab test (alat PCR) antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain. Kompas.com (19/6/2020).
Hal ini biasa terjadi dinegara yang menganut sistem ekonomi sekulerisme kapitalis. Materi yaitu uang yang lebih berharga daripada Kesehatan dan nyawa. Di USA sendiri, negara induk sekuler kapitalis juga mengalami hal yang serupa.
Dilansir dari Businessinsider.sg, seseorang yang terinfeksi virus corona di Amerika akan dikenakan biaya mencapai USD 73.300 atau sekitar Rp1,2 miliar (kurs tengah BI Rp16.741/dolar pada Kamis 2 April 2020) untuk melakukan perawatan. Biaya tersebut akan berlalu untuk mengganti perawatan pasien selama 6 hari saja.
Menurut laporan FAIR Health, biaya fantastis tersebut akan berlaku 100 persen pada pasien yang tidak memiliki asuransi. Merdeka.com (3/4/2020).
Demikianlah sifat dasar kapitalis yang serakah semakin nyata dimasa wabah melanda. Tidak ada peran agama didalamnya menjadikan hilangnya nurani kemanusiaan, apalagi halal atau haram tidak ada dalam sistem ini. Asas manfaatlah yang menjadi tujuan, sekalipun masyarakat harus meregang nyawa. Sungguh tragis nasib manusia dalam sistem ini.
Berbalik 180 derajat dengan sistem islam yaitu Khilafah saat diterapkan. Kesehatan adalah hak yang diterima masyarakat baik kaya atau miskin, muslim ataupun non muslim tanpa ada kompensasi, dan negara punya kewajiban melayani dengan standart terbaik karena pada dasarnya pemimpin adalah pelayan dan pelindung rakyat serta akan diminta pertanggung jawaban atas pelayanannya. sebagaimana sabda Nabi saw (HR. Bukhari).
Sikap amanah Khalifah yang demikian menjadikannya bersikap cepat tidak dengan landasan manfaat, mengurusi bukan membebani.
Sejarah membuktikan, tidak ada pungutan apalagi biaya disaat Khalifah Umar menangani wabah tha’un, yang ada justru menerapkan strategi isolasi dan memenuhi kebutuhan bagi yang terdampak maka wabah segera hilang dan masyarakat hidup tenang.
Sumber pemasukaan negara Khilafah berasal dari berbagai pos yang terkumpul di Baitul Mal negara. Pertama, harta milik negara berasal dari: ghanimah, fai’, kharaj, usyur, shawafi dll. Kedua, Harta milik umum berasal dari barang tambang (besi, minyak, emas, batu bara dll), hutan dengan segala kekayaannya, dan api. Ketiga, harta milik individu yaitu harta seseorang dari bekerja, warisan, temuan, hadiah dll.
Harta milik negara sesuai pendapat Khalifah bisa digunakan untuk penanganan wabah, demikian juga harta milik umum dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan memberikan sarana prasarana kesehatan dengan mutu terbaik murah bahkan gratis. Dengan mekanisme demikian dalam negara Khilafah bebas dari komersialisasi yang menyebabkan kesehatan dan nyawa tak ada harganya.
Sudah saatnya negeri ini meninggalkan sistem yang menjadikan manusia tertawa diatas penderitaan orang lain, dan mengambil sistem islam yang akan menjadikan kehidupan berkah jauh dari kata serakah.
Allahu a’lam
